Djoko Tjandra: Jaksa Pinangki Terima Uang USD 500 Ribu dari Adik Saya | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Djoko Tjandra: Jaksa Pinangki Terima Uang USD 500 Ribu dari Adik Saya


Tersangka BLBI dan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Djoko Tjandra meninggalkan Gedung Jampidsus, Kejagung, Jakarta, Senin (31/8/20). (FOTO: FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)

PERISTIWA/CRIME

Djoko Tjandra: Jaksa Pinangki Terima Uang USD 500 Ribu dari Adik Saya


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Terpidana kasus hak tagih (Cassie) Bank Bali, Djoko Tjandra mengklaim uang senilai USD 500 ribu yang diberikan kepada Pinangki Sirna Malasari adalah uang milik adik kandungnya. Duit panas itu diberikan kepada Pinangki yang saat itu menjabat Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Jaksa Agung Muda Pembinaan, sebagai uang muka atau down payement (DP) untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA).

“Jadi totalnya USD 1 juta dan rencana DP 50 persen,” kata Djoko Tjandra saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/11).

Djoko Tjandra yang juga terseret menjadi terdakwa dalam kasus ini mengaku, kalau adiknya (Heryyadi, Red) yang menyerahkan uang tersebut telah meninggal. Dia menyebut, pemberian uang kepada Pinangki senilai USD 500 tanpa konsultasi lebih dulu dengan dirinya.

“Setelah memberikan (USD 500.000) ke Pinangki, Pak Heryyadi belum katakan ke saya, apakah itu sudah diberikan atau belum,” ujar Djoko Tjandra.

Djoko Tjandra pun menegaskan, 10 action plan (rencana aksi) yang direncanakan oleh Pinangki telah dibatalkan. Terlebih belum ada sama sekali action plan yang berhasil dilakukan oleh Pinangki. “Saya anggap action plan enggak masuk akal. Jadi itu saya batalkan,” klaim Djoko Tjandra.

BACA JUGA: Kejagung Cecar Djoko Tjandra Soal Teknis Pemberian Suap ke Pinangki

Dia pun mengaku, fee untuk Anita Kolopaking yang didapuk sebagai tim kuasa hukumnya senilai USD 200 ribu belum diberikan. “Belum dibayar,” cetus Djoko Tjandra.

Dalam perkara ini, Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta oleh Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di MA. Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (jpc/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

Populer

To Top