KPU NTT Warning Para Paslon Terkait Laporan Dana Kampanye | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

KPU NTT Warning Para Paslon Terkait Laporan Dana Kampanye


Juru Bicara KPU NTT, Yosafat Koli. (FOTO: DOK. TIMEX)

POLITIK

KPU NTT Warning Para Paslon Terkait Laporan Dana Kampanye


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT memberi warning kepada para pasangan calon (paslon) kepala daerah agar tidak terlambat menyampaikan laporan dana kampanye ke KPU.

Saat ini sembilan kabupaten pelaksana pemilihan kepala daerah (Pilkada), tengah berproses untuk penyampaian dana kampanye ke KPU tingkat kabupaten, baik itu laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK).

“Untuk laporan dana kampanye diproses oleh KPU kabupaten yang melaksanakan Pilkada. Kami KPU Provinsi, hanya mengingatkan saja supaya laporan itu tidak terlambat disampaikan,” ungkap Juru Bicara KPU NTT, Yosafat Koli saat dikonfirmasi wartawan koran ini melalui sambungan telefon, Kamis (12/11).

Terkait sejauh mana pantauan KPU NTT berkaitan dengan pelaporan dana kampanye, Yosafat mengaku belum memperoleh datanya karena sementara berada di luar daerah sehingga belum bisa disampaikan ke publik.
Pelaporan dana kampanye, kata Yosafat, juga diproses langsung oleh KPU kabupaten. Sementara pihaknya hanya membantu memonitor, agar pelaporan dana kampanye oleh para paslon tidak terlambat disampaikan ke KPU.

Untuk diketahui, 9 kabupaten pelaksana Pilkada serentak 2020 di NTT, yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sumba Timur, Sumba Barat, Sabu Raijua, Belu, Malaka, dan Timor Tengah Utara (TTU).

Yosafat menambahkan, penyelenggara Pilkada di 9 daerah di NTT ini tengah berproses untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK). Berupa umbul-umbul, baliho, dan spanduk, baik yang difasilitasi KPU mapun oleh para paslon sendiri.

Pada tahapan ini, YYosafat berharap masing-masing paslon dapat bekerja sama baik dengan pihak penyelenggara dan juga masyarakat, agar tahapan kampanye melalui APK dapat berlangsung dengan tertib serta menjunjung tinggi nilai demokrasi.

“APK sudah dicetak dan sudah ada di KPU kabupaten masing-masing. Sekarang sementara berproses untuk pemasangan,” terang Yosafat.

Yosafat menambahkan, pelaksanaan Pilkada serentak yang bertepatan dengan pandemi Covid-19, tahapan kampanye tidak diizinkan untuk kampanye terbuka (mengumpulkan massa di lapangan), melainkam kampanye hanya dapat dilakukan dengan cara diologis.

Metode kampanye itupun harus dilakukan dalam ruangan, serta jumlah massapun dibatasi yakni maksimal 50 orang. Pola kampanye dioligispun, para paslon harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memperoleh izin, sebelum melaksanakan kampanye dengan pola diologis tersebut. “Kampanye dilakukan dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan,” tegas Yosafat. (yop)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top