Sembilan Camat di Belu Kena Sanksi Komisi ASN, Begini Kata Pjs Bupati | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Sembilan Camat di Belu Kena Sanksi Komisi ASN, Begini Kata Pjs Bupati


Pjs Bupati Belu, Zakarias Moruk. (FOTO: JOHNI SIKI/TIMEX)

POLITIK

Sembilan Camat di Belu Kena Sanksi Komisi ASN, Begini Kata Pjs Bupati


Langgar Aturan Netralitas ASN, Seorang Pimpinan OPD juga Disanksi

ATAMBUA, TIMEXKUPANG.com-Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjatuhkan sanksi terhadap sembilan orang camat di Kabupaten Belu. Para camat ini mendapat sanksi KASN lantaran dinilai melanggar aturan netralitas ASN dalam momentum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

Kesembilan camat di Belu yang dikenai sanksi sesuai rekomendasi Komisi ASN yakni Camat Lamaknen, Lamaknen Selatan, Raihat, Kota Atambua, Atambua Barat, Atambua Selatan, Tasifeto Barat, Raimanuk, dan Camat Nanaet Duabesi. Selain 9 camat itu, ada satu pimpinan perangkat daerah (OPD) yang juga dijatuhi sanksi.

Menyikapi hal ini, Pejabat sementara (Pjs) Bupati Belu, Zakarias Moruk kembali mengingatkan seluruh ASN di lingkup Pemkab Belu untuk menjaga netralitasnya dalam momentum Pilkada serentak ini.

“ASN itu harus pasif, harus netral. Tidak boleh masuk dalam urusan politik. Tidak boleh terpengaruh dengan salah satu paket,” tegas Zakarias Moruk saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (11/11).

Zakarias mengatakan, mestinya sanksi ini tak perlu ada karena sudah berulangkali dalam setiap kesempatan, ia selalu mengingatkan para ASN termasuk tenaga kontrak daerah untuk tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Namun, tetap saja masih ada yang melanggar sehingga terpaksa ada 9 camat di Belu yang mendapat sanksi dari Komisi ASN karena melanggar aturan netralitas sebagai ASN dalam politik.

BACA JUGA: Kemendagri Blokir Data Kepegawaian ASN 67 Pemda, Termasuk Sumba Timur

Zaka Moruk menyebutkan, para ASN tersebut mendapat sanksi berupa hukuman sedang karena terlibat pelanggaran netralitas. Sanksi itu sesuai rekomendasi Komisi ASN.

Hukuman sedang, kata Zaka Moruk, berupa penundaan kenaikan pangkat satu tahun, turun pangkat satu tahun, dan atau penundaan gaji berkala.

Menurut Zaka Moruk, rekomendasi Komisi ASN tersebut harus ditindaklanjuti. Sebab bila keputusan pusat ini tidak dilaksanakan tentunya ada konsekuensinya. “Badan Kepegawaian Negara (BKN) bisa memblokir data ASN ini yang bersangkutan,” ungkapnya.

Dengan pemberian sanksi ini, tambah Zaka Moruk, diharapkan membuka pikiran untuk semua ASN sehingga tak melakukan pelanggaran serupa.

Sebagai pimpinan, demikian Zaka Moruk, ia akan selalu mengingatkan kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga honorer lingkup Pemkab Belu untuk tidak terlibat politik praktis.

“Saya minta agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN tetap fokus dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik. Sehingga aktifitas pelayanan masyarakat tidak terbengkelai,” tegasnya. (mg33)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top