Pilkada Serentak 9 Kabupaten, Bawaslu Wajib Buka Informasi Publik | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pilkada Serentak 9 Kabupaten, Bawaslu Wajib Buka Informasi Publik


RAKERNIS. Ketua Bawaslu NTT, Thomas M. Djawa, SH didampingi staf Bawaslu RI, dan empat komisioner Bawaslu NTT, Melpi Marpaung, Baharudin Hamzah, Jemris Fointuna, dan Noldi Tadu Hungu saat pembukaan Rakernis Klasifikasi Data dan Informasi di Lingkungan Bawaslu bertempat di Aston Kupang Hotel, Sabtu (14/11). Tampak Kabag Hukum Bawaslu NTT, Vecky Boling (kiri) saat menyampaikan laporan kegiatan. (FOTO: ISTIMEWA)

POLITIK

Pilkada Serentak 9 Kabupaten, Bawaslu Wajib Buka Informasi Publik


Bawaslu NTT Gelar Rakernis Klasifikasi Data dan Informasi

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTT menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Klasifikasi Data dan Informasi di Lingkungan Bawaslu bertempat di Aston Kupang Hotel, Sabtu(14/11).

Rakernis dengan menghadirkan Bawaslu 22 kabupaten/kota se NTT ini dibuka langsung Ketua Bawaslu NTT, Thomas M. Djawa, SH. Hadir dalam kesempatan itu Staf Bawaslu RI, dan empat komisioner Bawaslu NTT, yakni Melpi Marpaung, Baharudin Hamzah, Jemris Fointuna, dan Noldi Tadu Hungu.

Thomas Djawa dalam sambutannya saat membuka kegiatan itu menjelaskan, Rakernis ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan pemahaman dalam menyampaikan informasi ke publik bagi jajaran Bawaslu di seluruh NTT. Hal ini, kata Thomas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu NTT yang juga Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi, Melpi Marpaung yang diwawancarai media ini di sela-sela kegiatan Rakernas itu menyatakan, selaku salah satu lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu berperan sebagai lembaga pengawas.
Terkait dengan kegiatan Rakernis tersebut, Melpi meminta Bawaslu di sembilan kabupaten penyelenggara Pilkada di NTT untuk wajib memberi informasi kepada publik mengenai tugas dan kerja yang dilakukan di wilayahnya masing-masing.

Menurut Melpi, Rakernis yang berlangsung sehari tersebut merupakan salah satu upaya Bawaslu NTT untuk mendukung suksesnya kerja Bawaslu di sembilan Kabupaten yang saat ini sedang berlangsung tahapan Pilkada di daerahnya. Terutama bagaimana klasifikasi data dan informasi yang harus disampaikan ke publik oleh lembaga Bawaslu.

“Untuk itulah maka hari ini, kami (Bawaslu NTT, Red) hadirkan dua narasumber berkompeten, satu dari KIP (Komisi Informasi Publik, Red) dan satu dari unsur wartawan. Tujuannya untuk memberi pemahaman kepada mereka sehingga mereka mengerti bagaimana standar-standar penyampaian informasi publik, dan kalau terjadi sengketa publik, apa yang harus dilakukan,” jelas Melpi.

Bawaslu NTT, kata Melpi, berharap Rakernis sehari ini menjadi pintu masuk bagi Bawaslu di 22 kabupaten/kota, khususnya di sembilan kabupaten pelaksana Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang terkait penyampaian informasi publik.

“Kami ingin data atau informasi yang disampaikan ke publik adalah data yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga publik yang mengakses informasi mengerti. Jangan sampai malah membingungkan masyarakat. Dengan demikian publik tahu benar tugas dan fungsi pengawas Pemilu,” urainya.

Sementara itu, Ketua KIP NTT, Maryanti Luturmas-Adoe yang menjadi salah satu narasumber dalam paparannya mmenyatakan bahwa Bawaslu merupakan lembaga publik, karena itu wajib memberikan informasi ke publik. “Baik itu informasi mengenai kerja-kerja lembaga maupun pengawasan yang dilakukan,” ungkap mantan Ketua KPU NTT ini. (ogi)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top