Terlambat Sampaikan Laporan Dana Kampanye, KPU: Paslon Bisa Dianulir | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Terlambat Sampaikan Laporan Dana Kampanye, KPU: Paslon Bisa Dianulir


Komisioner KPU NTT, Lodowik Fredrik. (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

POLITIK

Terlambat Sampaikan Laporan Dana Kampanye, KPU: Paslon Bisa Dianulir


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT mengingatkan 27 pasangan calon (Paslon) yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sembilan kabupaten di Bumi Flobamorata ini agar tidak terlambat memasukan laporan dana kampanyenya. Baik itu berupa Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK).

“Karena jika terlambat menyampaikan laporan dana kampanye, dapat dianulir dari calon kepala daerah sebagaimana amanah UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada,” tegas Ketua Devisi Teknis, KPU NTT, Lodowik Fredrik saat diwawancarai Timor Express di ruang kerjanya, Senin (16/11).

Fredrik menyebutkan, pada 23 September 2020 lalu, KPU sembilan kabupaten penyelenggara Pilkada di NTT telah melangsungkan tahapan penetapan paslon. Dua hari kemudian, tepatnya 25 September 2020 paslon menyampaikan LADK.

Menurut Fredrik, untuk LADK meski dari 27 pasangan dinyatakan klir, namun terdapat tiga kabupaten, yakni Manggarai, Sumba Timur, dan Sabu Raijua dinyatakan terlambat beberapa menit sesuai batas waktu pukul 18:00 Wuta.

“Saat itu mereka menyampaikan alasan gangguan jaringan internet. Meski demikian, karena alasan keterlambatan adalah soal teknis sehingga sesuai dengan petunjuk teknis KPU RI dapat diterima untuk melanjutkan proses,” ungkap Fredrik yang menambahkan, sistim pelaporan dana kampanye dilakukan melalui aplikasi sidakam dan itu dikontrol langsung oleh KPU RI, Bawaslu, dan juga PPATK.

Selanjutnya pada tahap pelaporan LPPDK, lanjut Fredrik, dilaksanakan pada 31 Oktober lalu dan dinyatakan seluruhnya klir, meski ada satu paslon di Kabupaten Sumba Barat dinyatakan terlambat.
“Keterlambatan itu lantatan terjadinya pemadaman listrik di Sumba Barat sejak pagi hingga malam hari, sehingga penyampaian LPPDK terlambat. Karena keterlambatan itu terjadi akibat persoalan teknis, sehingga diakomodir untuk melanjutkan proses Pilkada. Karena listrik padam, sehingga mereka terpaksa harus pakai genzet untuk bisa menyampaikan LPPDK mereka,” bebernya.

Sementara terkait LPPDK, demikian Fredrik, jadwalnya adalah pada 6 Desember mendatang, setelah penutupan masa kampanye pada 5 Desember.
Laporan dana kampanye yang disampaikan para paslon akan disampaikan ke kantor akuntan publik untuk dilakukan audit hingga 21 Desember.

Fredrik menyebutkan, besaran dana kampanye ke-27 paslon tidak ada yang menonjol, melainkan hampir semua sama yakni pada kisaran Rp 7 hingga Rp 8 miliar. Pihaknya berharap masyarakat maupun media massa sama-sama mengontrol terhadap seluruh tahapan penyampaian laporan dana kampanye, sehingga pemimpin yang dihasilkan nantinya adalah pemimpin yang taat terhadap aturan yang berlaku.

“Mari kita sama-sama lakukan kontrol, agar pemimpin yang dihasilkan adalah pemimpin yang taat terhadap aturan,” imbau Fredrik. (yop)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

KABAR FLOBAMORATA

Tambah 8 Kasus Baru, Total Positif Covid-19 di NTT Capai 970 Orang

22 November 2020 - 11:06pm

KABAR FLOBAMORATA

Pemkot Larang Semua Perayaan Pesta

23 November 2020 - 11:50am

NASIONAL

Pulau Komodo Tetap ‘Dijual’, Ini Penjelasan Luhut

27 November 2020 - 11:09pm

PERISTIWA/CRIME

Tersangka Pemberi Suap Menteri KKP Calon Besan Ketua MPR

26 November 2020 - 3:35pm

ENTERTAINMENT

Tiga Penyanyi Asal NTT Terbaik di AMI Awards 2020

28 November 2020 - 7:02am

KABAR FLOBAMORATA

Satu Lagi Pasien Covid-19 Meninggal di Kota Kupang

23 November 2020 - 11:59pm

KABAR FLOBAMORATA

Waspada… Covid-19 Mulai Serang Nakes

23 November 2020 - 12:20pm
To Top