Akhirnya Pemkab TTU Bagi SK Guru PTT, Tapi 412 SK Masih Bermasalah | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Akhirnya Pemkab TTU Bagi SK Guru PTT, Tapi 412 SK Masih Bermasalah


Penjabat Sekda TTU, Fransiskus Tilis. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Akhirnya Pemkab TTU Bagi SK Guru PTT, Tapi 412 SK Masih Bermasalah


Pembayaran Upah PTT Tergantung Usulan Dinas PKO

KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timor Tengah Utara (TTU) akhirnya mewujudkan janjinya menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan 1.712 guru menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang telah mengabdi di wilayah itu sejak Januari 2020.

Sayangnya, dari 1.712 PTT guru tersebut, baru 1.300 PTT yang memperoleh SK dari Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes.

Penjabat Sekda TTU, Fransiskus Tilis kepada Timor Express di Kantor DPRD TTU, Selasa (17/11) mengatakan, dari 1.712 guru PTT itu, yang baru mendapatkan SK adalah 1.300 orang, sedangkan sisanya 412 PTT Guru lainnya belum mendapat SK karena masih bermasalah.

Menurut Fransiskus, 412 PTT yang belum dapat SK itu oleh pihak BKD masih melakukan konsultasi dengan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes.

Fransiskus mengungkapkan, konsultasi dilakukan lantaran ada sebagian besar guru kontrak yang masih mengalami kekurangan jam mengajar, sebagian guru kontrak terlihat masalah amoral, dan ada sebagiannya lagi terjadi kesalahan teknis seperti kesalahan nama dan sekolah yang harus diperbaiki.

Fransiskus menjelaskan, terkait jam mengajar, berdasarkan aturan Pemerintah Pusat, syarat menjadi Guru PTT harus memenuhi 24 jam per minggu. Namun ada kebijakan dari Pemkab TTU bahwa minimal mengajar selama 18 jam per minggu.

BACA JUGA: Terkait Kejelasan SK dan Gaji Guru PTT di TTU, Begini Penjelasan Sekda

“Jadi di bawah 18 jam mengajar, kita sementara konsultasi dengan Pak Bupati, tetapi Pak Bupati masih sibuk. Apakah kepada mereka ini kita kasih SK dengan catatan nanti tahun 2021 cari sekolah supaya bisa penuhi 18 jam mengajar atau bagaimana,” beber Fransiskus.

Fransiskus menambahkan, pihaknya melakukan konsultasi dan meminta pertimbangan Bupati TTU supaya tidak terjadi masalah seperti yang dialami pada 2019 lalu.

Apalagi, masalah yang sementara dialami 412 PTT tenaga guru tersebut serupa dengan masalah yang dialami tahun 2019 dan sempat ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU.

“Jadi berdasarkan pengalaman yang terjadi kemarin, maka harus lebih hati-hati, karena nanti akan menjadi hal. Jadi kita minta kebijakan dari pemerintah seperti apa untuk mereka yang kekurangan jam mengajar,” ujarnya.

Fransiskus menambahkan, untuk pembayaran gaji kepada para PTT tenaga guru yang sudah mendapatkan SK telah menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) TTU. Sebab, tugas dari BKD TTU hanya menerbitkan SK bagi para PTT tenaga guru untuk diangkat menjadi PTT.

Untuk itu, lanjut Fransiskus, pihaknya meminta ke Dinas PKO TTU untuk segera mengajukan usulan anggaran ke BKA untuk secepatnya melakukan pembayaran upah PTT yang telah mengantongi SK tersebut.

“Kalau tugas BKD hanya menerbitkan dan membagikan SK kepada guru kontrak. Sementara untuk proses keuangannya ada di Dinas PKO,” pungkasnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

Populer

To Top