DPRD Minta Pemkab TTU Beri Data Realistis Terkait Seleksi PPPK Bagi Guru Honor | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

DPRD Minta Pemkab TTU Beri Data Realistis Terkait Seleksi PPPK Bagi Guru Honor


ILUSTRASI. Guru Kontrak TTU. (FOTO: Petrus Usboko/TIMEX)

POLITIK

DPRD Minta Pemkab TTU Beri Data Realistis Terkait Seleksi PPPK Bagi Guru Honor


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) meminta pemerintah setempat memberikan data yang realistis kepada pusat atas kebijakan untuk mengangkat satu juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2021 mendatang.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai salah satu langkah positif Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan persoalan guru honorer yang selama ini menjadi masalah tahunan dan belum mampu diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Anggota Komisi III DPRD TTU, Hilarius Ato ketika dikonfirmasi Timor Express, Rabu (18/11) mengatakan, sebagai wakil rakyat, pihaknya memberi apresiasi dan siap memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah dalam menyambut kebijakan pusat dalam memperhatikan nasib dan kesejahteraan para guru honorer di TTU.

Hilarius berharap, Pemkab TTU dapat memberikan informasi yang realistis kepada seluruh tenaga honorer sehingga tidak terkesan adanya diskriminatif dalam mengangkat guru honorer menjadi PPPK.

“Ini kebijakan yang sangat pro terhadap para tenaga honorer. Kita harap pemerintah daerah bisa memberikan informasi dan data yang realistis kepada pemerintah pusat sehingga tidak ada diskriminatif dalam kebijakan ini,” tegasnya.

Ampi B. Weni, seorang guru honorer di SMKN 1 Kefamenanu ketika dikonfirmasi Timor Express, Rabu (18/11) berharap pemerintah daerah memperhatikan dan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dengan baik.

Apalagi, Kabupaten TTU termasuk daerah 3T, terdepan, terluar dan tertinggal sehingga harus menjadi fokus perhatian pemerintah pusat.

Ampi menilai, dalam perekrutan PPPK kali lalu itu terkesan tertutup bahkan informasi tersebut pun tidak diketahui oleh para guru honorer di TTU sehingga tidak ada guru honorer yang mengikuti seleksi PPPK.

Untuk itu, Ampi berharap kebijakan pemerintah pusat tersebut harus benar-benar terbuka. Pemerintah Daerah melalui dinas teknis juga harus proaktif dalam memberikan informasi secara akurat kepada para guru honorer sehingga seluruh guru honorer bisa mengikuti seleksi PPPK dengan baik.

“Ini informasi yang bagus namun kita berharap tidak serupa dengan kali lalu yang sangat tertutup. Kita berharap pemerintah Daerah bisa memberikan informasi yang akurat Kepada seluruh tenaga guru honorer,” harapnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

KABAR FLOBAMORATA

Tambah 8 Kasus Baru, Total Positif Covid-19 di NTT Capai 970 Orang

22 November 2020 - 11:06pm

KABAR FLOBAMORATA

Pemkot Larang Semua Perayaan Pesta

23 November 2020 - 11:50am

NASIONAL

Pulau Komodo Tetap ‘Dijual’, Ini Penjelasan Luhut

27 November 2020 - 11:09pm

PERISTIWA/CRIME

Tersangka Pemberi Suap Menteri KKP Calon Besan Ketua MPR

26 November 2020 - 3:35pm

KABAR FLOBAMORATA

Satu Lagi Pasien Covid-19 Meninggal di Kota Kupang

23 November 2020 - 11:59pm

KABAR FLOBAMORATA

Waspada… Covid-19 Mulai Serang Nakes

23 November 2020 - 12:20pm

ENTERTAINMENT

Tiga Penyanyi Asal NTT Terbaik di AMI Awards 2020

28 November 2020 - 7:02am
To Top