Simak Penjelasan BKN tentang Skema Pengadaan Guru PPPK | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Simak Penjelasan BKN tentang Skema Pengadaan Guru PPPK


ILUSTRASI. Forum guru honorer nonkategori 2 usai RDPU dengan Komisi X DPR RI pada 28 Januari 2020 lalu. (FOTO: JPNN.com/Istimewa)

NASIONAL

Simak Penjelasan BKN tentang Skema Pengadaan Guru PPPK


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Seluruh guru honorer di Indonesia berkesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada 2021 mendatang. Adapun kapasitas yang disediakan pemerintah untuk menjadi P3K adalah sebesar 1 juta formasi.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen mengatakan bahwa pelaksanaan seleksi P3K ini akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan terintegrasi.

“Semua publik masyarakat akan bisa mengontrol dan melihat dari capaian yang diperoleh oleh setiap peserta seleksi, sehingga tidak ada kemudian di dalam proses seleksi yang merasa dirugikan atau dicurangi terhadap capaian seleksi yang dilakukan oleh setiap peserta,” terang dia dalam siaran YouTube KEMENDIKBUD RI, Pengumuman Seleksi Guru PPPK Tahun 2021, Senin (23/11).

Untuk melakukan pendaftaran, calon peserta wajib membuat akun melalui laman sscasn.bkn.go.id dan setelahnya memilih menu PPPK. Setelah itu calon peserta tinggal mengisi atau memenuhi keterangan yang diminta. Setelah pendaftaran, data akan dikirim ke sistem Kemendikbud.

Untuk diketahui, mereka yang bisa mengikuti seleksi ini adalah yang telah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), guru honorer kategori 2 (HK2) dan yang sudah lulus seleksi pendidikan profesi guru (PPG).

“Guru yang mendaftar harus WNI, maka tentu saja nanti saat pendaftaran akan terkoneksi dengan data Dukcapil, sehingga kami memastikan bahwa semua data orang yang mendaftar itu WNI,” imbuhnya.

Ketika telah melalui seleksi, hasil ujian juga akan langsung disampaikan ke BKN untuk dilakukan pengolahan nilai dan penetapan. Terkait dengan kontrak kerja, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, perjanjian kontrak dengan pegawai PPPK itu paling singkat dilakukan 1 tahun karena diperpanjang sesuai pencapaian kinerja dari PPPK.

“Seperti kesesuaian dari kompetensi, jadi kalau kompetensinya tidak pas maka kontrak PPPK bisa diputus dan yang bersangkutan bisa mengikuti kontrak dengan jabatan yang lain,” sambungnya.

BACA JUGA: Tahun Depan Seluruh Guru Honorer Bisa Ikut Seleksi PPPK

Kemudian juga berdasarkan kebutuhan instansi, analisa beban kerja dari setiap ASN ataupun calon PPPK itu harus disusun berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja.

“Kontrak bisa diperpanjang jika mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang dalam hal ini adalah gubernur/bupati/walikota,” terang Suharmen.

Dia pun memberikan penjelasan terkait dengan penghentian perjanjian kerja yang dibagi menjadi tiga kategori, antara lain:

1. Diberhentikan Terhormat

a. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir, misalnya masuki batas usia di jabatannya, kalau untuk guru batas usia dalam jabatannya maksimal 60 tahun, maka dia akan dapat diberhentikan dengan hormat setelah mencapai batas usia 60 tahun.

b. Meninggal dunia

c. Atas permintaan sendiri atau mengundurkan diri

d. Faktor perampingan organisasi kebijakan pemerintah yang mengakibatkan suka tidak suka harus ada pengurangan PPPK.

e. Tidak cakap jasmani dan atau rohani, tidak mampu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja.

2. Diberhentikan dengan Hormat tidak Atas Permintaan Sendiri

a. Dihukum penjara karena melakukan tindak pidana paling singkat 2 tahun dan tidak pidana dilakukan tanpa rencana, jadi dia terbawa dampak tindak pidana berkelompok misalnya, dia bisa diberhentikan.

b. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.

c. Tidak memenuhi target kinerja yang disepakati.

3. Diberhentikan Dengan Tidak Hormat

a. Penyeleweangan terhadap Pancasila dan UUD 1945

b. Dihukum penjara atau kurungan karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan seperti korupsi dan ditetapkan pengadilan. Maka dia bisa diberhentikan dengan tidak hormat, atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum.

c. Menjadi anggota atau pengurus partai politik.

d. Dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. (jpc/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top