Wagub NTT Minta Pimpinan PD Tingkatkan Progres Pencegahan Korupsi | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Wagub NTT Minta Pimpinan PD Tingkatkan Progres Pencegahan Korupsi


ARAHAN. Wagub NTT, Josef Nae Soi (kanan) memberi arahan pada acara Rapat Monitoring dan Evaluasi Progress Rencana Aksi dari MCP Tim KPK di ruang rapat asisten Kantor Gubernur, Jl. El Tari, Senin (23/11). (FOTO: ISTIMEWA)

PEMERINTAHAN

Wagub NTT Minta Pimpinan PD Tingkatkan Progres Pencegahan Korupsi


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Salah satu persoalan terbesar di negeri ini adalah persoalan korupsi. Oleh sebab itu, korupsi dijadikan sebagai salah satu persoalan yang extra ordinari crime oleh aparat penegak hukum. Untuk itu, sudah saatnya pimpinan perangkat daerah (PD) serta seluruh pemangku kepentingan bekerja secara terintegrasi untuk mencegah persoalan korupsi, mulai dari lingkungan kerja masing-masing.

“Aparatur pemerintah di lingkup Pemerintah Provinsi NTT harus membuktikan kepada dunia pada umumnya dan khususnya di Indonesia bahwa NTT dapat melakukan pencegahan terhadap persoalan korupsi, guna menyejahterakan rakyat NTT,” ungkap Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi, pada acara rapat monitoring dan evaluasi progres rencana aksi dari MCP (Monitoring Centre for Prevention) bersama Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang rapat asisten kantor gubernur, Senin (23/11).

Josef mengatakan, para pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT harus bekerja keras dan serius dalam meningkatkan progres upaya pencegahan korupsi. Para pimpinan perangkat daerah harus mampu tunjukan bahwa NTT bisa lakukan upaya pencegahan korupsi secara terintegrasi.

“Di waktu sisa satu bulan ke depan, kita tidak boleh main-main lagi. Kita harus bekerja keras dan serius untuk meningkatkan realisasi progres pencegahan korupsi terintegrasi sampai dengan 80 persen,” tegas Josef.

Menurut Wagub Josef, pekerjaan untuk mencapai target tersebut bukanlah pekerjaan mudah. Hal itu merupakan tantangan yang harus diwujudkan demi kebaikan masyarakat NTT. Kesejahteraan rakyat NTT adalah yang terutama, sehingga pemerintah harus bisa menunjukan bahwa NTT bisa. Pencegahan korupsi, bukan pekerjaan inspektorat atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) saja, melainkan pekerjaan seluruh stakeholder terutama seluruh perangkat daerah.

“Ini kesempatan paling baik untuk diskusi dengan KPK. Kalau buat begini dan ambil kebijakan begini, bagaimana. Sehingga angka-angka realisasi pencegahan ini bisa naik sampai 80 persen,” tandas Josef.

Lebih lanjut Josef mengatakan, sistem MCP sangat baik, karena telah terdapat standar dan kriteria dari KPK, sehingga sisa dibuka dan disesuaikan.

“Saya dengan Pak Gubernur (Viktor Bungtilu Laiskodat, Red) bersama Inspektorat dan BKD akan pergi ke setiap perangkat daerah untuk mengontrol hal ini. e-Planning dan e-Budgeting harus kita terapkan secara sungguh-sungguh. Termasuk dalamnya, mengoptimalkan aset-aset pemprov. Kita harus pertahankan prestasi kita yang berada pada urutan lima besar sebagai provinsi dengan strategi pencegahan korupsi terbaik. Kalau bisa lebih baik lagi tahun ini,” harapnya.

Sementara itu, Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsubgah) Korwil IV, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Nana Mulyana menegaskan rencana aksi sudah cukup lengkap tertuang dalam indikator dan subindikator untuk memastikan tahapan-tahapan pencegahan korupsi dapat dijalankan.

Menurutnya, fokus koordinasi pencegahan korupsi tahun 2020 masih tetap sama yakni tata kelola pemerintahan, penyelamatan aset daerah, terkait penganggaran Covid-19 dan beberapa aspek lainnya.

“Aplikasi MCP bisa diakses oleh semua pihak sesuai tujuannya masing-masing. Dari BPK, BPKP, Menteri Keuangan, Kemendagri, dan pihak lainnya dapat membukanya. Kami ingin pastikan semua yang jadi fokus pencegahan korupsi dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-NTT,” jelas Nana.

Lebih lanjut Nana menjelaskan, ada delapan area intervensi atau pendampingan KPK, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

“Sampai dengan saat ini sesuai verifikasi di aplikasi MCP, progres rencana aksi pencegahan untuk lingkup Pemerintah Provinsi NTT mencapai 45 persen. Terdiri dari perencanaan dan pengelolaan APBD 76 persen, pengadaan barang dan jasa 37 persen, perizinan terpadu satu pintu 63 persen, kapabilitas APIP 51 persen, manajemen ASN 51 persen, optimalisasi pendapatan daerah 6 persen, dan manajemen aset daerah 31 persen,” beber Nana. (yop)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top