Kasihan Nasib Guru Ini, Lulus CPNS K2 Tahun 2014, Hingga Kini Tak Terima SK Pengangkatan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kasihan Nasib Guru Ini, Lulus CPNS K2 Tahun 2014, Hingga Kini Tak Terima SK Pengangkatan


SERAHKAN BERKAS. Lurdes Maria Benedita Sequiera didampingi Direktur Lakmas NTT, Viktor Manbait menyerahkan berkas dokumen ke Ketua DPRD TTU bersama anggota di Ruang Komisi III, Selasa (24/11). (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

PENDIDIKAN

Kasihan Nasib Guru Ini, Lulus CPNS K2 Tahun 2014, Hingga Kini Tak Terima SK Pengangkatan


Guru SDN Pantae Adukan Bupati TTU Ke DPRD, BKN, KASN dan Ombudsman RI

KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Lurdes Maria Benedita Sequiera, guru non-PNS yang mengabdi di SDN Pantae, Kecamatan Biboki Selatan mendatangi Kantor DPRD TTU, Selasa (24/11).

Guru yang mengabdi sejak 2005 hingga 2015 dan telah lulus seleksi CPNSD K2 formasi tahun 2014 itu mendatangi DPRD guna mengadukan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes karena tidak memproses pengusulan berkas pengangkatan dirinya sebagai CPNSD K2 tahun 2014 ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Selain mengadu ke lembaga DPRD, guru honorer tersebut juga melayangkan surat pengaduan ke BKN, Komisi ASN, dan Ombudsman RI guna mendapatkan bantuan dalam mengurus nasibnya yang hingga kini masih menggantung tanpa adanya kejelasan.

Pantauan langsung Timor Express, di kantor DPRD TTU, Selasa (24/11), kedatangan Lurdes didampingi Ketua Lakmas NTT, Viktor Manbait. Mereka diterima Ketua DPRD TTU, Hendrikus Frederikus Bana, Sekertaris Komisi III DPRD TTU, Fabianus One Alisiono, Yohanes Salem, Hilarius Ato, dan Theodorus Tahoni.

Lurdes Maria Benedita Sequiera kepada Timor Express usai bertemu DPRD, Selasa (24/11) mengatakan, sejak 2005 sampai dengan tahun 2015, dirinya mengabdi di SDN Pantae, Kecamatan Biboki Selatan, dan telah lulus seleksi CPNSD K2 formasi tahun 2014. Namun hingga kini ia belum mendapatkan SK sebagai seorang ASN dan Nomor Induk Kepegawaian (NIP).

Dikatakan, dalam seleksi CPNSD K2 tersebut pihaknya bersama seorang rekan guru di SDN Pantae memenuhi syarat dan ketentuan dengan telah mengabdi di atas lima tahun, dan telah mengikuti semua tahapan untuk diangkat menjadi CPNSD K2 Formasi tahun 2014.

“Saya dinyatakan lulus ujian tertulis oleh BKN yang diumumkan pada bulan November 2013 pada papan pengumuman BKD Kabupaten TTU dengan nomor urut kelulusan 325,” beber Lurdes.

Lurdes menambahkan, semua berkas persyaratan pengangkatan sebagai CPNSD telah di-upload ke BKN dengan sistem online dan berkas fisiknya telah diserahkan Ke BKD TTU untuk pengurusan selanjutnya ke BKN sejak tahun 2014.

Kendati demikian, saat penerimaan SK Pengangkatan CPNSD bertahap mulai Juli 2015 hingga November 2015 namanya tidak terbit, sementara rekan guru honor pada SDN Pantae Mikhail Kono yang sama-sama dinyatakan lulus CPNSD telah memperoleh SK pengangkatnnya pada Oktober 2015 lalu.

“Setelah saya cek ternyata belum ada nota persetujuan pengusulan dari Bupati TTU dan pihak BKD belum mengusulkan berkas pengangkatan ke BKN sehingga saya belum bisa dapat SK,” jelasnya.

Lurdes yang tak lelah berjuang hingga 2018 terus mengecek kabar berita dari BKD terkait penerbitan SK CPNSD-nya. Namun yang ditunggu-tunggu tak kunjung tiba. Lurdes kemudian mendatangi Kantor Bupati TTU dan bertemu langsung Bupati TTU Raymundus Sau Fernades guna meminta kejelasaan masa depannya yang terhambat akibat ketidakberesan pengrusan di BKD TTU.

Dari hasil pertemuan tersebut, Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes memerintahkan Kepala BKD TTU, Fransiskus Tilis untuk mengurus pemberkasan pengangkatan ke BKN sebagai CPNSD.

Atas rekomendasi tersebut, Kepala BKD Fransiskus Tilis berjanji untuk mengurusnya dan meminta pihaknya bersabar dalam menghadapi pengurusan kejelasan statusnya sebagai seorang CPNSD K2.

“Tahun berganti tahun tanpa kabar sehingga saya mengambil sikap untuk mengadukan nasib saya ini ke DPRD TTU, BKN, Komisi ASN dan Ombudsman untuk membantu saya dalam mengurus kejelasan nasib saya ini,” pungkasnya.

Anggota Komisi III DPRD TTU, Theodorus Tahoni, yang menerima pengaduan itu mengatakan, sikap yang dilakukan Pemkan TTU merupakan perbuatan melawan hukum sehingga melalui lembaga DPRD, pihaknya akan segera memanggil Kepala BKD, Kepala Sekolah tempat Lurdes mengabdi juga Kepala Dinas PKO yang memproses berkas untuk rapat dengar pendapat (RDP).

“Ini perbuatan melawan hukum sehingga kita akan panggil para pihak untuk rapat dengar pendapat. Fakta ini menambah deretan PNS yang sudah dinyatakan lulus tetapi dihambat prosesnya oleh pemerintah daerah,” kata Theodorus.

Theodorus berjanji, sebagai bagian dari komisi yang membidangi pendidikan, pihaknya akan memproses dan mengawal pengaduan ini sampai dengan nasib CPNSD K2 yang sudah dinyatakan lulus itu dikembalikan dan diangkat menjadi PNS.

Selain itu juga, kepada guru non PNS yang sudah lulus seleksi CPNSD K2 tersebut diberikan hak-hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita akan tanya juga soal kasus ketiga anak dari Wakil Bupati TTU sudah sejauh mana surat disposisi dari Bupati ke BKN untuk memproses SK 80 persen termasuk tenaga kontrak daerah yang belum terima SK,” tegasnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PENDIDIKAN

To Top