Kualitas Beras Bantuan JPS Dipertanyakan, Yohanes Rumat: Tidak Manusiawi | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kualitas Beras Bantuan JPS Dipertanyakan, Yohanes Rumat: Tidak Manusiawi


Anggota DPRD NTT, Yohanes Rumat (kanan/berpeci) dan Bara JP, Marsianus memperlihatkan beras yang tidak berkualitas saat memantau ke Kantor Camat Rana Mese, Senin (30/11). (FOTO: FANSI RUNGGAT/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Kualitas Beras Bantuan JPS Dipertanyakan, Yohanes Rumat: Tidak Manusiawi


Bara JP Duga Beras Oplosan, Minta Aparat Hukum Bertindak

BORONG, TIMEXKUPANG.com-Anggota DPRD NTT asal Manggarai, Yohanes Rumat mempertanyakan kualitas beras bantuan jaringan pengaman sosial (JPS) bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Manggarai Timur (Matim). Pasalnya, butir beras banyak yang patah, menguning dan berbau. Atas fakta ini, Yohanes Rumat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT harus bertanggung-jawab.

“Setelah saya lihat kondisi beras JPS ini, sangat tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat. Boleh dibilang tidak manusiawi. Ini sangat memalukan,” ungkap Yohanes Rumat, saat melakukan pemantauan dalam kunjungan kerjanya di Kantor Camat Borong dan Rana Mese, Senin (30/11).

Yohanes pun menduga, beras JPS yang ada di dua kantor camat tersebut, beras lama dari pihak Bulog yang diproses dan daur ulang. Dirinya tidak mengetahui sumber beras yang ada. Namun jika mengandaikan itu beras lokal, maka tidak ada tipe beras buruk seperti itu di Manggarai Raya.

Lanjut Yohenes, hal itu terbukti saat dirinya memantau proses daur ulang beras bantuan JPS di Kaca, Desa Sita, Kecamatan Rana Mese. Dimana di lokasi daur, ada pengakuan dari sejumlah pekerja daur ulang beras, bahwa selama ini mereka melakukan daur kembali beras dari Bulog. Biar bersih dan warnanya sedikit mengkilat.

“Kita sudah tanya pekerja di tempat daur ulang. Ternyata, selama ini mereka daur ulang beras dari Bulog. Hasil daur ulang itu dikirim ke Cv Setia Janji di Ruteng, yang mungkin dipercaya oleh PD Flobamor untuk distribusi di Matim. Dugaanya, setelah didaur, beras itu di-packing ke karung yang baru label bantuan korban PHK,” terang Yohanes.

Selain itu kata dia, dalam pemantauan di lapangan juga ditemukan masalah terkait pendropingan. Mestinya beras itu tidak harus droping ke desa dan diteruskan ke sasaran atau korban PHK. Selain itu kata Yohanes, ditemukan jumlah satuan beras dalam satu karung, itu tidak sesuai berat atau jumlah isinya.

“Tulis di karung 30kg, tapi setelah ditimbang beratnya hanya 28kg. Awalnya, bantuan ini sebenarnya dalam bentuk tunai sebesar Rp 350 ribu per orang. Setelah itu dialihkan ke beras. Kalau mengandaikan harga beras lokal dengan kualitas bagus Rp 10 ribu per kg, maka per orang itu terima 35kg. Tapi yang diterima saat ini hanya 30kg,” katanya.

Menurut Yohanes, bisa diasumsikan 5 kg untuk biaya transportasi. Namun fakta di lapangan, beras itu tidak didroping sampai ke desa. Disini tidak memenuhi harapan masyarakat. Sebagai pihak distributornya adalah Perusahan Daerah (PD) Flobamor. Sehingga disini pihak kedua atau ketiga, seperti PD Flobamor tidak jalankan tugas.

“Disini patut diduga bahwa ada hal-hal yang barangkali perlu diingatkan kembali oleh DPRD untuk tidak boleh main-main dengan situasi Covid-19, lalu memanfaatkan situasi ini untuk ambil keuntungan. Karena bantuan yang ada ini terkait dampak pandemi Covid-19,” tegas Yohanes.

Menurutnya, DPRD tentu sangat tegas, berprinsip hal ini tidak boleh terjadi. Maka disini kata Yohanes, Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat, harus bertanggung jawab. Tidak boleh beras tersebut dibuang di tengah jalan. Lalu membebani para camat, kades dan lurah, juga penerima.

“Sistematika atau cara kerja pemerintah dalam menyalurkan JPS, sudah tidak betul. Saya minta kita semua untuk mengkritisi cara kerja pemerintah provinsi yang memang tidak masuk diakal sehat ini,” katanya.

Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Marsianus Makmur, kepada TIMEXKUPANG.com juga menyampaikan kekesalannya atas kondisi beras bantuan JPS Pemprov NTT ini.

Menurutnya, kondisi beras itu sangat buruk. Tidak layak konsumsi. Dia menduga, beras yang ada adalah hasil oplosan. Bahkan menurut dia ada indikasi korupsi dari bantuan itu.

“Dari sisi pengawasan kebijakan publik, dari bantuan itu sepertinya ada indikasi korupsi berjamaah. Adanya perencanaan koruptif, sehinga Bara JP meminta Kejaksaan dan Kepolisian untuk segera memeriksa semua pihak atas tersalurnya bantuan ini,” kata Marsianus.

Dikatakanya, beras itu diduga oplosan, karena berasnya dibeli dari Bulog dengan harga murah. Setelah beli dari Bulog dengan harga di bawah standar, beras itu digiling atau daur ulang untuk dijadikan bantuan JPS. Dalam pagunya harga Rp 10 per kg dengan jumlah beras per orang sebanyak 30kg. Setelah ditimbang, beratnya hanya 28kg.

Kehadiran anggota DPRD Provinsi dari Fraksi PKB, Yohenes, diterima langsung oleh Camat Rana Mese, Maria Anjelina Teme, dan Camat Borong Maria A. Yarini Gagu. Setelah melihat kondisi beras JPS yang menumpuk di kantor camat, Yohanes bersama Bara JP Marsianus, mendatangi tempat daur ulang beras Bulog, di Kampung Kaca, Desa Sita.

Informasi yang diperoleh, masyarakat sasaran yang datang ambil jatah berasnya di kantor camat masing-masing. Juga beras yang menumpuk itu, bantuan untuk tahap 2 dan 3. Namun untuk tahap satu sebelumnya, beras bantuan JPS itu langsung didroping ke desa dan langsung dibagi ke penerima. (*)

PENULIS: FANSI RUNGGAT

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top