ChildFund Beber Hambatan Pengurusan Akta Lahir Anak di Belu | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

ChildFund Beber Hambatan Pengurusan Akta Lahir Anak di Belu


LOKAKARYA. Sejumlah narasumber saat memaparkan materinya dalam lokakarya di Swissbell Crystal Kupang Hotel, Rabu (2/12). (FOTO: BORGIAS KOLLO/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

ChildFund Beber Hambatan Pengurusan Akta Lahir Anak di Belu


80 Persen Anak di Belu Miliki Akta Kelahiran

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Direktris ChildFund Internasional di Indonesia, Hanneke Oudkerk mengatakan, 80 persen anak di Kabupaten Belum sudah memiliki akte kelahiran.

“Hal ini menunjukkan komitmen dan peningkatan kinerja pemerintah dalam memenuhi hak anak atas akta lahir,” ungkap Hanneke pada lokakarya bertema ‘Hak AAnak Atas Identitas, Praktik Baik Pencatatan Kelahiran Anak di NTT’ yang gelar ChildFund Internasional bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT serta sejumlah instansi pemerintah terkait di Hotel Swissbel Crystal Kupang Hotel Rabu (2/12).

Dikatakan, tingginya persentase kepemilikan akta kelahiran anak-anak di Kabupaten Belu yang bertambah dari 50 persen menjadi 80 persen merupakan buah dari kesadaran masyarakat setelah mendapat pendampingan ChildFund Internasional di Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, lembaga agama, PKK, Posyandu, dan lembaga masyarakat lainnya.

Selain kesadaran, kata Hanneke, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa untuk mengurus akta kelahiran pun meningkat seiring peningkatan kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik.

“Hal hal positif inilah yang kemudian memacu semangat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta lahir bagi anak-anak di Belu,” jelas Hanneke.

Menurut Hanneke, dengan kepemilikan akta kelahiran, juga memudahkan pihak sekolah dalam pengisian Data Pokok Kependidikan (Dapodik) serta meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

“Akta kelahiran merupakan hak anak untuk memperoleh hak atas identitas. Karena itu apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Belu dalam memudahkan pengurusan akta kelahiran merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan wujud negara menjamin setiap anak untuk memperoleh hak atas identitas,” urai Hanneke.

Walau demikian, lanjut Hanneke, fakta memperlihatkan bahwa masih banyak anak yang belum memilki identitas lahir. Salah satunya Kabupaten Belu.

“Situasi ini mendorong ChildFund Internaslonal di lndonesaia berkolaborasi dangan Pemerintah Kabupaten Belu melakukan inovasi dalam upaya percepatan peningkatan pencatatan kelahiran,” ujar Hanneke.

Diakui, peningkatan persentase kepemilikan akta kelahiran dari 50 persen ke 80 persen yang dialami anak-anak di Belu saat ini bukan tanpa tantangan atau hambatan.

Menurut Hanneke, ketika pencatatan kelahiran belum banyak dilakukan masyarakat karena mereka belum menyadari pentingnya akta lahir sebagai identitas legal dan manfaatnya dalam mengakses layanan publik maupun bantuan sosial lainnya.

Hambatan lain, beber Hanneke adalah jarak dari desa ke kota yang jauh dengan biaya transportasi yang cukup mahal. Waktu pengurusan lama, harus beberapa kali ke kota, ketiadaan dokumen pendukung lain untuk mengurus akta Iahir seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat.

“Orang tua belum menikah sah secara hukum karena berbagai faktor, misalnya masalah adat yang belum selesai, aksesibilitas dari penyadang disabilitas yang mengalami hambatan baik dari aspek norma sosial yang masih menstigma penyandang disabilitas sebagai aib serta masalah aksesibilitas terhadap layanan publik pencatatan kelahiran juga menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat dalam mengurus akta kelahiran anak,” papar Hanneke.

Hanneke menambahkan, kendala lain yang menghambat kepemilikan akta kelahiran anak sebelum pendampingan ChildFund Internasional yaitu anak-anak yang lahir dari orang tua yang menikah di bawah tangan (kawin siri) mengalami hambatan untuk mendapatkan akte kelahiran karena status perkawinan orangtuanya. Adanya anggapan bahwa surat baptis saja sudah cukup sebagai identitas Iahir.

“Anggapan masyarakat umum bahwa akte lahir hanya untuk orang tua yang bersatus ASN, orang tua anak yang mempunyai kewarganegaraan karena belum mengurus dokumen resmi perpindahan kewarganegaan, menjadi hambatan bagi anak-anak mereka untuk mengurus akta lahir,” tambahnya.

Khusus anak-anak yang lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan, Hanneke menyarankan kepada Pemprov NTT dan Pemerintah Pusat agar perlu mencari solusi bagi anak-anak yang lahir dari orang tua berbeda kewarganegaraan. Tujuannya agar anak-anak bisa mengakses pelayanan dasar dalam pendidikan dan kesehatan.

“Pemerintah Provinsi NTT dan DPRD NTT agar mendorong praktik baik ini di replikasi di wilayah NTT dalam rangka mewujudkan tekad pemerintah agar semua anak NTT memilki akta kelahiran di tahun 2023 melalui kebijakan dan anggaran serta kolaborasi Dukcapil dengan pemerintah desa dan kelembagaan sosial dan lembaga agama di desa agar mendekatkan pelayanan pencatatan kelahiran,” pungkas Hanneke. (ogi)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top