Rp 58 Miliar Dana Desa di TTU Belum Dipertanggungjawabkan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Rp 58 Miliar Dana Desa di TTU Belum Dipertanggungjawabkan


Plt Kadis PMD TTU, Egidius Sanam. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Rp 58 Miliar Dana Desa di TTU Belum Dipertanggungjawabkan


Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018

KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Pengelolaan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) ternyata belum dipertanggungjawabkan secara administrasi.

Sesuai rekomendasi LKPN, terdapat anggaran dana desa senilai Rp 58.800.000 tahun anggaran 2017 dan 2018 yang menyebar di 160 desa di TTU belum dipertanggungjawabkan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) TTU, Egidius Sanam kepada Timor Express, Kamis (3/12) mengatakan, belum dipertanggungjawabkannya dana sebesar Rp 58 miliar lebih itu berdasarkan hasil temuan dari LKPN.

“Rekomendasi dari LKPN, pada tahun 2017 dan 2018 ada dana sebesar Rp 58.800.000.000 masih tersimpan di kas daerah,” ungkap Egidius.

Egidius menambahkan, penyebab hingga adanya temuan LKPN tersebut lantaran mekanisme pencairan anggaran saat itu melalui rekening kas daerah baru disalurkan ke rekening kas desa sasaran masing-masing.

Selain itu, lanjutnya, sesuai aturan, pada akhir tahun anggaran, dana sisa yang tidak digunakan pemerintah desa harus dikembalikan ke kas daerah karena masuk Silpa.

“Sebenarnya hanya Silpa administrasi saja karena uangnya juga sudah digunakan oleh desa-desa hanya belum dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Egidius menjelaskan, sesuai ketentuan LKPN, batas waktu dari seluruh desa untuk mempertanggungjawabkan anggaran hingga Senin (30/11/2020), pukul 24.00 Wita. Namun, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pemerintah desa belum mempertanggungjawabkan anggaran itu sehingga dari LKPN memberikan tambahan waktu hingga Rabu (2/12) pukul 24.00 Wita.

“Setelah tambahan waktu itu, masih tersisa Rp 14 miliar dana desa lagi yang belum dipertanggungjawabkan,” beber Egidius.

Egidius mengatakan, faktor lain yang menyebabkan terjadinya temuan LKPN tersebut lantaran hampir seluruh desa sering terjadi pergantian aparat desa. Ini menyebabkan banyaknya penggunaan dana desa tidak bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi.

Misalnya, mantan bendahara desa yang baru diganti tidak mau serahkan dokumen pertanggungjawaban, baik itu kuitansi maupun dokumen lainnya kepada bendahara desa yang baru.

“Ini salah satu penyebab utama pertanggungjawaban pengelolaan dana desa mengalami kendala,” pungkasnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top