Jaringan Pegiat Disabilitas Nusantara Tagih Janji Pemerintah | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Jaringan Pegiat Disabilitas Nusantara Tagih Janji Pemerintah


VIRTUAL. Jaringan Pegiat Disabilitas Nusantara saat menggelar jumpa pers bertepatan dengan momentum Hari Disabilitas Internasional yang dilakukan secara virtual, Minggu (6/12). (FOTO: Tangkapan Layar/ISTIMEWA)

NASIONAL

Jaringan Pegiat Disabilitas Nusantara Tagih Janji Pemerintah


Terkait Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Jaringan Pegiat Disabilitas Nusantara yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak para penyandang disabilitas di Indonesia menagih janji pemerintah terkait implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Bertepatan dengan momentum Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember 2020, Jaringan Pegiat Disabilitas Nusantara menggelar jumpa pers virtual yang digelar pada Minggu (6/12) siang.

Dalam jumpa pers yang diikuti para jurnalis, para pegiat disabilitas tanah air yang jumlahnya sekira 25 anggota jaringan membeberkan bahwa Pemerintah sangat lamban dalam menerapkan dan mengimplementasikan UU Nomor 8 tahun 2016.

Hal ini menurut para pegiat disabilitas tercermin dari lambannya pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) yang semestinya sesuai acuan UU No 8 tahun 2016, sudah harus selesai dibuat dibulan April 2018. Ternyata, baru dibuat tahun 2020, dan itupun hanya 6 PP dari 8 PP yang harus dibuat.

“Mengacu pada UU No 8 tahun 2016, bahwasanya Komnas Disabilitas seharusnya sudah terbentuk di bulan April 2019, tetapi hingga kini belum terbentuk,” ungkap jaringan pegiat disabilitas nusantara dalam keterangannya.

Disebutkan, PP yang terbentuk tidak berhasil mengubah sistem terutama dalam cara pandang yang diamanatkan oleh UU No 8 tahun 2016. Dan pembentukan PP yang ada itu diinisiasi oleh Disabled People Organisation (DPO), akan tetapi proses harmonisasi berubah, karena DPO tak dilibatkan dalam proses hingga akhir.

Pembentukan PP dalam tahap harmonisasi kerapkali mengubah substansi yang menjadi poin penting oleh penyandang disabilitas, karena tidak adanya keterlibatan penyandang disabilitas dalam finalisasi PP.

Dikatakan, partisipasi difabel dalam berbagai kebijakan juga sangat minim. Sebagai contoh adalah penyelenggaraan Asian Para-Games yang mengusung ide inspiration-porn. “Ini terjadi karena penyandang disabilitas hampir tidak dilibatkan. Minimnya keterlibatan penyandang disabilitas juga dalam proses pembuatan RAN (Rencana Aksi Nasional) dan RAD (Rencana Aksi Daerah) disabilitas, yang oleh presiden Joko Widodo sedang dalam proses,” beber para pegiat ini.

Minimnya partisipasi penyandang disabilitas dikarenakan masih minim aksesibilitas dan bahkan tidak diumumkan atau dibatasi. Adapun ruang partisipasi yang dibuka hanya pada sebagian kecil proses secara keseluruhan.

Transparansi publik dan akuntabilitas publik juga sangat minim. Contoh nyata, website, dokumen negara, materi, dan fasilitas publik yang dimiliki negara tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Nilai rata-rata aksesibilitas website lembaga-lembaga negara hanya 70. Ini di bawah standar aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, terutama gambar tanpa teks alternatif dan audio tanpa transkrip atau caption.

Peraturan-peraturan yang ada dengan UU No 8 tahun 2016 juga tak dilakukan harmonisasi. Sebagai contoh, Ombinus Law UU Cipta Kerja 2020 menggunakan kata cacat untuk menyebut penyandang disabilitas, dan membolehkan seorang pekerja yang menjadi disabilitas untuk di-PHK.

Masih menurut para pegiat, harmonisasi nomenklatur penganggaran yang berkaitan dengan kebutuhan penyandang disabilitas juga belum ada. Contohnya, SBM Kementerian Keuangan, standar pengadaan barang dan jasa, kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas seperti: penerjemah bahasa isyarat, pendamping, dan lainya belum menjadi item yang ada dalam standar biaya masukan dan juga standar pengadaan barang.

“Ini mengakibatkan berbagai instansi kesulitan memberikan anggaran pada kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas,” tulis para pegiat disabilitas ini.

Hal lainnya yang menjadi sorotan para pegiat disabilitas adalah belum adanya roadmap pemenuhan target 2 persen (untuk instansi pemerintah) dan 1 persen (untuk instansi swasta) dalam merekrut pegawai/pekerja penyandang disabilitas. Bahkan dalam UU Cipta Kerja 2020 mengatakan sebagaimana pasal 154A, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan mengakibatkan disabilitas dapat diberhentikan setidaknya dalam masa 12 bulan.

Minimnya fasilitasi/dukungan dari pemerintah untuk penyandang disabilitas dalam dunia pendidikan juga menjadi sorotas para pegiat. Misalnya minimnya beasiswa bagi penyandang disabilitas, minimnya GPK, dan mirisnya, hanya 15 perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai Unit Layanan Disabilitas.

“Maka dengan ini, kami Jaringan Pegiat Disabilitas Nusantara menagih janji kepada pemerintah untuk mengimplementasikan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas,” pungkas para pegiat. (aln)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top