Kades Rokirole Tertangkap Berduaan di Hotel, Warga Segel Kantor Desa | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kades Rokirole Tertangkap Berduaan di Hotel, Warga Segel Kantor Desa


SEGEL KANTOR DESA. Masyarakat Desa Rokirole menyegel kantor desa itu karena Kadesnya tertangkap saat berduaan dengan seorang anak gadis di bawah umur di sebuh hotel di Kota Maumere pada Jumat (4/12) petang. Warga pun menyegel kantor desa pada Senin (7/12) siang. (FOTO: KAREL PANDU/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

Kades Rokirole Tertangkap Berduaan di Hotel, Warga Segel Kantor Desa


MAUMERE, TIMEXKUPANG.com-Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Sikka, Jumat (4/12) petang lalu mengamankan oknum Kepala Desa (Kades) Rokirole, Thomas Teka, 50, di Hotel Gardena, yang tengah berduaan dengan anak di bawah umur berinisial RN, 16.

Aksi penangkapan oknum kades tersebut membuat warga desa setempat berang. Warga langsung melakukan aksi demo dengan menyegel kantor Desa Rokirole, Senin (7/12) sekira pukul 11.30 Wita.

Aksi penyegelan itu membuat aparat Kepolisian Resor Sikka langsung bergerak demi mengamankan lokasi setelah menerima informasi aksi warga itu.

Kapolres Sikka, AKBP Sajimin, SIK menyebutkan, pihaknya langsung mengerahkan 10 anggota polisi ke Desa Rokirole, Selasa (8/12) sekitar pukul 03.00 Wita dinihari. 10 anggota itu kemudian berkoordinasi dengan Camat Palue, Laurensius B. Lisa, SH, yang ketika itu berada di Maumere, untuk bersama-sama ke Desa Rokirole melalui Pelabuhan Wuring.

Camat Palue, Laurensius B. Lisa yang dikonfirmasi, Senin (7/12) malam mengatakan, penyegelan kantor desa oleh warga itu ketika ia dalam perjalanan menuju Maumere. Laurensius baru mengetahui aksi demo warga hingga menyegel kantor desa setelah mendapat informasi dari aparatur desa Rokirole.

“Saya tidak tahu ada aksi demo warga masyarakat hingga penyegelan kantor desa, karena saya dalam perjalanan menuju Maumere. Saya tahu setelah saya tiba di Maumere dan diinformasikan oleh warga dan aparat desa,” ungkap Laurensius.

Menurutnya, aksi yang dilakukan warga itu lantaran mereka malu pemimpinnya amoral. Ini bentuk pengawasan yang dilakukan warga masyarakat Desa Rokirole.

Di Kacamatan Palue, kata Laurensius, sudah dua desa yang kadesnya terlibat kasus amoral. Pertama dilakukan Kades Lidi dan saat ini dilakukan oleh Kades Rokirole. Kasus amoral yang dilakukan oleh pemimpin di desa sungguh mencoreng wibawa pemerintah desa secara khusus, dan pemerintah tingkat kabupaten secara umum.

Padahal menurut Laurensius, Pemerintah Kecamatan telah mengimbau berulang-ulang kali pada setiap acara kegiatan pemerintah, untuk selalu menjaga etika birokrasi, termasuk menjaga kredibilitas pemimpin di tingkat desa.

Dengan kasus ini, Laurensius berharap agar Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo dapat bertindak tegas terhadap kepala desa yang terlibat tindakan amoral ini.

Kades Rokirole, Thomas Teka tertunduk malu ketika diinterogasi petugas Sat Pol PP yang tertangkap bersama anak di bawah umur di hotel, Jumat (4/12). (FOTO: ISTIMEWA)

“Kejadian ini sungguh mencoreng kewibawaan pemerintah di tingkat desa dan pemerintah di tingkat kabupaten. Untuk itu saya berharap Bapak Bupati segera mengambil tindakan tegas terhadap kepala desa yang amoral ini,” pinta Laurensius.

Laurensius menguraikan, protes keras warga semestinya harus ditanggapi oleh pihak Inspektorat, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kades yang bertindak amoral ini. Pengalaman menyakitkan seperti yang terjadi pada kasus Kades Lidi, pihak Inspektorat Sikka dinilai lamban melakukan penanganan. Kini kasus serupa kembali terjadi yang dilakukan Kades Rokirole.

Laurensius menyebutkan, pihak Inspektorat mengaku sudah menangani kasus sebelum, hanya alasannya pemeriksaan terhadap Kades Lidi tidak dapat dianjutkan lantaran belum menemukan isteri baru dan anaknya. Padahal informasi bahwa isteri baru milik Kades Lidi berada di Waioti, Kecamatan Alok Timur. Selain bupati, Laurensius juga meminta DPRD Sikka untuk melakukan kontrol, terhadap kades-kades yang amoral ini.

“Saya juga berharap anggota DPRD Sikka turut melakukan kontrol terhadap kades-kades yang amoral di Kabupaten Sikka. Bila perlu mendesak pengambil kebijakan agar melakukan tindakan tegas,” kata Laurensius.

Salah seorang anggota DPRD Sikka Fraksi Partai Hanura, Vinsensius Langga, menegaskan bahwa aksi penyegelan kantor desa itu dinilai sah-sah saja. Hal itu membuktikan bahwa pemimpinnya tidak merakyat. Di sisi lain lajut Vinsen, karena masyarakat Desa Rokirole sangat menjunjung tinggi nilai moral di desanya.

Vinsen berharap kasus yang diakukan Kades Rokirole tetap diproses hukum. Vinsen bahkan balik bertanya, kenapa masyarakat harus demo? Jawabannya karena masyarakat malu terhadap perilaku pemimpinnya yang amoral. Oleh karena itu Kades Rokirole harus tetap diproses hukum.

“Saya menghimbau BPD di Desa Rokirole untuk menjalankan fungsinya dengan benar dalam melakuan pengawasan terhadap aparatur pemerintahan desa,” kata Vinsen.

Salah seorang praktisi hukum asal Desa Rokirole, Hilarius Ngaji, SH, menyatakan bahwa kasus Kades Rokirole bukanlah delik aduan, karena pelakunya tertangkap tangan. Sebenarnya setiap orang yang tertangkap tangan dapat langsung diproses hukum. Perdamaian yang dilakukan oleh Satpol PP Sikka bukan berarti menghentikan proses hukum pidananya.

Kades Rokirole diduga menggauli anak di bawah umur, lanjut Hilarius, pihak kepolisian polres Sikka, dapat melakukan supervisi kasus tersebut. Dengan demikian tidak mesti harus menunggu pelimpahan berkas oleh Satpol PP, karena kasus tersebut merupakan kasus tangkap tangan dengan anak di bawah umur.

Karena korbannya adalah anak di bawah umur, kata Hilarius, kalaupun ada tranksaksi atau negoisasi, tidak akan mempengaruhi proses ini dalam perdamaian. Semestinya kasus amoral dengan korban anak di bawah umur tidak boleh ada perdamaian. Kalaupun ada perdamaian sesuai budaya adat setempat, terkecuali pelakunya juga masih di bawah umur, ini yang disebut dengan disversi.

“Kasus ini tidak ada disversi, karena pelakunya orang dewasa, seorang pejabat publik di tingkat desa. Jadi kalau Satpol PP menghentikan kasus ini, maka Sat Pol PP bisa dilaporkan ke Komnas Perempuan, Komnas Anak atau Komnas HAM, karena telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai PNS,” tegas Hilarius. (Kr5)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

Populer

To Top