Logistik Pilkada Serentak Aman, 2.442 TPS Tak Ramah Difabel | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Logistik Pilkada Serentak Aman, 2.442 TPS Tak Ramah Difabel


PESTA DEMOKRASI. Ketua KPU Arief Budiman (kanan) dan Komisioner KPU Evi Novida Ginting (kedua kiri) mendengarkan penjelasan Kabiro Teknis dan Humas Nur Syarifah (kiri) di Kantor KPU, Jakarta, kemarin (7/12). (FOTO: MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

POLITIK

Logistik Pilkada Serentak Aman, 2.442 TPS Tak Ramah Difabel


49 Ribu TPS Masuk Kategori Rawan Pilkada

JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2020 digelar serentak besok (9/12). Hanya satu daerah yang pelaksanaannya diundur, yakni Kabupaten Boven Digoel, Papua.

Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengungkapkan, situasi di Boven Digoel masih diselimuti ketidakpastian menyusul masih berlangsungnya sengketa yang diajukan pasangan calon Yusak Yaluwo-Yacob Waremba.

Keduanya tidak terima dicoret dari kontestasi setelah diketahui belum menjalani masa jeda lima tahun bagi eks koruptor. ’’Sekarang masih musyawarah (sengketa),” ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin (7/12).

Proses sengketa digelar Bawaslu Boven Digoel. Sebagaimana ketentuan, proses sengketa di Bawaslu membutuhkan waktu 12 hari. Durasi tersebut masih bisa bertambah jika dilakukan banding ke PT TUN setelah ada keputusan Bawaslu Boven Digoel. Bawaslu RI sendiri memperkirakan keputusan final baru bisa didapat bulan depan.

’’Proses penetapan penundaan tidak di KPU RI, tapi di penyelenggara yang sedang diambil alih KPU Papua,” imbuh Evi.

Lantas, bagaimana kesiapan pelaksanaan coblosan di 269 daerah lain? Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pengadaan logistik sudah dipenuhi 100 persen. Termasuk kekurangan 60 ribu paket thermo gun dan sarung tangan lateks yang sempat bermasalah pekan lalu. ’’Semuanya sudah ada di kabupaten/kota dan sebagian sudah bergerak ke kecamatan,” ujarnya.

Pramono menambahkan, distribusi ke kelurahan juga mulai dilaksanakan. Khususnya di kawasan yang memiliki akses terjal. Pihaknya menargetkan, hari ini (8/12) semua logistik sudah tiba di kantor kelurahan. Sementara pengiriman ke TPS baru dilakukan nanti malam atau besok pagi. ’’Karena jarak desa/kelurahan ke TPS biasanya tidak jauh,” imbuhnya.

Selain pertimbangan jarak, KPU sengaja mengirimkan logistik ke TPS menjelang coblosan untuk menghindari aksi kriminalitas. Mengingat petugas keamanan di TPS relatif minim.

Dalam distribusi logistik, Pramono mengklaim tidak ada persoalan berarti. Kalaupun ada, hanya terkait cuaca. Di beberapa lokasi, distribusi dilakukan dalam kondisi hujan.

Dia menilai, distribusi logistik pilkada yang hanya mencoblos satu surat suara jauh lebih ringan dibanding Pemilu 2019 yang mencoblos lima surat suara. ’’Jadi, temen-temen di daerah sudah pengalaman sekali,” tuturnya.

Sementara itu, potensi terjadinya pelanggaran di tempat pemungutan suara (TPS) masih sangat tinggi. Apalagi, hasil identifikasi yang dilakukan Bawaslu menyebutkan ada 49.390 TPS yang masuk kategori rawan.

’’Pemetaan kerawanan tersebut diambil dari sedikitnya 21.250 kelurahan/desa di 30 provinsi,’’ kata anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta, kemarin (7/12).

Jumlah tersebut, lanjut dia, masih bisa bertambah. Pasalnya, data itu belum termasuk kondisi TPS di wilayah Papua dan Papua Barat. Pengambilan data di dua provinsi tersebut belum tuntas karena terbatas akses jaringan internet.

Afif menjelaskan, 49.390 TPS dinyatakan rawan berdasar hasil pemetaan jajaran pengawas di daerah. Setidaknya, ada sembilan kategori yang menjadi indikator kerawanan. Yang paling banyak adalah TPS yang memiliki daftar pemilih tidak klir seperti masih masuknya pemilih meninggal, pindah domisili, dan sebagainya. ’’Jumlahnya 14.534 TPS,” imbuhnya.

Kategori lain yang cukup signifikan adalah 11.559 TPS tak memiliki akses internet untuk penggunaan sirekap, 6.291 TPS yang terdapat pemilih memenuhi syarat tapi tak didaftar, 5.744 TPS sulit dijangkau geografisnya, dan 3.338 TPS yang petugasnya tidak bisa menggunakan sirekap saat pelatihan.

Kemudian, ada juga 3.039 TPS yang tidak memiliki aliran listrik, 2.442 TPS tidak ramah atau tak punya akses bagi difabel, 1.420 TPS tidak memenuhi protokol kesehatan, dan 1.023 TPS yang petugasnya terpapar Covid-19. ’’Jadi, TPS rawan adalah setiap kondisi yang rawan mengganggu pelaksanaan pemungutan suara,” imbuhnya.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menambahkan, berbagai kerawanan tersebut tak hanya mengganggu teknis pelaksanaan. Di beberapa kasus bahkan dapat berujung pada pelanggaran. Untuk kategori TPS rawan karena jarak yang tidak terjangkau misalnya, hal itu bisa berdampak pada menurunnya minat masyarakat. (jpg/jpc)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top