Kekerasan Seksual di Sikka Capai 615 Kasus, Sr Esthocia Ungkap Hal yang Bikin Miris | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kekerasan Seksual di Sikka Capai 615 Kasus, Sr Esthocia Ungkap Hal yang Bikin Miris


KETERANGAN PERS. Pimpinan Truk-F, Suster Esthocis SpS ((tengah) didampingi Divisi Perempuan Truk-F memberi keterangan pers terkait kampanye hari anti kekerasan terhadap perempuan di Maumere, Jumat (4/12). (FOTO: KAREL PANDU/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Kekerasan Seksual di Sikka Capai 615 Kasus, Sr Esthocia Ungkap Hal yang Bikin Miris


Selama 19 Tahun Ada 2.410 Korban Kekerasan Seksual Mengadu di Sikka

MAUMERE, TIMEXKUPANG.com-Kasus kekerasan seksual yang dialami kaum perempuan di Kabupaten Sikka dalam 19 tahun terakhir, sejak 2000 hingga 2019 tercatat berjumlah 615 kasus. Sementara pengaduan oleh pihak korban kekerasan seksual dalam kurun waktu itu sebanyak 2.410 orang. Mirisnya, dari 615 kasus kekerasan seksual tersebut, sebanyak 314 kasus merupakan korban anak-anak. Sementara korban kekerasan terhadap perempuan dewasa sebanyak 301 orang, dan 21 korban kekerasan seksual lainnya dialami oleh kaum perempuan difabel.

Hal ini disampaikan pimpinan Tim Relawan Kemanusian untuk Flores (Truk-F) Suster Esthocis SpS di Maumere, Jumat (4/12). Truk-F membeberkan data-data ini dalam rangka kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 25 November hingga 10 Desember.

Suster Esthocia menyebutkan bahwa Komnas Perempuan menggelar kampanye internasional dalam upaya mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan untuk seluruh dunia.

Dikatakannya, Komnas Pemerempuan telah mencatat angka kekerasan terhadap perempuan mencapai 55.273 kasus, dimana tindakan pemerkosaan mencapai 8.964 kasus. “Herannya hanya 30 persen kasus pemerkosaan yang dapat diproses hukum,” ungkap Suster Esthocia.

Esthocia menjelaskan, Divisi Perempuan Truk-F menggelar kampanye 16 hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Kampanye itu lebih menyoroti kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual yang dinilai minim dalam penanganan dan perlindungan terhadap korban.

Dijelaskannya, dalam rentang waktu 2016 hingga 2019, Komnas Perempuan mencatat sebanyak 55.273 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari jumlah itu, sebanyak 21.841 kasus (40 persen) merupakan kasus kekerasan seksual, dimana sebanyak 8.964 merupakan kasus perkosaan. Mirisnya dari jumlah kaksus pemerkosaan tersebut, hanya 30 persen kasus diproses secara hukum.

“Ada banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak di proses hukum, walau Divisi Perempuan dari Truk-F sudah mendesak agar segera diproses hukum namun pada akhirnya didiamkan saja. Truk-F bahkan sudah melakukan protes hingga ke tingkat Polda,” ungkap Sr. Esthocia.

Salah seorang pengurus Divisi Perempaun Truk-F, Heny D menjelaskan bahwa dari 615 kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sikka sejak tahun 2000 hingga 2019, sebanyak 80 persen pelaku kekerasan seksual merupakan orang terdekat. Dari 615 korban kasus kekerasan seksual, hanya 214 korban atau 34,79 persen yang memilih jalur hukum. Sementara 410 korban kekerasan seksual tidak diproses hukum lantaran tidak adanya payung hukum yang menaungi mereka.

“Minimnya proses hukum pada kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa substansi hukum yang ada tidak mengenal sejumlah tindak kekerasan seksual, dan hanya mencakup definisi yang terbatas. Sementara aturan pembuktian yang membebani korban dan budaya selalu menyalahkan korban,” jelas Heny.

Selain aturan pembuktian dan budaya yang selalu menyalahkan perempuan, kata Heny, terbatasnya daya dukung pemulihan korban juga menjadi kendala utama dalam upaya pemenuhan hak-hak korban kekerasan atas perlindungan pemulihan dan keadilan. “Semua ini semakin jauh dari harapan,” katanya.

Karena itu, lanjut Heny, Truk-F mendesak pihak legislatif untuk memprioritaskan pembahasan RUU kekerasan terhadap perempuan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2021 agar menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual.

Truk-F, demikian Heny, juga mendorong dan mengapresiasi pemerintah agar meneruskan pembaharuan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang menyelaraskan temuan-temuan penanganan kekerasan seksual dengan draft yang telah diusulkan Komnas Perempuan maupun masyarakat sipil.

Heny juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan pendidikan publik tentang pentingnya penghapusan dan penanganan kekerasan seksual baik diberbagai institusi maupun organisasi. (Kr5)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top