Rote Ndao Siap Gelar Pilkades, Pejabat Kemendagri Sosialisasi Aturan Terbaru | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Rote Ndao Siap Gelar Pilkades, Pejabat Kemendagri Sosialisasi Aturan Terbaru


SAMBUTAN. Pejabat Kemendagri, Simon Makarios Aruan saat memberi sambutan pada kegiatan simulasi pencoblosan Pilkades di Rote Ndao, Senin (7/12). (FOTO: Max Saleky/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Rote Ndao Siap Gelar Pilkades, Pejabat Kemendagri Sosialisasi Aturan Terbaru


BA’A, TIMEXKUPANG.com-Kabupaten Rote Ndao sudah siap menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Ini ditandai dengan dilakukanya sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, oleh pejabat dari Ditjen Bina Pemerintah Desa, di Rote Ndao, Senin (7/12).

Kepala Seksi Wilayah II A, Subdit Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah II, Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa, Ditjen Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri, Simon Makarios Aruan, S.II, M.Si, menjelaskan, Permendagri tersebut merupakan perubahan kedua atas Permendagri 112 tahun 2014. Keduanya sama-sama mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Walau mengatur hal yang sama, kata Simon, kedua Permendagri tersebut memiliki penekanan berbeda. Sebelumnya, dalam Permendagri 112 itu mengatur proses pilkada dalam kondisi yang normal. Sementara Permendagri terbaru mengatur adanya kondisi tertentu, yakni bencana non alam.

Dimana dalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, demikian Simon, pemerintah daerah diminta menegakan protokol kesehatan. Hal ini disampaikan untuk mengantisipasi terjadinya penularan/klaster baru dari pelaksanaan Pilkades itu sendiri.

Simon menyebutkan, berdasarkan data daerah penyelenggara Pilkades, terinventarisir sebanyak 74 Kabupaten/Kota. 16 diantaranya lebih dahulu menyelenggarakan sebelum pandemi Covid-19. Lainnya tertunda, melalui penerbitan surat penundaan Pilkades dan PAW Nomor: 141/4528/SJ, tanggal 10 Agustus 2020.

Selanjutnya, terdapat 36 Kabupaten/Kota, yang kemudian mempersiapkan diri untuk menyelenggarakanya, setelah me-refocusing sejumlah anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19. 22 Kabupaten tetap melaksanakan dengan jadwal pelaksanaan setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah.

“Dari 22 kabupaten yang siap menyelenggarakan Pilkades, di dalamnya termasuk kabupaten bapak/ibu, yakni Kabupaten Rote Ndao,” ungkap Simon.

Simon yang menyampaikan sambutan Dirjen Bina Pemerintahan Desa, mengatakan, hajatan demokrasi yang diselenggarakan, baik Pilkada dan Pilkades tahun 2020 dilakukan dengan segala kondisi kedaruratan. Keadaan ini juga disebut sebagai yang pertama kali, dalam sejarah bangsa Indonesia yang berada di tengah pandemi dan kedaruratan yang luar biasa.

BACA JUGA: Panitia Gelar Simulasi Pencoblosan Pilkades Rote Ndao, Simak Anjuran Pejabat Kemendagri

Oleh karena itu, lanjutnya, dengan mempertimbangkan dinamika sosiologis akibat bencana non alam (pandemi Covid-19), pemerintah kemudian memutuskan, Pilkades tetap dilaksanakan berdasarkan Permendari 72 tahun 2020 sebagai pengganti Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pilkades.

“Substansi perubahannya adalah penguatan peran panitia, Forkopimda, Satgas untuk menerapkan protokol kesehatan dalam seluruh tahapan Pilkades, hingga penetapan calon terpilih,” jelas Simon.

Dalam Permendagri Nomor 72 tahun 2020, urai Simon, juga terdapat beberapa substansi perubahan dan penambahan pasal. Diantaranya, kepala daerah, dalam hal ini bupati diminta membentuk sub kepanitiaan tingkat kecamatan. Tugasnya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada panitia pemilihan tingkat desa, calon, dan masyarakat secara masif dan terstruktur terkait penerapan protokol kesehatan sesuai Permendagri 72 Tahun 2020 maupun instrumen hukum daerah.

Sedangkan terhadap tahapan kampanye, lanjut Simon, materi calon kepala desa (Cakades) diminta terus mensosialisasikan penanganan Covid-19. Bahkan, bahan kampanye juga disarankan untuk mengutamakan alat pencegahan. Diantaranya masker, handsanitzer, disinfektan berbasis alkohol 70 persen serta sarana mencuci tangan. Ini kemudian menjadi instrumen memerangi Covid-19 di desa.

Sementara untuk pembiayaan Pilkades dalam kondisi pandemi Covid-19, sebut Simon, bisa didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dukungan biaya ini juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa masing-masing, terhadap penyediaan alat, serta sarana pencegahan Covid-19.

Sehingga dalam melaksanakan hajatan demokrasi tingkat desa, sebagaimana disampaikan Simon Makarios Aruan, diperlukan penguatan melalui sebuah koordinasi yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam Pilkades, yakni Forkompimda dan pemerintah daerah, maupun forum koordinasi kecamatan, untuk mengantisipasi pengamanan dan penerapan protokol kesehatan.

Masih menurut Simon, dalam Permendagri itu jga ditegaskan penerapan sanksi terhadap semua pihak yang terlibat dalam Pilkades. Dimana teguran tertulis diberikan oleh bupati, berdasarkan rekomendasi panitia tingkat Kabupaten yang merespon laporan dari tingkatan di bawahnya.

Bahkan sanksi berupa diskualifikasi kepada cakades juga bisa diberikan oleh bupati. Sanksi tersebut tentu disertakan bukti pelanggaran yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Besar harapan Bapak Presiden Jokowi, untuk bersama-sama kita membuat tinta emas dalam sejarah demokrasi di Indonesia, baik Pilkada maupun Pilkades. Menjadi momentum terbaik dalam melakukan revitalisasi dan adaptasi kebiasaan baru pada sektor politik demokrasi pemerintahan dari pusat sampai ke desa,” pungkas Simon. (mg33)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top