Selama 2020, Di Ngada Ada 11 Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Selama 2020, Di Ngada Ada 11 Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur


Pekerja Sosial Perlindungan Anak, Kemensos RI, Adon Nenosaban. (FOTO: ISTIMEWA)

KABAR FLOBAMORATA

Selama 2020, Di Ngada Ada 11 Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur


BAJAWA, TIMEXKUPANG.com-Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Ngada sejak Januari hingga Desember 2020 ini berjumlah 11 kasus. Dua kecamatan, yakni Kecamatan Bajawa dan Golewa Barat mencatatkan kasus paling tinggi diantara wilayah lainnya.

Mirisnya, Kabupaten Ngada hingga saat ini belum memiliki fasilitas khusus untuk penampungan anak korban kekerasan.

Pekerja Sosial Perlindungan Anak, Kementerian Sosial RI, Adon Nenosaban kepada media ini di Bajawa, Sabtu (12/12) petang mengatakan, kasus kekerasan seksual terdapat anak di bawah umur harus menjadi titik utama perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada. Pasalnya tindakan ini merusak masa depan anak hingga gangguan secara psikologis.

Adon menjelaskan, bahwa fasilitas bagi anak korban kekerasan juga belum ada di Ngada, sehingga anak yang mengalami tindak kekerasan seksual masih tinggal bersama keluarganya.

“Beberapa waktu lalu Dinas PMDP3A melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyediakan shelter rumah aman bagi salah satu anak yang mengalami korban kekerasan seksual. Pelakunya adalah paman kandungnya, korban dititip di shelter tersebut paska melahirkan,” ungkap Adon.

Selain itu, lanjutnya, ada banyak kendala yang dihadapi dalam penanganan korban tindak kekerasan seksual yang dialami anak di bawah umur. Misalnya ada beberapa kasus kekerasan anak sampai dengan saat ini belum bisa dinaikkan ke tahap II di Kejaksaan karena kurangnya alat bukti. Pelaku pun belum ditahan karena melarikan diri.

Hal lainnya, demikian Adon, adalah belum tersedianya fasilitas khusus seperti Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) untuk proses rehabilitasi sosial terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Dikatakan, kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana yang dialami oleh anak yang dikategorikan masih di bawah umur juga sangat minim. Bahkan ada upaya diselesaikan secara kekeluargaan, adat dan budaya setempat yang belum sepenuhnya melindungi korban.

Fakta yang terjadi pada beberapa kasus anak, pelakunya adalah orang terdekatnya antara lain bapak kandung atau bapak tiri. Karena budaya setempat, anak yang sudah jadi korban itu tidak diperbolehkan tinggal lagi dirumah orang tuanya karena dianggap sebagai aib dalam kampung.

“Sementara ini bagi kami bertentangan dengan hukum positif di republik ini. Ibaratnya sudah jatuh tertimpah tangga pula,” kata Adon.

Adon berharap, dengan maraknya kasus kekerasan seksual dengan menjadi anak di bawah umur sebagai objek, khususnya di Kabupaten Ngada, aparat penegak hukum dan instansi-instansi terkait perlu melakukan koordinasi dan kerjasama dalam upaya mencegah dan penindakan. Hal ini demi melindungi masa depan anak-anak itu sendiri, termasuk menjaga agar kesehatan mental tidak terganggu hingga terbawa dewasa.

Sebenarnya, kata Adon, Pemkab Ngada telah memilki Perda Perlindungan Anak dengan rujukan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perpu tentang Perlindungan Anak. “Kami berharap Pemkab Ngada segera menindaklanjuti Perda tersebut untuk menerapkan di masyarakat,” harapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun media ini, jumlah kasus kekerasan seksual dengan korban anak di bawah umur tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Pada 2019 jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak terdapat 12 kasus. Tahun ini sedikit menurun, dimana hingga pertengahan Desember 2020, tercatat 11 kasus. (*)

Penulis: Saver Bhula

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

Populer

To Top