Bupati Tanggapi Status 15 ASN yang Disoroti 2 Fraksi DPRD Ronda | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Bupati Tanggapi Status 15 ASN yang Disoroti 2 Fraksi DPRD Ronda


Bupati Rote Ndao, Paulina Haning-Bullu, SE. (FOTO: Max Saleky/TIMEX)

POLITIK

Bupati Tanggapi Status 15 ASN yang Disoroti 2 Fraksi DPRD Ronda


BA’A, TIMEXKUPANG.com-Bupati Rote Ndao (Ronda), Paulina Haning-Bullu, SE, menanggapi sorotan dua fraksi di DPRD setempat terkait status 15 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersangkut tindak pidana korupsi (Tipikor).

Bupati Paulina menyikapi pandangan Fraksi Hanura dan Perindo melalui tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi pada Sidang Paripurna DPRD Ronda, Jumat (11/12).

Sebagaimana diketahui, empat dari tujuh fraksi di lembaga legislatif Rote Ndao, menyoroti beberapa hal, mulai dari kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), aktifitas penambangan pasir secara liar, dana penanggulangan Covid-19, penyerapan anggaran tahun 2020, serta status 15 ASN yang bermasalah dengan urusan Tipikor.

Dari sejumlah catatan kritis tersebut, Fraksi Hanura dan Perindo lebih fokus terhadap status ke-15 ASN, dan meminta pemerintah menjelaskan secara detail.

Juru bicara Fraksi Hanura, Vecky M. Boelan, SE, dalam pemandangan umum fraksinya mengingatkan pemerintah untuk tidak lagi membayar gaji atau upah kepada ASN yang sedang bermasalah. Menurut Fraksi Hanura, kata Vecky, belasan ASN tersebut tidak lagi terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Fraksi Hanura, lanjut Vecky, meminta pemerintah tetap konsisten terhadap keputusan yang telah dibuat sebelumnya, yakni memberhentikan ke-15 ASN itu. Tujuannya agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam penggunaan anggaran tahun 2021.

“Jika dalam anggaran tahun 2021, masih digunakan membayar gaji ASN tipikor, kami Fraksi Hanura meyatakan tidak ikut bertanggung jawab,” tegas Vecky saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi Hanura dalam sidang paripurna DPRD Rote Ndao dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi, pada Kamis (10/12).

Hal senada juga disampaikan Gustaf Folla, dari Fraksi Perindo. Fraksi Perindo, kata Gustaf, meminta penjelasan pemerintah terhadap status ke-15 ASN, yang menurutnya belum ada kejelasan hingga kini.

Menanggapi pemandangan fraksi tersebut, Bupati Paulina dalam sidang dengan agenda mendengar tanggapan pemerintah, Jumat (11/12), menjelaskkan bahwa ada perbedaan status ke-15 ASN dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Bupati Paulina menduga, perbedaan status dalam SAPK ini dilakukan secara sepihak oleh BKN. Bahkan dari 15 ASN tersebut, statusnya berbeda.

Ada dua ASN dalam SAPK status kepegawaiannya terblokir. Berbeda lagi terhadap 13 ASN lainnya, dimana status dan kedudukan hukumnya sebagai ASN sudah diberhentikan.

“Pemerintah Rote Ndao tetap berkoordinasi dengan BKN untuk mendapatkan penjelasan terhadap status ke-15 ASN dalam SAPK ini,” kata Bupati Paulina.

Bupati Paulina menyebutkan, akibat perbedaan status tersebut, berdampak kepada pemberhentian sementara pembayaran hak-hak untuk ke-15 ASN tersebut. “Pemerintah akan meminta penjelasan dari BKN, menyusul surat Bupati Rote Ndao Nomor: 800/489/63.O/BKPP/2020, tanggal 10 Juli 2020, terkait perbedaan status tersebut,” jelas Bupati Paulina. (mg32)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top