Menuding Pilkada Malaka By Design, Paslon SBS-WT Gugat ke MK | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Menuding Pilkada Malaka By Design, Paslon SBS-WT Gugat ke MK


Jubir KPU Malaka, Yosep Nahak. (FOTO: PISTO BERE/TIMEX)

POLITIK

Menuding Pilkada Malaka By Design, Paslon SBS-WT Gugat ke MK


BETUN, TIMEXKUPANG.com-Rapat pleno terbuka rekapitalisasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 telah berlangsung dan berakhir pada Rabu (16/12) malam.

Namun, pengesahan hasil pleno tingkat kabupaten oleh KPU Malaka tersebut tidak diakui oleh pasangan calon (Paslon) Nomor 2, dr. Stefanus Bria Seran, MPH-Wendelinus Taolon (SBS-WT). Paslon ini melalui saksinya menolak menandatangani berita acara hasil pleno, dan memilih membawa persoalan ini ke ranah hukum, yakni Mahkamah Konstitusi (MK).

Saksi paslon Nomor 2, Emilianus Carles Lalung yang hadir saat pleno itu dengan tegas menyampaikan bahwa dirinya menolak menandatangani berita acara pengesahan dan penetapan hasil Pilkada Malaka 2020.

Carles Lalung menjelaskan bahwa walaupun KPU sudah menyelenggarakan Pilkada Malaka 2020 dengan aman dan lancar, namun dalam terminologi ini tidak menunjukkan adanya kebenaran sebagaimana yang diharapkan bersama.

Menurut Carles, pihaknya cukup mengerutkan kening, ketika menyaksikan begitu masifnya pemilih yang mencoblos menggunakan e-KTP. Pilkada Malaka adalah pesta demokrasi rakyat Malaka sebagaimana pesta pada umumnya.

Rakyat Malaka perlu bersuka cita untuk merayakan pesta ini, tetapi dari lapangan, pihakya sedih mendengar ketika banyak dari mereka tidak dapat merasakan kebahagiaan itu, tidak dapat merasakan kegembiraan itu, karena mereka merasakan tindakan-tindakan intimidasi dalam melaksanakan hak konstitusional mereka.

“Saya sungguh percaya, baik penyelengara maupun stakeholder lainnya, mereka telah melaksanakan Pilkada ini secara profesional. Jadi bukannya saya tidak percaya dan kami tidak percaya,” ungakapnya.

Namun, lanjutnya, dalam sebuah adigium, ibarat pertandingan sepak bola, wasit ikut menyumbangkan gol indah pada pasangan yang dikasihinya.

“Oleh karena itu, dalam semangat solidaritas saudara-saudara yang sudah berjuang, baik di tingkat TPS maupun di tingkat PPK, maka atas pertimbangan-pertimbangan, dengan kerendahan hati dan segala hormat kami menggunakan hak kami untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi perhitungan suara pada rapat pleno terbuka kali ini. Dan kami mohon hasil rekapitulasi dapat kami terima untuk arsip,” tegas Carles.

Carles Lalung menegaskan bahwa pada prinsipnya, paslon SBS-WT menolak proses Pilkada Malaka tahun 2020 karena adanya temuan beberapa kecurangan yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif.

“Ini sepertinya by design. Kita akan buktikan dalam upaya hukum dimana kita akan menggugat hasil ini ke MK sesuai ketentuan yang berlaku sesegera mungkin,” tandasnya.

Mengenai apa materi gugatan yang akan dibawa ke MK, Carles menolak memberi penjelasan dengan alasan hal tersebut sudah menyangkut materi gugatan. “Tentu malam ini (Rabu malam, 16/12, Red) kita akan mendaftar ke MK,” bebernya.

BACA JUGA: Unggul Tipis, SN-KT Kuasai 8 Kecamatan, SBS-WT Cuma 4 Kecamatan

BACA JUGA: Sesuai Data Ini, Persaingan Ketat Terjadi di Belu dan Malaka

Jujur Bicara (Jubir) KPU Malaka, Yosep Nahak saat ditemui Timor Express usai pleno KPU, Rabu malam (16/12) mengatakan, pihak KPU sudah melakukan pleno terbuka rekatipulasi perolehan suara Pilkada Malaka 2020. Sesuai ketentuan, pada akhir rapat pleno itu, para pihak, baik itu komisioner KPU juga para saksi paslon perlu menandatangi berita acara rapat pleno.

Namun, kata Yosep, saat akhir pleno itu, saksi paslon No. 2 (SBS-WT) tidak bersedia menandatangani berita acara pleno itu. Sesuai Peraturan KPU, sikap itu merupakan wewenang saksi paslon. Jadi itu hak paslon untuk menandatangani maupun tidak menandatangani berita acara rapat pleno rekapitulasi.

“Jadi tadi salah satu pasangan calon tidak menandatangani berita acara, dan kita tetap lanjutkan penandatanganan hasil pleno oleh pihak yang bersedia menandatangani termasuk komisioner KPU,” ungkap Yosep.

Walau tak membubuhkan tanda tangan, kata Yosep, KPU Malaka tetap menyerahkan satu rangkap salinan Surat Keputusan (SK) penetapan hasil dan berita acara rekapitulasi yang berlangsung kemarin.

“Jadi kita serahkan hasil pleno itu kepada semua saksi paslon nomor urut 1 maupun saksi paslon nomor urut 2 dan Bawaslu. Semua kita serahkan karena itu hak dari pada pihak yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi ini,” kata Yosep.

Yosep menyebutkan, dari hasil pleno rekapitulasi perolehan suara tersebut, paslon nomor 1, Simon Nahak-Louise Taolin memperoleh 50.890 suara, sedangkan paslon nomor urut 2, Stef Bria Seran-Wendelinus Taolin memperoleh 49.906 suara. Paslon Simon-Louise menang di 8 kecamatan, sedangkan paslon Stef Bria Seran-Wendelinus Taolin unggul di 4 kecamatan.

Menyikapi rencana paslon Stef Bria Seran-Wendelinus Taolin menggugat ke MK, menurut Yosep, hal tersebut merupakan hak yang bersangkutan. Jadi bagi paslon yang ingin melakukan atau mendaftarkan gugatan sengketa Pilkada ke MK, waktunya cuma tiga hari setelah penetapan.

“Jadi penetapan perolehan suara ini sesuai SK terhitung hari ini (Rabu, 16/12, Red) pukul 19.03 Wita dan 3 X 24 jam. Ini kesempatan untuk pasangan calon mengajukan gugatan ke MK. Mengenai proses selanjutnya menjadi kewenangan MK,” ujarnya.

Yosep menegaskan, gugatan ke MK menjadi kewenangan calon. Pihak KPU selalu siap jika digugat terkait hasil Pilkada yang telah ditetapkan itu. “Itu menjadi kewenangan calon (Gugat ke MK, Red), dan kita siap untuk hadir,” jelasnya.

Yosep menambahkan, setelah melewati tahapan pleno penetapan hasil, KPU masih punya satu tahapan lagi dalam rangkaian pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini.

“Setelah melewati tahapan menetapkan hasil perolehan suara, kita masih ada satu rapat pleno terbuka lagi untuk penetapan pasangan calon terpilih. Namun kita masih akan menunggu dari Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan surat terkait dengan daerah-daerah yang bersengketa perselisihan hasil pemilihan di MK. Apabila Kabupaten Malaka tidak terdaftar sebagai daerah yang bersengketa, maka setelah tiga hari surat itu kita terima, maka kita akan melakukan rapat pleno untuk menetapkan calon Bupati-Wakil Bupati Malaka terpilih. Namun apabila ada paslon yang menggugat perselisihan hasil ke MK, maka penetapannya baru dilakukan setelah ada putusan MK,” papar Yosep. (mg30)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top