Belum Terima SK, 7 PTT Guru Adukan Bupati TTU ke DPRD | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Belum Terima SK, 7 PTT Guru Adukan Bupati TTU ke DPRD


DIALOG. Tujuh PTT Tenaga Guru saat berdialog dengan Ketua DPRD TTU, Hendrikus Frederikus Bana di Ruang Rapat Komisi II DPRD TTU, Senin (21/12). (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

PENDIDIKAN

Belum Terima SK, 7 PTT Guru Adukan Bupati TTU ke DPRD


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Sebanyak tujuh orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) Guru di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mendatangi kantor DPRD setempat untuk mengadukan Bupati Raymundus Sau Fernandes karena belum menerbitkan surat keputusan (SK) untuk kejelasan status mereka.

Kedatangan mereka kemarin (21/12) diterima Ketua DPRD TTU, Hendrikus Frederikus Bana didampingi staf kesekretariatan DPRD, Novi Balan. Pertemuan itu berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD TTU.

Sebagaimana terpantauan langsung media ini, Senin (21/12), ketujuh guru PTT yang mengadu tersebut yakni, Willibrodus Fahik, S.Pd, mengajar di SDN Oelbonak, Kecamatan Bikomi Tengah dengan jabatan sebagai Wali Kelas 3, Bernadina Leu, S.Pd, guru matematika di SMPK St.Yoseph Maubesi, Kecamatan Insana, Krispina M Loin, S.Pd, guru wali kelas pada SDN Buta, Kecamatan Insana.

Berikutnya, Florida Anita Banu, S.Pd, guru wali kelas pada SDK Kiupukan 2, Maria Goreti Afeanpah, S.Pd, Guru Bahasa Indonesia juga wakili kelas 7 pada SMP Negeri Tublopo, Patrisia Romea, S.Pd, Guru Bahasa Indonesia sekaligus menjadi guru wali kelas 9 pada SMPN Taloeb, di Kecamatan Bikomi Selatan, dan Brigita Talul, S.Pd, Wali Kelas 3 pada SDK Tes, Kecamatan Bikomi Utara.

Dalam pertemuan tersebut, seorang Guru PTT di SD Kiupukan II, Florida Anita Banu, mengatakan kedatangan mereka ke DPRD TTU bertujuan mengadukan Bupati Raymundus Sau Fernandes karena belum menertibkan SK bagi mereka sebagai PTT tenaga guru tahun anggaran 2020.

Padahal, dirinya bersama rekan guru lainnya telah menunaikan tugasnya mendidik para peserta didik di sekolah masing-masing dengan baik dan benar.

“Kami mengadukan Bupati TTU karena sampai sekarang kami belum dapat SK PTT tenaga Guru tahun anggaran 2020,” ungkap Anita.

Anita menambahkan, berbagai upaya telah dilakukan baik itu mendatangi Dinas PKO maupun BKD TTU untuk mempertanyankan kapan mereka memperoleh SK sebagai PTT Tenaga Guru dari Bupati TTU.

Ketika menemui Kepala Bidang Pengembangan Kepegawaian, BKD, Nina Fernandes, mereka memperoleh jawaban bahwa alasan mereka tidak mendapatkan SK karena diduga terlibat politik praktis.

Atas jawaban tersebut, mereka disarankan untuk bertemu Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes. Akhirnya pihaknya berusaha menemui Bupati TTU namun tidak mendapatkan kepastian kapan diberikan SK dan disarankan untuk kembali ke dinas teknis untuk mengurusnya.

BACA JUGA: Akhirnya Pemkab TTU Bagi SK Guru PTT, Tapi 412 SK Masih Bermasalah

BACA JUGA: Soal Nasib Guru PTT yang Belum Terima SK, Ini Janji Sekda TTU

“Saya ini tidak dapat SK karena dituduh masalah politik. Padahal saya tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik praktis,” jelas Anita.

Hal serupa juga disampaikan Guru PTT di SDN Buta, Krispina M. Loin. Ia menjelaskan bahwa pada 8 Desember 2020 sore, sebanyak tujuh PTT Tenaga Guru tersebut dikumpulkan oleh Plt Kadis PKO TTU, Yosep Mokos untuk menanti SK.

Namun, sampai dengan malam hari, para PTT tenaga Guru tersebut belum mendapatkan SK sehingga diarahkan untuk menemui Bupati TTU guna mengambil SK.

Adapun pejabat yang hadir dalam pembagian SK di Rench tersebut yakni Kepala BKD yang menjabat sebagai Plt Sekda TTU, Fransiskus Tilis dan Plt Kepala Dinas PKO, Yoseph Mokos.

“Saat pembagian SK, ketika nama saya dipanggil langsung dibatalkan oleh Bupati dengan alasan saya mencaci maki Bupati TTU di Oelolok sehingga saya tidak jadi terima SK malam itu,” ungkap Krispina.

Atas persoalan tersebut, pihaknya bersama guru PTT lainnya yang belum mendapatkan SK mendatangi kantor DPRD guna mengadukan persoalan itu.

Ketua DPRD TTU, Hendrikus Frederikus Bana dalam dialog tersebut mengatakan, pihaknya telah mendengarkan aspirasi dari belasan PTT Tenaga Guru yang sampai saat ini belum mendapatkan SK sebagai PTT tenaga Guru.

Dikatakan, aspirasi yang telah diterima tersebut akan ditindaklanjuti secara kelembagaan dan DPRD juga akan memanggil Kepala Dinas PKO TTU dan Kepala BKD TTU untuk didengar pendapat mereka terkait proses penerbitan SK PTT dari belasan tenaga guru yang sampai kini belum mendapatkan SK.

Hendrikus menambahkan, dari sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh belasan PTT tenaga guru tersebut adalah personal politik sehingga sampai dengan saat ini belum mendapatkan SK PTT.

Hendrikus menyatakan, pihaknya optimistis akan menyelesaikan persoalan sampai tuntas. “Kita akan tindaklanjuti aspirasi ini sampai tuntas. Bagaimana orang bekerja tanpa upah? Kan aneh toh,” pungkasnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PENDIDIKAN

To Top