Dinas PMD Rote Ndao Terima 22 Pengaduan Pilkades | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Dinas PMD Rote Ndao Terima 22 Pengaduan Pilkades


PANTAU PERHITUNGAN. Camat Ndao Nuse, Yusuf O. Fiah (tengah) usai melakukan pemantauan bersama pihak kepolisian guna memastikan semua proses Pilkades berjalan aman dan lancar di TPS 01 di Kantor Desa Anarae, Sabtu (19/12). (FOTO: Max Saleky/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Dinas PMD Rote Ndao Terima 22 Pengaduan Pilkades


Cakades Imanuel Lapor Selisih DPT dan Pengguna Suara

BA’A, TIMEXKUPANG.com-Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rote Ndao, telah menerima sebanyak 22 pengaduan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Senin (21/12). Jumlah tersebut terakumulasi selama dua hari, setelah hajatan demokrasi tingkat desa tersebut digelar pada Sabtu (19/12).

Khusus di wilayah lima, yang meliputi Kecamatan Rote Barat Daya dan Ndao Nuse, terdapat 17 desa penyelenggara Pilkades. Tiga diantaranya mengajukan keberatan. Semuanya berasal dari Kecamatan Rote Barat Daya.

Ketiga desa tersebut, yakni Desa Batutua, Dalek Esa, dan Oelasin. Yang secara tertulis, laporanya telah diterima oleh pihak DPMD Kabupaten Rote Ndao.

Namun hingga kini, pihak Dinas PMD sendiri belum menyampaikan secara detail, substansi laporan yang telah diterima. Sebab, masih dilakukan kajian oleh bagian hukum dan perundangan-ungdangan, yang selanjutnya dilaporkan ke Bupati Rote Ndao.

“Belum bisa disampaikan saat ini, karena masih dikaji untuk dilaporkan, ke Bupati,” kata Kepala Dinas PMD Rote Ndao, Yames M. K. Therik, SH, melalui Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Maria Dolorosa, S.Pi, Menv.Sc, saat dikonfirmasi Timor Express, Selasa (22/12).

Menurutnya, durasi waktu yang dibuka Dinas PMD untuk menerima aduan masyarakat bahkan pihak yang merasa dirugikan dalam penyelenggaraan Pilkades, dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pilkades. Secara spesifik diatur dalam pasal 58 ayat 2.

Dalam ketentuan tersebut, kata Maria menyebutkan pengaduan terhadap setiap tahapan Pilkades. Salah satunya pengajuan keberatan paling lambat dua hari setelah kejadian. Sehingga jika pengaduan yang diajukan setelah waktu tersebut, dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Ketentuanya dua hari setelah kejadian, selebihnya sudah tidak bisa. Dan sesuai data kami, sudah ada 22 pengaduan yang masuk,” ungkap Maria.

Maria menyebutkan, dari 22 pengaduan tersebut, tiga diantaranya berasal dari wilayah yang ditanganinya, yakni Kecamatan Rote Barat Daya, yang dalam Pilkades dibagi menjadi lima wilayah pemantauan oleh Dinas PMD.

Sesuai pembagian wilayah, Kecamatan Landu Leko dan Rote Timur masuk wilayah satu, selanjutnya wilayah dua meliputi Kecamatan Pantai Baru dan Rote Tengah, Kecamatan Rote Selatan dan Lobalain masuk wilayah 3, Kecamatan Rote Barat Daya dan Ndao Nuse masuk wilayah lima. Sedangkan Kecamatan Rote Barat Laut masuk wilayah empat karena memiliki desa terbanyak penyelenggara Pilkades.

“Dari wilayah yang saya koordinir, ada tiga desa yang ajukan laporan. Batutua, Dalek Esa, dan Oelasin,” kata Maria yang juga Koordinator Wilayah Rote Barat Daya dan Nuse.

Laporan Cakades

Sementara itu, dalam salinan laporan sengketa Pilkades yang diperoleh Timor Express, dari salah kandidat Calon Kepala Desa (Cakades) Loleoen, Kecamatan Lobalain, langsung merincikan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh panitia Pilkades.

Laporan yang dibagi dalam dua pucuk surat tersebut masing-masing bersengketakan proses dan hasil Pilkades Loleoen, yang dibuat oleh cakades Imanuel Ndun beserta tim pemenangnya.

Dalam surat pengaduan dengan perihal sengketa proses Pilkades, Cakades Imanuel beserta tim mempersoalkan ketidakadilan yang diduga dilakukan Panitia Pilkades Loleoen, yakni terkait pemutahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Imanuel menyebutkan, pantia Pilkades Loleoen dalam melakukan pemutahiran DTTb, tidak melibatkan para cakades. Sehingga masih terdapat pemilih yang diduga sengaja tidak didaftarkan. “Inti permasalahan terdapat pada jumlah pengguna hak suara,” ungkap Imanuel Ndun.

Menurutnya, setelah dilakukan proses perhitungan suara, baru diketahui bahwa terdapat tiga suara lebih dari pengguna hak suara di wilayah Dusun Bandu. Dimana dari 140 pemilih di dusun itu, hanya 112 yang menggunakan hak suara dalam Pilkades.

Sehingga terdapat 28 pemilih yang tidak menggunakan hak politiknya. Dengan perolehan suara, (di Dusun Bandu), secara berurutan, Joni A. Tasilima 22 suara, Imanuel Ndun 93 suara, Japlon Foenale dan Jop Pandie, tidak memperoleh suara, dan Marthinus Menoh 1 suara.

“Sampai saat ini, kami masih bingung, tiga suara lebih ini datang dari mana,” kata Imanuel.

Terpisah, Ketua Panitia Pilkades Loleoen, Mesak Ketty, yang dikonfirmasi Timor Express, mengaku sama sekali tidak tahu-menahu tentang substansi persoalan yang dipersoalkan Cakades Imanuel Ndun. Karena, pengaduan tersebut menurut Mesak, langsung diajukan ke Dinas PMD tanpa melalui mereka.

Terhadap salah satu poin yang dipersengketakan oleh Cakades Imanuel, yakni ada kelebihan suara dari pengguna hak suara, Mesak malah menepisnya, dengan mengatakan tidak mengetahui selesih suara tersebut. Dia bahkan sedikit mempersoalkan pihak Dinas PMD yang belum memberikan ruang kepada Pantia Pilkades tingkat desa untuk melakukan klarifikasi.

“Saya tidak tau selisih suara itu, karena mereka langsung ke kabupaten. Dan hingga saat ini Dinas PMD belum kasih kesempatan untuk kami lakukan klarifikasi,” kata Mesak Ketty. (mg32)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top