Guru PTT Adukan Bupati dan Sekda ke Nakertrans TTU | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Guru PTT Adukan Bupati dan Sekda ke Nakertrans TTU


ADUKAN: Tujuh guru kontrak didampingi Direktur Lakmas Cendana Wangi NTT, Viktor Manbait mendatangi Kantor Disnakertrans TTU, Selasa (29/12). Mereka mengadukan Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes, Penjabat Sekda TTU, sekaligus Kepala BKD, Fransiskus Tilis atas belum diterbitkannya SK pengangkatan mereka sebagai PTT Tahun 2020. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Guru PTT Adukan Bupati dan Sekda ke Nakertrans TTU


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Sejumlah tenaga kontrak guru yang tidak memperoleh perpanjangan Surat Keputusan (SK) sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada tahun anggaran 2020 terus berjuang demi kejelasan nasib mereka. Setelah sebelumnya mendatangi DPRD TTU, kali ini para guru tersebut mendatangi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) TTU.

Didampingi Direktur Lakmas NTT, Victor Manbait, para guru ini melaporkan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes bersama Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda), Fransiskus Tilis yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Laporan tersebut diterima Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek atas belum diterbitkannya SK pengangkatan mereka sebagai PTT Tahun 2020.

Sebagaimana terpantau Timor Express, Selasa (29/12), terdapat tujuh orang guru yang tidak memperoleh perpanjangan SK PTT didampingi Victor Manbait, tiba di Kantor Dinas Nakertrans TTU sekira pukul 12.00 Wita. Mereka langsung menuju Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, dan diterima Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Nakertrans TTU, Fiktor Ninmese bersama stafnya Paulinus Fatin dan Evie Panie.

Usai pertemuan, Direktur Lakmas NTT, Victor Manbait kepada Timor Express, Selasa (29/12) mengatakan, ia mendampingi ketujuh guru untuk mengadukan terkait belum diberikan SK oleh Bupati TTU sehingga para guru ini belum bisa menerima upah mereka selama setahun ini.

Menurut Viktor, pemerintah daerah harus punya alasan yang cukup bahwa para guru kontrak yang telah memenuhi syarat adminsitrasi, syarat akademik dan syarat kompotensi itu memang tidak layak untuk diperpanjang kontraknya sebagai tenaga kontrak daerah tahun anggaran 2020. Ketidaklayakan tersebut berimbas pada tidak dibayarnya hak-hak mereka setelah mereka bekerja tanpa cacat cela selama 12 bulan.

“Kita Adukan Bupati TTU, Penjabat Sekda dan Kepala BKD karena mereka yang memiliki kewenangan dalam memberikan pekerjaan kepada para PTT Tenaga Guru ini. Sehingga mereka harus bertanggung jawab,” tegas Viktor.

Viktor menyebutkan, pada 12 Desember 2020 lalu, Kepala Dinas PKO TTU, Yoseph Mokos sempat membuat pernyataan kepada publik melalui salah satu media massa bahwa sebagai dinas yang mengusulkan perpanjangan kontrak, mereka telah mengajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak mengetahui sebab musabab mengapa para guru ini belum mendapatkan SK.

Bahkan, lanjut Viktor, sesuai pernyataan yang disampaikan Kepala Dinas PKO bahwa Dinas PKO hanya bisa melakukan pembayaran terhadap para guru kontrak tersebut bila mereka telah memperoleh SK dari Bupati. Padahal, Pemda TTU telah menganggarkan biaya honorer untuk 1.712 tenaga kontrak guru tahun 2020.

Sebagaimana yang terjadi pada 2019 lalu, kata Viktor, Pemkab TTU masih tetap punya etikad baik dengan membayar honor 95 orang PTT yang belum terbayar hingga 31 Desember 2019, sebagaimana terbaca dalam laporan LHP BPK nomor 85b/LHP/XIX.KUP/07/2020 tanggal 7 Juli 2020 yakni terdapat Saldo Rekening Titipan senilai Rp 1.496.250.000 honorarium 95 guru tenaga kontrak yang belum dibayar per 31 Desember 2019.

BACA JUGA: Belum Terima SK, 7 PTT Guru Adukan Bupati TTU ke DPRD

“Pada akhir tahun di keluarkan dan dititip pada kas Bank NTT Cabang Kefamemanu karena kebijakan bank menihilkan saldo rekening milik pemerintah daerah. Selanjutnya pada 7 Januari 2020 uang tersebut disetorkan kembali ke rekening titipan oleh bendahara pengeluaran Dinas PKO. Sisa dana tersebut sudah direalisasikan seluruhnya sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 sehingga saldo rekening titipan gaji kontrak menjadi nihil atau nol,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Nakertrans TTU, Fiktor Ninmese mengatakan, aspirasi para guru kontrak sesuai SOP sudah diteruskan ke pimpinan. Untuk tindak lanjutnya masih menunggu instruksi pimpinan. Pasalnya, Kadis Nakertrans TTU sedang berhalangan karena tengah menjalani operasi mata. “Laporan ini akan kita proses sesuai SOP yang berlaku,” janji Fiktor.

Adapun ketujuh guru kontrak yang tengah memperjuangkan nasib mereka adalah Willibrodus Taek (Guru SDN Oelbonak, Kecamatan Bikomi Tengah), Bernadina Leu (Guru Matematika SMPK St. Yoseph Maubesi-Insana), Krispina M. Loin (Guru SDN Buta, Insana), Florida Anita Banu (Guru SDK Kiupukan 2), Maria Goreti Afeanpah (Guru Bahasa Indonesia SMPN Tublopo), Patrisia Romea (Guru Bahasa Indonesia SMPN Taloeb, Kecamatan Bikomi Selatan), dan Brigita Talul (Guru SDK Tes).

Diberitakan sebelum, pada Senin (21/12/2020), sebanyak tujuh orang PTT Guru di TTU mendatangi Kantor DPRD setempat untuk mengadukan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes karena belum mendapatkan SK PTT tenaga Guru tahun anggaran 2020.

Kedatangan mereka diterima Ketua DPRD TTU, Hendrikus Frederikus Bana didampingi staf Sekretariat DPRD, Novi Balan.

Seorang Guru PTT di SD Kiupukan II, Florida Anita Banu, mengatakan, kedatangan mereka ke DPRD TTU bertujuan mengadukan Bupati TTU karena belum menertibkan SK sebagai PTT tenaga guru tahun anggaran 2020 ini.

Padahal, dirinya bersama rekanan guru lainnya telah menunaikan tugasnya mendidik para peserta didik di sekolah masing-masing dengan baik dan benar. “Kami mengadukan Bupati TTU karena sampai sekarang kami belum dapat SK PTT tenaga Guru Tahun Anggaran 2020,” ungkap Anita.

Anita menambahkan, berbagai upaya telah dilakukan, baik itu mendatangi Dinas PKO maupun BKD untuk mempertanyankan kapan ia dan rekan-rekannya memperoleh SK sebagai PTT Guru dari Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes di Tahun Anggaran 2020 ini?

Ketika menemui Kepala Bidang Pengembangan Kepegawaian, Nina Fernandes, mereka memperoleh jawaban bahwa alasan tidak mendapatkan SK karena diduga terlibat politik praktis. “Saya ini tidak dapat SK karena dituduh masalah politik. Padahal saya tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik praktis,” jelasnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

Populer

To Top