KPK Resmi Ajukan Kasasi, Minta MA Cabut Hak Politik Wahyu Setiawan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

KPK Resmi Ajukan Kasasi, Minta MA Cabut Hak Politik Wahyu Setiawan


ILUSTRASI. Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). (FOTO: MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

PERISTIWA/CRIME

KPK Resmi Ajukan Kasasi, Minta MA Cabut Hak Politik Wahyu Setiawan


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan kasasi atas perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dengan terdakwa mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina. Permohonan kasasi ini dilayangkan, agar Mahkamah Agung (MA) mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik atau hak politik kedua terdakwa.

“Tim JPU KPK Senin (28/12/2020) telah menyerahkan memori kasasi Terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fredelina kepada MA melalui PN Tipikor Jakarta Pusat,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (29/12).

KPK berharap lembaga kekuasaan kehakiman yakni MA mengabulkan seluruh permohonan Jaksa yang tertuang dalam memori Kasasi. Salah satunya, mencabut hak politik Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio yang tak dikabulkan Pengadilan Tinggi (PT) DKI dalam putusan banding.

“Harapan kami tentu Majelis Hakim tingkat Kasasi dapat mengabulkan seluruh permohonan JPU KPK diantaranya terkait pencabutan hak politik atas diri Terdakwa,” pungkas Ali.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas putusan terdakwa mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Putusan banding terhadap Wahyu menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Wahyu tetap divonis enam tahun penjara oleh PT DKI Jakarta. Permohonan banding ini diputus oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Yusuf dengan anggota Sri Andini, Haryono, Jeldi Ramadhan, dan Lafat Akbar.

BACA JUGA: Terbukti Terima Suap, DKPP Berhentikan Wahyu dari Komisoner KPU

“Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut,” demikian bunyi amar putusan majelis hakim tingkat banding, Rabu (9/12).

Putusan banding diputus pada Senin (7/9) tersebut dan tercatat pada nomor putusan 37/PID.TPK/2020/PT DKI.

Untuk diketahui, Wahyu Setiawan divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Wahyu dinilai terbukti menerima suap dari kader PDI Perjuangan, Saeful Bahri senilai Rp 600 juta.

Selain pidana penjara, Wahyu juga dijatuhkan hukuman denda senilai Rp 150 juta. Apabila tidak dibayarkan maka diganti kurungan badan selama empat bulan.

Selain itu, Wahyu juga terbukti menerima gratifikasi sejumlah Rp 500 juta dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Uang itu diserahkan melalui perantara Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo.

Atas perbuatannya, Wahyu Setiawan divonis bersalah melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999. (jpc/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top