Pemerintah Umumkan FPI Organisasi Terlarang di Indonesia | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pemerintah Umumkan FPI Organisasi Terlarang di Indonesia


Menkopolhukam, Mahfud MD didampingi 10 pejabat pemerintah saat mengumumkan ke publik bahwa FPI merupakan organisasi yang dilarang aktifitasnya di Indonesia. (FOTO: Tangkapan layar Kemenko Polhukam RI/JPNN)

NASIONAL

Pemerintah Umumkan FPI Organisasi Terlarang di Indonesia


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah resmi melarang Front Pembela Islam (FPI) untuk menjalankan aktivitasnya baik sebagai organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi biasa. Pelarangan tersebut karena Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas tersebut sudah habis dan hingga detik ini belum diberikan perpanjangan.

Menteri Koorndinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, aktivitas yang selama ini dilakukan FPI telah meresahkan. Kegiatan mereka juga melanggar ketertiban dan keamanan.

“FPI melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum,” ujar Mahfud dalam konfrensi persnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12).

Mahfud menegaskan, FPI kerap melakukan sweeping dan aktivitas lainnya yang meresahkan masyarakat. Padahal sudah ada aparat keamanan yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat.

“Seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia sepihak, provokasi dan sebagainya,” katanya.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, FPI tak lagi punya izin sebagai ormas. Hal itu karena FPI sejak 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas dan organisasi.

Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pemerintah melarang FPI untuk melakukan kegiatannya. Sebab, FPI tidak lagi mempunyai legal standing. Hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember 2014.

BACA JUGA: Bubarkan Aksi FPI, Kapolda Metro: Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi

“Sehingga pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan segala kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” katanya.

Mahfud meminta kepada aparat kepolisian untuk mencegah jika nantinya ada aktivitas ormas ataupun organisasi yang mengatasnamakan FPI. “Kepada aparat-aparat Pusat dan Daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada terhitung hari ini,” ungkapnya.

10 Pejabat Dampingi

Saat mengumumkan sikap pemerintah terkait status FPI, Mahfud MD tak sendirian. Ia didampingi sebanyak sepuluh pejabat. Ada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate.

Selanjutnya ada Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Kemudian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar dan Kepala Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae.

Secara terperinci, pengumuman atau keputusan pemerintah soal FPI itu dibacakan oleh Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, seorang guru besar dalam ilmu hukum pidana. Inti dari pengumuman tersebut sudah beredar luas, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan organisasi yang dibidani Habib Rizieq Shihab itu.

“Kepada aparat pemerintah pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak, karena tidak ada legal standing terhitung hari ini,” tegas Mahfud MD.

Mengakhiri sesi pengumuman itu, Mahfud MD menutup dengan lugas. “Baik. Demikian. Acara ditutup. Tidak ada tanya jawab. Silakan, disiarkan,” ujar pria asal Sampang, Pulau Madura itu. (jpc/ast/jpnn)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top