Dana BHP ke Desa Rentan jadi Silpa, Begini Penjelasan Kepala Bapenda Rote Ndao | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Dana BHP ke Desa Rentan jadi Silpa, Begini Penjelasan Kepala Bapenda Rote Ndao


Kepala Bapenda Rote Ndao, Melkianus Ndun saat diwawancarai Timor Express, di ruang kerjanya, Rabu (23/12). (FOTO: Max Saleky/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Dana BHP ke Desa Rentan jadi Silpa, Begini Penjelasan Kepala Bapenda Rote Ndao


BA’A, TIMEXKUPANG.com-Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rote Ndao, Melkianus Ndun, S.Sos megatakan, Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan retribusi daerah yang dibagi ke seluruh desa di Kabupaten Rote Ndao, terancam tidak bisa digunakan. Dana tersebut direncanakan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2020.

Pasalnya, kata Melkianus, terdapat pengurangan nilai dari pagu sebelumnya, dan tidak bisa dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa Perubahan). Sebab untuk proses perubahan APBDesa sekalipun, sudah di punghujung tahun anggaran 2020.

“Sehingga jika digunakan, hanya akan membiayai kegiatan tertentu. Sementara kegiatan lainnya, akan terkendala sebagai akibat dari pengurangan dari dana BHP yang diterima desa,” ungkap Melkianus saat di konfirmasi Timor Express, di ruang kerjanya, Rabu (23/12) lalu.

Menurutnya, nilai BHP yang sebelumnya diterima dan dimasukan dalam APBDesa rata-rata di atas sepuluh jutaan. Dan ini telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Rote Ndao, Nomor 48/KEP/HK/2020, tentang alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk desa-desa di Kabupaten Rote Ndao, tahun 2020.

Namun, kata Melkianus, nilai tersebut mengalami pengurangan dengan tidak tercapainya target pajak daerah dan retribusi yang ditetapkan Bapenda Rote Ndao, akibat pandemi Covid-19. Sehingga Perbup sebelumnya akhirnya dicabut dan digantikan dengan Perbup Nomor 436 yang mengatur perubahan terhadap hal yang sama.

Melkianus menyebutkan, pajak daerah dan retribusi yang ditergetkan adalah sebesar Rp 30 miliar. Yang terealisasi senilai Rp 25 milar.

“Ini akibat Covid-19, sehingga pada perubahan APBD 2020, sudah dimasukan,” ungkap Melkianus.

Dengan perubahan terhadap pengurangan tersebut, demikian Melkianus, langsung berdampak pada nilai pembagian terhadap setiap desa, yang secara keseluruhan menerima sekira Rp 9 jutaan.

“Walau ada pengurangan, tetapi BHP tetap diberikan kepada setiap desa. Rata-rata di bawah 10 juta,” kata Melkianus.

Terhadap pengurangan dana BHP, sejumlah desa berencana untuk tidak mencairkanya. Dana tersebut digadang-gadang untuk disilpakan dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2021.

“Biar aman, lebih baik dijadikan Silpa. Karena kalau dicairkan, bisa jadi masalah di kemudian hari,” kata Kepala Desa (Kades) Modosinal, Kecamatan Rote Barat Laut, Efendi Muda, ST, saat dikonfirmasi media ini, Senin (28/12).

Menurutnya, dana BHP yang sudah dianggarkan dalam APBDesa Modosinal tahun 2020 senilai, Rp. 15.030.285. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk membiayai operasional perkantoran dan honor tim penagih pajak di desa.

Untuk pengurangan dana BHP, Efendi, mengaku desanya menerima Rp 10.232.290. Walau sudah dianggarkan, tetap saja khusus untuk BHP tetap tidak dicairkan.

“Ada beberapa item kegiatan yang dibiayai dari BHP, jadi kami rencanakan untuk disilpakan,” jelas Efendi.

Hal senada diungkapkan dua pucuk pimpinan di Desa Olololot, Kecamatan Rote Barat, dan Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan.

Kepala Desa (Kades) Olololot, Stefanus Alnabe, dan Papi Dethan, Penjabat (Pj) Kades Tebole, mengatakan, dana BHP yang diterima tahun ini tidak semuanya dicairkan. Sebab, nilai yang sudah dianggarkan mengalami pengurangan sehingga tidak bisa membiayai kegiatan yang sudah terlanjur dialokasikan dari dana BHP.

“Hanya untuk biaya honor tim penagih pajak dan operasional, sisanya disilpakan,” kata Stefanus Alnabe diamini Papi Dethan saat ditemui di pelataran Kantor Dinas PMD Rote Ndao. (mg32)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top