BKPPD Janji SK Perpanjangan Masa Kerja PTT Terbit Minggu Ini | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

BKPPD Janji SK Perpanjangan Masa Kerja PTT Terbit Minggu Ini


Kepala BKKPD Kota Kupang, Ade Manafe. (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

PEMERINTAHAN

BKPPD Janji SK Perpanjangan Masa Kerja PTT Terbit Minggu Ini


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKKPD) Kota Kupang, Ade Manafe mengatakan, pihaknya dalam pekan ini memproses Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kupang terkait perpanjangan masa kerja terhadap 2.180 tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang.

Ade Manafe yang diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (4/1), menjelaskan, sesuai kontrak para PTT dengan Pemkot Kupang, waktu kerja berlaku selama satu tahun, dan setelah selesai masa kontrak maka diberhentikan.

“SK pemberhentian para PTT itu diberikan pada 31 Desember kemarin. Selanjutnya, akan diangkat kembali dengan masa kontrak kerja selama satu tahun lagi, setelah dilakukan evaluasi yang dilakukan perangkat daerah masin-masing, mulai dari kelurahan, kecamatan, bagian OPD dan lainnya,” ungkap Ade Manafe.

Ade mengatakan, setelah semua hasil evaluasi itu masuk ke BKPPD, pihaknya menindaklanjuti dengan absensi yang ada di BKPPD, terkait dengan disiplin kehadiran di kantor.

“Jadi yang pasti tidak akan diangkat atau diperpanjang semuanya, tetapi harus ada evaluasi untuk menilai seseorang itu layak atau tidak diangkat kembali, karena harus sesuai dengan ketentuan aturan dalam hal ini Peraturan Wali Kota tentang PTT ini,” terang Ade.

BACA JUGA: Pemkot Kupang Rumahkan Dua Ribu PTT, kecuali OPD Krusial

Jadi, lanjut Ade, langkah yang diambil adalah meminta semua PTT agar tidak berkantor dalam beberapa waktu sampai adanya SK pengangkatan kembali. Hal ini bertujuan agar jangan sampai ketika SK diterbitkan, lalu ada PTT yang kontraknya tidak diperpanjang, nanti menjadi masalah karena mereka sudah bekerja selama beberapa minggu.

“SK pengangkatan kembali akan diterbitkan terhitung taggal 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Jadi tidak ada masalah, dan hak mereka akan tetap dibayarkan sesuai ketentuan yang ada,” ungkap Ade.

Ade menyebutkan, hasil rekapan evaluasi masing-masing OPD, kantor dan badan sudah ada di BKPPD. BKPPD hanya menunggu proses untuk absensi dan disiplin lainnya dalam pekerjaan yang selama ini dikerjakan atau mengevaluasi kinerja semua PTT.

“Kenapa kita baru proses sekarang dan tidak dilakukan sebelumnya, karena masih menunggu hasil evaluasi dari provinsi. Evaluasi ini terkait asistensi anggaran tahun 2021 yang baru keluar pada 31 Desember kemarin,” kata Ade.

Ade Manafe menambahkan, ketika nanti saat penerbitan SK pengangkatan kembali tenaga PTT, ada PTT yang tidak diperpanjang kontrak kerjanya, maka semuanya dikembalikan kepada Wali Kota Kupang sebagai kepala daerah untuk mengambil kebijakan. Apakah merekrut pegawai baru ataukah anggaran yang sudah dialokasikan itu dikembalikan sebagai Silpa. “Kami berjanji bahwa SK pengangkatan kembali tenaga PTT akan diterbitkan dalam minggu ini,” tegas Ade. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top