Kemenko PMK Nilai Belum Ada Kemajuan Signifikan Program Ditjen GTK | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kemenko PMK Nilai Belum Ada Kemajuan Signifikan Program Ditjen GTK


ILUSTRASI. Guru mengajar di kelas pada masa pandemi Covid-19 (FOTO: ALFIAN RIZAL/JAWA POS)

PENDIDIKAN

Kemenko PMK Nilai Belum Ada Kemajuan Signifikan Program Ditjen GTK


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Dalam masa pandemi Covid-19, kualitas guru menjadi salah satu faktor yang menentukan terselenggaranya pembelajaran yang optimal. Beberapa program untuk meningkatkan kualitas guru juga telah dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dalam hal ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK).

Salah satunya adalah Merdeka Belajar Program Guru Penggerak yang merupakan pelatihan bagi para guru untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah. Tujuannya untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berdaya dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar murid.

Akan tetapi, menurut Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono, program yang dilaksanakan Ditjen GTK dirasa belum menunjukkan hasil signifikan.

BACA JUGA: Salah Satu Wujud Merdeka Belajar, 50 Persen Dana BOS Bisa untuk Gaji Guru Honor

’’Pandemi ini sebenarnya kita juga belum melihat kemajuan yang signifikan oleh Ditjen GTK bagaimana meng-upgrade kemampuan guru untuk penguasaan ide untuk menghadapi pembelajaran selama pandemi ini,’’ jelas dia dalam diskusi daring Outlook Pendidikan Indonesia 2021, Minggu (3/1).

Di mana kata dia, kunci utama pembelajaran selama pamdemi ini dengan skema pembelajaran jarak jauh (PJJ) maupun dengan teknik blended learning adalah seberapa kuat dan inovatifnya guru untuk mengembangkan konten pembelajaran. ’’Dengan penguasaan IT yang baik maka diharapkan guru bisa menguasai konten pembelajaran,’’ tuturnya.

Selain itu, terkait permasalahn adanya 46 ribu satuan pendidikan yang tidak memiliki akses listrik dan internet, Agus mengatakan bahwa hal tersebut belum bisa teratasi oleh pemerintah daerah (Pemda). Terlebih hanya dalam waktu singkat.

’’Saya tidak begitu yakin bahwa selama 3–4 bulan, Pemda mampu mengatasi persoalan terhadap akses listrik dan internet di 46.000 satuan pendidikan tadi. Ini tantangan terbesar di trisemester pertama bagi bupati dan walikota untuk memastikan (pembelajaran optimal) barangkali,’’ tandasnya. (jpc/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PENDIDIKAN

To Top