Warga 2 Desa di Ngada Tolak Rencana Pengeboran Panas Bumi di Radabata, Ini Respon PLN | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Warga 2 Desa di Ngada Tolak Rencana Pengeboran Panas Bumi di Radabata, Ini Respon PLN


TOLAK PENGEBORAN PANAS BUMI. Yakobus Pajo, salah satu warga masyarakat Kecamatan Golewa menyatakan sikap menolak rencana pengeboran Panas Bumi di Desa Radabata dalam sosialisasi di aula Desa Radabata, Kecamatan Golewa, Ngada, Selasa (5/1). (FOTO: Saver Bhula/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Warga 2 Desa di Ngada Tolak Rencana Pengeboran Panas Bumi di Radabata, Ini Respon PLN


BAJAWA, TIMEXKUPANG.com-Warga dua desa di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada menolak adanya rencana pengeboran panas bumi di Desa Radabata. Penolakan ini terjadi saat sosialisasi pembangunan PLTP Mataloko FTP-2 berkapasitas 20 MW, bertempat di aula Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Selasa (5/1). Bahkan sosialisasi ini sempat memanas karena kuatnya penolakan warga.

Sebagaimana terpantau media ini, situasi sempat memanas karena warga Desa Dadawea dan Desa Radabata menolak dengan tegas rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang rencananya dilakukan dengan pengeboran panas bumi di wilayah dua desa itu. Situasi ini membuat pihak PLN memilih meninggalkan lokasi sosialisasi.

Aksi ini bermula dari adanya surat undangan Nomor: 2780/KL. H. 00.01/B52000000/2020 yang bersifat segera dengan perihal sosialisasi pembangunan PLTP Mataloko FTP-2 (20MW). Surat ini ditujukan kepada Kepala Desa Dadawea dan Desa Radabata.

Isi surat itu terkait rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi, dimana saat ini berada pada tahapan pra kontruksi yang kegiatannya antara lain adalah pemasangan tanda atau patok benchmark (BM). Se;aon itu penyelidikan jenis dan kualitas tanah (sortir/boring) sampai identifikasi pemilik lahan untuk proses pembebasan tanah.

Toni Anu, salah satu perwakilan tokoh muda Desa Radabata yang hadir mempertanyakan surat undangan yang menyebutkan sifat segera itu.

“Dari surat undangan dengan sifat yang mengatakan segera untuk Kepala Desa Radabata dan Kepala Desa Dadawea, apakah kepala desa ini mempunyai atasan yaitu PLN? Sementara itu, kegiatan sosialisasi ini juga tidak menghadirkan pemerintah yakni Bupati dan juga perwakilan DPRD Ngada. Ke depan jika rencana ini dijalankan siapa penyambung lidah kami sebagai masyarakat,” kata Toni Anu.

Tokoh masyarakat lainnya, yakni Yakobus Pajo juga mempertanyakan dasar dilakukannya sosialisasi. “Kami ke sini minta amdal (Analisis Dampak Lingkungan, Red). Harus tunjukan kepada kami. Kamu ke sini persetujuan siapa. Apakah dari atas (pemerintah) atau masyarakat. Jangan bilang persetujuan masyarakat karena masyarakat belum ada yang setuju. Tanda pengenal kamu harus pakai, apakah dari PLN dari investor atau dari mana?” tanya Yakobus Pajo kepada petugas yang hadir pada kesempatan itu.

Pihak PLN yang diwakili Bobby Robson Sitorus selaku Pejabat Pengendali K3 mengatakan, rencana ini memang belum dibangun karena masih harus melalui sejumlah proses. Salah satunya adalah proses pembebasan lahan.

“Kami sudah mendengar bahwa masyarakat menolak. Makanya kami ke sini untuk menjelaskan dan memohon izin untuk mengambil sampel tanah. Mungkin ini masyarakat tidak disukai. Dengan ini kami akan melakukan tahapan berikutnya agar masyarakat tidak menolak dengan melakukan diskusi di kantor,” jelas Bobby. (*)

Penulis: Saver Bhula

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top