Pemkot Kupang Usul 1.000 Tenaga PPPK, Ade Manafe: Tergantung Pusat Setuju Berapa | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pemkot Kupang Usul 1.000 Tenaga PPPK, Ade Manafe: Tergantung Pusat Setuju Berapa


Kepala BKKPD Kota Kupang, Ade Manafe. (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Pemkot Kupang Usul 1.000 Tenaga PPPK, Ade Manafe: Tergantung Pusat Setuju Berapa


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang, Ade Manafe menjelaskan, untuk seleksi CPNSD dalam tahun 2021 kemungkinan besar tidak dilaksanakan. Hanya seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK).

Untuk PPPK ini, jelas Ade, BKPPD Kota Kupang sudah menggelar rapat di Denpasar-Bali, khusus untuk guru, tenaga medis, dan tenaga penyuluh pertanian, dan yang sudah pasti akan dibuka yaitu tenaga pendidik atau guru.

“Jadi untuk PPPK khusus untuk tenaga pendidik ini kami dari Kota Kupang usulkan sebanyak 1.000 tenaga pendidik. Artinya jumlah itu masih dibutuhkan di Kota Kupang, tergantung Pemerintah Pusat menyetujuinya berapa,” kata Ade saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (4/1).

Ade menyebutkan, untuk kuota seluruh Indonesia sebanyak 1 juta orang, tetapi belum diumumkan Kota Kupang mendapatkan berapa. Sementara untuk pelaksanaan seleksinya itu dilakukan sama seperti CPNSD, kemungkinan juga pemerintah pusat sementara melakukan rapat agar PPPK juga mendapatkan pensiun.

“Jadi bisa juga nanti PPPK ini akan memiliki pensiun juga sama seperti PNS, karena PNS selama ini gajinya juga dipotong untuk pensiun nanti. Jadi ada kemungkinan mekanisme ini juga dipakai untuk tenaga PPPK nantinya,” ungkap Ade Manafe.

Yang pasti, lanjut Ade, untuk beberapa tahun ke depan ini tidak akan ada CPNSD, karena pemerintah pusat sangat sulit menentukan kuota untuk setiap daerah sesuai kebutuhannya. “Ini juga karena akibat dari mutasi pindah masuk yang tidak terkontrol,” tuturnya.

BACA JUGA: Rote Ndao Dapat Jatah 747 PPPK, Guru Honorer Siap-siap Melamar

Ade mengatakan, PPPK ini akan lebih terkontrol dan penyeimbang karena tidak bisa pindah atau dimutasi ke daerah lain. Pasalnya karena kontrak mereka dengan pemerintah daerah dimana dia bertugas atau ditempatkan sejak awal.

“Untuk saat ini Badan Kepegawaian Nasional sementara berkonsultasi dengan PT Taspen agar tenaga PPPK juga bisa mendapatkan pensiun sama seperti PNS. Hasilnya nanti kita lihat petunjuknya seperti apa,” janjinya.

Ade mengaku, untuk pembayaran gaji tenaga PPPK dibayarkan oleh daerah menggunakan anggaran daerah. Dan kalau dilihat, pembiayaan menggunakan anggaran daerah dirasakan sangat mampu dan sudah merupakan ketentuan sehingga harus dilakukan.

“Karena kuota hanya 1 juta untuk seluruh Indonesia, jadi jika dibagi ke semua provinsi, kabupaten dan kota se Indonesia, Kota Kupang bisa mendapatkan sebanyak 50 sampai 100 formasi, jadi bisa dibiayai menggunakan anggaran daerah,” ungkapnya.

“Untuk tes PPPK tenaga pendidik ini, wajib atau lebih baik memiliki sertifikasi guru, karena saat tes nanti, jika ada 10 peserta dalam satu formasi, bagi peserta yang memiliki sertifikasi, yang memiliki nilai tertinggi belum tentu dia dinyatakan lulus. Yang dinyatakan lulus adalah mereka yang memiliki sertifikasi, jadi sangat penting ini,” tegasnya.

Sementara untuk proses seleksi PPPK seniri, kata Ade, paling lambat digelar Juni sampai Juli 2021 nanti. “Kita masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top