Sikapi Pengaduan Guru PTT, DPRD TTU RDP dengan Dinas PKO dan BKD | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Sikapi Pengaduan Guru PTT, DPRD TTU RDP dengan Dinas PKO dan BKD


RDP BAHAS NASIB GURU. Anggota Komisi I dan Komisi III DPRD TTU dipimpin Wakil Ketua DPRD TTU, Yasintus Lape Naif menggelar RDP bersama Dinas PKO dan BKD TTU membahas polemik belum diterbitkannya SK Bupati untuk belasan guru honorer bertempat di ruang rapat Komisi III DPRD TTU, Kamis (7/1). (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

POLITIK

Sikapi Pengaduan Guru PTT, DPRD TTU RDP dengan Dinas PKO dan BKD


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Timor Tengah Utara (TTU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bertempat di ruang rapat Komisi III DPRD TTU, Kamis (7/1).

RDP yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD TTU, Yasintus Lape Naif dihadiri oleh Ketua Komisi I, Carolus Sonbay bersama anggota dan Ketua Komisi III DPRD TTU, Therensius Lasakar bersama anggota.

Hadir pula Plt Kepala Dinas PKO TTU, Yoseph Mokos dan Sekertaris BKD TTU, Leo Diaz serta Kepala Bidang Pengembangan Kepegawaian, BKD TTU, Nina Fernandes.

Pantauan langsung Timor Express, Kamis (7/1), RDP tersebut berlangsung alot dengan dibanjiri pertanyaan seluruh anggota Komisi I dan Komisi III kepada Plt Kadis PKO dan Sekertaris BKD TTU bersama Kabid Pengembangan Kepegawaian BKD TTU.

Sejumlah pertanyaan yang dilontarkan anggota DPRD TTU tersebut akhirnya menemukan adanya kejanggalan dalam menerbitkan SK PTT untuk tenaga guru tahun anggaran 2020 lalu.

Dari total 1.712 tenaga guru PTT tersebut, Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes hanya menerbitkan SK untuk 1.705 guru. Masih tersisa tujuh guru honorer yang belum memperoleh SK.

Padahal, sesuai fakta lapangan, masih ada 15 guru honorer yang belum mendapatkan SK PTT dari Bupati Raymundus Sau Fernandes tanpa alasan mendasar.

Ketua Komisi I Carolus Sonbay dalam RDP tersebut meminta Pemkab TTU melalui Dinas PKO dan BKD TTU untuk menjelaskan tentang alasan tidak diberikannya SK PTT kepada 15 guru honorer tersebut.

Menurut Carolus, Pemkab TTU seharusnya memiliki standar prosedur dalam merekrut PTT Guru di TTU sehingga persoalan guru honorer ini tidak menjadi masalah tahunan yang dinilai tidak mampu diselesaikan secara baik oleh pemerintah daerah.

“Jangan-jangan ada muatan politik sehingga 15 lebih guru honorer ini tidak dapat SK? Karena, beberapa rekanan dari 15 lebih guru honorer ini ada yang masih mendapatkan SK sebagai PTT dari Bupati TTU tanggal 8 Desember 2020 lalu,” beber Carolus Sonbay.

Untuk itu, lanjut Carolus, pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah untuk tetap bertanggung jawab terhadap 15 guru honorer yang belum mendapatkan SK sebagai PTT tahun anggaran 2020.

Carolus menegaskan hal ini lantara para guru yang belum mendapatkan SK itu telah menunaikan tugasnya dengan baik tanpa cacat administrasi. Bahkan, para guru honorer tersebut sudah mengabdi sesuai SK pembagian tugas dari kepala sekolah masing-masing.

BACA JUGA: Guru PTT Adukan Bupati dan Sekda ke Nakertrans TTU

BACA JUGA: Belum Terima SK, 7 PTT Guru Adukan Bupati TTU ke DPRD

“Bupati harus tetap terbitkan SK PTT untuk 15 guru ini karena mereka menjalankan tugas sesuai SK Pembagian Tugas Kepala Sekolah. Bahkan, alokasi anggaran untuk membiayai mereka juga sudah disiapkan melalui APBD TTU tahun 2020,” bebernya.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD TTU, Therensius Lasakar menemukan adanya perselisihan yang cukup signifikan terhadap jumlah tenaga kontrak baru yang direkrut secara sepihak oleh Pemkab TTU.

Dikatakan, dalam dokumen APBD TTU tahun 2020 ditetapkan sebanyak 1.712 PTT Tenaga Guru namun baru 1.705 guru honorer yang mendapat SK PTT. Sedangkan 7 guru honorer yang belum mendapatkan SK PTT itu belum diketahui alasan pastinya.

“Sesuai data, selisih itu hanya 7 tenaga honorer yang belum dapat SK namun realitas ada 15 guru honorer yang belum dapat SK. Jumlah ini berbeda dengan jumlah PTT yang sudah mendapatkan SK PTT dari Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes,” tukasnya.

Untuk itu, Lasakar meminta Dinas PKO dan BKD untuk menyampaikan data akan kebutuhan tenaga guru di TTU by name by address serta SK Pembagian Tugas dari kepala sekolah masing-masing.

Lasakar bahkan menduga perekrutan tenaga Guru PTT ini memanfaatkan momentum saat jelang pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada TTU 2020 lalu.

“Dinas harus terbuka menyampaikan data kebutuhan guru serta penyebaran guru PTT yang sudah dapat SK dari Bupati TTU kepada kita sehingga kita bisa ketahui secara pasti dan jelas siapa yang bermain-main soal urusan PTT,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPRD TTU, Florentinus Sonbay mengatakan, persoalan pengangkatan PTT Guru pernah dibawa ke ranah hukum lantaran dinilai ada kejanggalan namun dihentikan penyelidikannya.

Masuknya aparat penegak hukum dalam persoalan PTT Guru tersebut seharusnya menjadi efek jera bagi pemerintah daerah agar tidak mengulangi persoalan yang sama.

“Kasus ini pernah berproses di Kejaksaan Negeri TTU namun dihentikan. Namun Pemerintah Daerah masih mengulangi lagi hal yang sama. Ini kan aneh dan sangat memilukan,” katanya.

Menanggapi pertanyaan anggota DPRD TTU, Sekertaris BKD TTU, Leo Diaz mengatakan, pihaknya telah melakukan perekrutan PTT tenaga Guru sesuai SOP yang tertuang dalam Perbup Nomor 10 Tahun 2012.

Terkait Kendala dari 15 lebih guru honorer yang belum mendapatkan SK Bupati, menurut Leo, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati TTU, apakah para guru tersebut masih dibolehkan mendapatkan SK sebagai PTT atau tidak.

Leo beralasan, pihaknya tidak memiliki kewenangan mengangkat dan menghentikan seseorang sebagai PTT, baik itu tenaga guru maupun umum.

“Kita proses SK PTT sesuai SOP dan kita akan koordinasi dengan Bupati TTU untuk mendapatkan kepastian terkait sejumlah guru honorer yang belum mendapatkan SK sebagai PTT,” katanya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top