Pemkot Stop Kontrak 30 PTT, yang Lain Kembali Berkantor Pekan Depan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pemkot Stop Kontrak 30 PTT, yang Lain Kembali Berkantor Pekan Depan


ILUSTRASI. Honorer di Kota Kupang. (FOTO: ISTIMEWA)

PEMERINTAHAN

Pemkot Stop Kontrak 30 PTT, yang Lain Kembali Berkantor Pekan Depan


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang memutuskan tidak memperpanjang kontrak sebanyak 30 tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) tahun ini.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang, Ade Manafe, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (8/1) menyebutkan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Pemkot Kupang untuk tidak memperpanjang SK pengangkatan kembali 30 PTT itu. Pertimbangan itu terkait dengan urusan kedisiplinan alias tidak disiplin, telah lulus seleksi CPNSD yang digelar kemarin, pindah ke luar daerah, dan sudah bekerja di perusahaan lain atau BUMN lainnya.

“Dari jumlah 2.180 tenaga PTT yang ada di lingkup Pemerintah Kota Kupang, hanya ada sekitar 30 orang atau lebih yang diberhentikan. Itu karena beberapa alasan di atas. Prinsipnya, Pemkot Kupang tetap memperpanjang SK PTT yang selama ini smudah menjalankan tugasnya secara baik,” tegasnya.

BACA JUGA: Pemkot Kupang Rumahkan Dua Ribu PTT, kecuali OPD Krusial

Menurut Ade, saat ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang sementara menandatangani SK PTT yang diperpanjang. Setelah selesai akan langsung dibagikan ke semua instansi, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai OPD-OPD, untuk diinformasikan dan dibagikan kepada semua PTT yang bekerja di instansi terkait.

Ade mengaku, karena sekarang juga Pemkot Kupang juga tengah memberlakukan Work From Home (WFH), maka tentu jadwal piket untuk tenaga PTT juga diatur. Pada prinsipnya, hak PTT untuk mendapatkan gaji tidak akan dipotong. Mereka tetap mendapatkan gaji atau honor terhitung sejak bulan Januari 2021.

“Kalau untuk 30 orang tenaga PTT yang diberhentikan itu, apakah nanti akan direkrut baru atau tidak, semuanya kembali kepada kebmijakan pimpinan dalam hal ini kepala daerah, Bapak Wali Kota. Tentu dengan melihat pada anlisis kebutuhan pegawai yang dimasukan masing-masing intansi, baik kantor kelurahan, kecamatan, mamupun OPD,” pungkasnya. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

Populer

To Top