Abraham Liyanto Janji Perjuangkan Nasib Tenaga Kebersihan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Abraham Liyanto Janji Perjuangkan Nasib Tenaga Kebersihan


BINCANG. Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man bersama Kepala Bapenda Kota Kupang, dr. Ari Wijana nampak berbincang dengan anggota DPD RI asal NTT Abraham Paul Liyanto, di Balai Kota Kupang, Kamis (7/1). (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

POLITIK

Abraham Liyanto Janji Perjuangkan Nasib Tenaga Kebersihan


Terkait Penerapan UU Nomor 5 tahun 2014

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. Abraham Paul Liyanto mengunjungi Kantor Balai Kota Kupang, Kamis (7/1). Kehadiran senator ini dalam rangka reses di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang.

Abraham diterima Asisten III Setda Kota Kupang, Yanuar Dally didampingi Kepala BKPPD, Ade Manafe, di ruang kerja Asisten III.

Abraham menjelaskan, tujuan dia mengunjungi Kantor Wali Kota Kupang adalah untuk bertemu dengan BKPPD Kota Kupang, berkaitan dengan penerapan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 terkait dengan tenaga honor.

“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Provinsi NTT ada tiga kabupaten yang menerapkan kebijakan untuk tenaga honorer ini yaitu, Lembata, Nagakeo, dan Kota Kupang,” ujarnya.

Dia menjelaskan, sesuai UU Nomor 5 tahun 2014 yang wajib dilaksanakan adalah mereka tenaga honorer ini sekarang sudah tidak ada istilah honorer, tetapi dirubah menjadi tenaga PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Anggota Komisi I DPD RI ini menyebutkan, di Kota Kupang sendiri tenaga honorer berjumlah 2.180 orang. Sementara ada formasi untuk merekrut tenaga PPPK, tetapi baru dibuka untuk tenaga kependidikan atau guru. Sementara tenaga kesehatan, pertanian dan lainnya masih menunggu keputusan. Jadi ada beberapa usulan yang akan dibawa dan disampaikan ke pusat.

“Ada yang menarik di Kota Kupang, yaitu tenaga kebersihan atau yang bekerja untuk mengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan, yang memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas, dan mereka akan sulit untuk mengikuti tes PPPK. Karena itu, hal ini akan menjadi catatan penting untuk diperjuangkan di pusat saat persidangan nanti,” terangnya.

Menurutnya, karena kebanyakan pendidikan akhir tenaga kebersihan di Pemkot Kupang adalah SMP, sementara syarat untuk mengikuti seleksi PPPK minimal sarjana. “Di sisi lain, tenaga kebersihan ini sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk diperjuangkan,” katanya. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top