Wawali: Pemkot Belum Ada Rencana Terapkan PPKM | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Wawali: Pemkot Belum Ada Rencana Terapkan PPKM


KONFERENSI PERS. Wawali Kupang, dr. Hermanus Man (kiri) didampingi Kabag Prokompim Setda, Ernest S. Ludji melakukan konferensi pers dengan awak media di ruang Garuda lantai 2 Kantor Walikota Kupang, kemarin (8/1). (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Wawali: Pemkot Belum Ada Rencana Terapkan PPKM


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Wakil Wali (Wawali) Kota Kupang, dr. Herman Man menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang siap melaksanakan petunjuk pemerintah pusat maupun regional di atasnya dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi. Hal ini terkait situasi nasional serta menindaklajuti siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. HM.4.6/02/SET.M.EKON.3/01/2021 mengenai pengaturan kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Wawali Hermanus Man menjelaskan bahwa Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hanya diterapkan di Jawa dan Bali. “Sementara Pemkot Kupang sendiri belum berencana memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut,” kata Wawali yang saat itu didampingi Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Kominukasi Pimpinan (Prokompim) Setda Kota Kupang, Ernest S. Ludji, saat konferensi pers dengan awak media di ruang Garuda lantai 2 Balai Kota Kupang, kemarin (8/1).

Wawali menegaskan, berita yang beredar dan menyebutkan bahwa Kota Kupang akan menerapkan PPKM dari tanggal 11 – 25 Januari 2021 tidaklah benar.

Pembatasan yang diberlakukan di Jawa dan Bali karena daerah-daerah tersebut dinilai telah memenuhi salah satu dari empat parameter yang tersebut pada diktum ketiga dari instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2021.

Herman Man menyebutkan, paramater tersebut antara lain tingkat Kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat Kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata kasus aktif nasional dan tingkat keterisian rumah sakit (BOR) untuk ICU dan Isolasi di atas 70 persen.

Menurut Herman Man, Kota Kupang telah memenuhi beberapa parameter yang ditetapkan dalam Permendagri tersebut. “Ada dua parameter yang terpenuhi yaitu tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Kota Kupang hanya mencapai 37 persen. Masih di bawah rata-rata nasional 82,6 persen dan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupation rate (BOR) telah melampaui kapasitas dari yang kita miliki 92 tempat tidur. Padahal jumlah pasien yang harus dirawat di ruang isolasi rumah sakit mencapai 119 orang. Kita telah memenuhi dua dari empat kriteria yang memungkinkan untuk diusulkan dilakukan pembatasan,” jelas Wawali.

Ia melanjutkan, terkait pemberlakuan PKM harus sesuai PP 21 tahun 2020 dan pasal 3 dan 4 Permenkes 9 tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Pasal 3 berbunyi, pertama Menteri menetapkan PSBB di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota. Kedua, permohonan dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. Ketiga, permohonan dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu kabupaten/kota.
Pasal 4 (1) Gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan permohonan PSBB kepada Menteri harus disertai dengan data:
a. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
b. Penyebaran kasus menurut waktu; dan
c. Kejadian transmisi lokal.

Kelima, selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan permohonan PSBB kepada menteri, juga menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial dan aspek keamanan.

Pemkot, kata Herman Man, dapat mengajukan pemberlakuan pembatasan kepada Gubernur NTT dan Menteri Kesehatan (Menkes), dengan melampirkan data-data yang diperlukan.

Wawali mengatakan, selama ini Kota Kupang sudah melaksanakan beberapa pembatasan di tengah pandemi antara lain WFH di lingkungan pemerintahan sebanyak 75 persen dari jumlah pegawai. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring, pengaturan jam operasional mall dan toko-toko, bahkan beberapa rumah ibadah masih menerapkan tata ibadah secara virtual.

“Jika harus dilaksanakan pembatasan lebih lanjut, maka pengaturannya tidak hanya mengikuti instruksi pusat namun juga menyesuaikan dengan kondisi daerah yang dituang dalam perkada karena pada prinsipnya mengatasi pandemi tetap harus memperhatikan aspek pemulihan ekonomi,” katanyya.

Misalnya, mungkin pemerintah tidak menutup mall dan pasar tapi diatur jam operasionalnya. Begitu juga dengan jam operasional restoran dan rumah makan. Restoran yang melayani take-away tetap dapat menyesuaikan dengan jam operasional restoran tersebut.

“Pemkot akan merumuskan secara baik sehingga tidak ada yang dirugikan dan upaya pemulihan perekonomian tetap berjalan di Kota Kupang,” janjinya.

Wawali juga meminta agar media menginformasikan bahwa tidak ada PSBB sehingga masyarakat tidak resah apalagi melakukan panic buying.

Sebelumnya, telah beredar siaran pers Kemenko Perekonomian yang menyebutkan bahwa mencermati perkembangan pandemi yang terjadi di dunia akhir-akhir ini, dimana beberapa Negara telah melakukan pengetatan mobilitas masyarakat dan dengan adanya varian baru Covid-19, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebelumnya pemerintah telah menerbitkan kebijakan pengaturan perjalanan orang atau WNA ke Indonesia, dengan melarang sementara masuknya WNA dari tanggal 1 – 14 Januari 2021.

Pertimbangan pemerintah melakukan langkah ini untuk menjaga keseimbangan antara sisi ekonomi dan aspek kesehatan. Seiring dengan semakin membaiknya beberapa indikator perekonomian, maka perlu tetap meningkatkan upaya menjaga kesehatan masyarakat, melalui pengendalian penyebaran virus Covid-19 secara terukur.

Dalam siaran pers tersebut disebutkan bahwa pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengatur kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, terutama kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan dan penyebaran Covid-19.

Dalam diktum kesatu Instruksi Mendagri tersebut diinstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di 7 Provinsi di Jawa dan Bali agar memberlakukan pembatasan sebagaimana tertuang dalam diktum kedua karena daerah-daerah yang disebut dalam diktum kesatu telah memenuhi salah satu dari unsur-unsur atau empat parameter yang telah tercantum pada diktum ketiga.

Kepada Gubernur dan Bupati/Walikota pada daerah-daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, antara lain, mengoptimalkan kembali posko satgas Covid-19 tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan desa. Berupaya mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satpol PP, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan TNI). (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top