Klaster Perkantoran Meningkat, Ini Permintaan Komisi V DPRD NTT untuk Pemerintah | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Klaster Perkantoran Meningkat, Ini Permintaan Komisi V DPRD NTT untuk Pemerintah


Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa. (FOTO: ISTIMEWA)

POLITIK

Klaster Perkantoran Meningkat, Ini Permintaan Komisi V DPRD NTT untuk Pemerintah


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya Komisi V memiliki semangat tinggi untuk ikut aktif menangkal penyebaran Covid-19. Apalagi usai liburan Natal dan Tahun Baru 2021 (Nataru) terjadi peningkatan penderita di NTT. Korban makin banyak berjatuhan, termasuk para pejabat dan ASN. Bahkan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT kini menjadi pasien terkonfirmasi positif korona.

Karena itu, Komisi V DPRD NTT yang dipimpin Yunus Takandewa, S.Pd melakukan rapat kerja (Raker) dengan semua mitra kerjanya dari Dinas Kesehatan NTT membahas perkembangan Covid-19 di NTT. Selain dari Dinkes NTT, hadir pula manajemen RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, Badan Keuangan Daerah, Balitbangda, dan Labkes Biokesmas. Rapat yang berlangsung secara daring, Rabu (13/1) juga dihadiri para anggota Komisi V DPRD NTT.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa menjelaskan, raker pertama di tahun 2021 bersama mitranya dari Dinas Kesehatan NTT guna melakukan koordinasi terutama terkait penderita korona yang sejak awal tahun terjadi peningkatan.

Dalam rapat tersebut, para anggota komisi memberikan saran dan masukan guna mengambil berbagai langkah pencegahan penularan dan penanganan serta antisipasi manakala terjadi lonjakan.

Yunus mengatakan, ada sejumlah masukan yang disampaikan kepada mitra kerjanya dalam raker tersebut. Diantaranya, sebut Sekritaris DPD I PDI Perjuangan NTT ini, terkait pola penanganan pasien Covid-19 secara akurat dan akuntabilitas termasuk akurasi vonis medik terhadap pasien yang sudah meninggal dunia agar menciptakan kepercayaan publik.

“Pola komunikasi dan sosialisasi agar terpola dan dikoordinasikan dengan baik. Agar informasi alur pemeriksaan dan gejala pasien dapat diberi informasi yang memadai kepada masyarakat,” demikian mantan pimpinan dewan periode 2014-2019 ini.

Suasana rapat virtual Komisi V DPRD NTT dengan mitra kerja bidang kesehatan dan bidang terkait lainnya, Rabu (13/1). (FOTO: ISTIMEWA)

Selain itu, juga disampaikan kepada mitra Komisi V agar memperkuat konsolidasi obat-obatan, terutama obat Covid-19 agar mudah dijangkau termasuk manajemen bufferstock obat Covid-19.

BACA JUGA: Covid-19 Tak Kenal Jabatan, 4 Pejabat Eselon II Setda NTT Positif Korona

Pihaknya juga meminta Dinas Kesehatan NTT untuk melakukan penambahan tenaga kesehatan baik, dokter maupun tenaga non medis agar jika terjadi lonjakan, para medis yang ada dan terbatas tidak kewalahan bahkan keletihan dalam memberikan pelayanan karena jika hal itu terjadi akan menyebabkan penutupan fasilitas kesehatan akibat tidak ada tenaga kesehatan yang melayani. Dan hal itu, sudah pernah terjadi di Kota Kupang.

“Demikian pula, kita meminta dinas terkait untuk memberikan perlindungan dengan prioritas tinggi buat para tenaga kesehatan, baik dokter maupun mereka yang ada di garda terdepan agar bekerja aman, terhindar dari transmisi atau kontak langsung, termasuk kesejahteraan/insentif yang memadai,” ungkapnya.

Sangat penting juga bagi dinas terkait untuk memberikan informasi dan sosialisasi yang memuat penjelasan teknis soal kesiapan vaksinasi, vaksinator dan sosialisasi publik baik berupa iklan dan sosialisasi secara meluas kepada masyarakat,” tambahnya.

Diakui Yunus Takandewa, bahwa akhir-akhir ini terjadi peningkatan angka kasus positif korona termasuk klaster perkantoran. Ia mewanti-wanti agar mewaspadai klaster perkantoran yang semakin menanjak naik tersebut. Yunus juga meminta untuk menekan aktifitas perkantoran, baik kantor pemerintah maupun swasta dengan melibatkan staf dalam jumlah yang banyak, mengumpulkan orang dengan menerapkan sistem shift, kegiatan online dan atau rapat daring.

“Perlu melakukan koordinasi antara Pemprov NTT, Pemda kabupaten/kota dengan pemerintah pusat guna penanganan secara bersama termasuk menambah alat PCR berbasis kepulauan agar mempercepat proses penanganan dan upaya memutus rantai secara kepulauan,” tegas dia.

Terkait penganggaran, Yunus menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan melalui biaya tak terduga (BTT) maupun refocussing APBD NTT Tahun 2021 agar memudahkan penanganan kedaruratan. (opi/aln)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top