Pemerintah dan DPR Sepakati 33 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2021 | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pemerintah dan DPR Sepakati 33 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2021


Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly (FOTO: JawaPos.com)

POLITIK

Pemerintah dan DPR Sepakati 33 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2021


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, terdapat kesepakatan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Politikus senior PDIP itu berharap, kesepakatan tersebut bisa menjadi hasil terbaik dari adanya perbedaan-perbedaan pendapat dalam pembahasan.

“Kami atas nama Pemerintah menyetujui hasil yang telah disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) yang tentunya merupakan hasil terbaik dari perbedaan-perbedaan pendapat dalam pembahasan serta atas dasar pemikiran kritis demi kepentingan yang lebih baik bagi bangsa dan negara,” kata Yasonna dalam keterangannya, Jumat (15/1).

“Dengan ini, kami berharap kerja sama antara Baleg DPR-RI, Panitia Perancang UU DPD RI dan Pemerintah dalam penyusunan Prolegnas dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan UU yang berkualitas,” sambungnya.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas pada Kamis (14/1) kemarin, dicapai kesepakatan mengenai tiga perubahan RUU dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024. Ketiga perubahan tersebut ialah RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, merupakan penggabungan dari RUU tentang Penilai, RUU tentang Perlelangan dan RUU tentang Pengurusan Utang Piutang Negara dan Piutang Daerah.

Perubahan judul RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi tentang Jaminan Benda Bergerak, serta Penambahan RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi.

Selain itu, disepakati pula sejumlah 33 RUU untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Menurut Yasonna, dari total 33 RUU tersebut, 20 diantaranya merupakan usulan DPR, sembilan RUU usulan Pemerintah, dua RUU usulan Pemerintah bersama DPR dan dua RUU usul DPD.

Adapun kesembilan RUU yang menjadi usulan Pemerintah, yakni RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian, RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, RUU tentang Ibukota Negara, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Wabah, dan RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sementara dua RUU yang menjadi usulan bersama antara Pemerintah dan DPR adalah RUU atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Rapat kerja penyusunan prolegnas digelar yang digelar pada 24 November 2020. Dalam rapat kerja tersebut tidak ditemukan kesepakatan, karena ada tiga dari 36 usulan RUU di Prolegnas Prioritas 2021 yang menimbulkan perdebatan dan ditolak mayoritas fraksi DPR. Ketiga RUU itu adalah RUU Ketahanan Keluarga, RUU Badan Ideologi dan Pembinaan Pancasila, serta RUU Bank Indonesia.

Kendati demikian, Yasonna mengapresiasi Baleg DPR dan Panitia Perancang UU DPD atas tercapainya kesepatan mengenai perubahan prolegnas jangka menengah 2020-2024 dan RUU prioritas 2021.

“Pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan serta anggota baleg DPR RI dan Panitia Perancang UU DPD RI yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan pembahasan dengan diskusi yang panjang dan melelahkan, dengan mempertimbangkan landasan hukum, substansi pengaturan dan kesiapan syarat teknis yang berupa kesiapan naskah akademik serta draft RUU,” pungkasnya. (jpc/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top