DPRD Belu Sesalkan Penanganan Covid-19 Kok Biasa Saja | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

DPRD Belu Sesalkan Penanganan Covid-19 Kok Biasa Saja


Wakil Ketua DPRD Belu, Yohanes Jefri Nahak (FOTO: Johni Siki/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

DPRD Belu Sesalkan Penanganan Covid-19 Kok Biasa Saja


Jumlah Nakes Reaktif Rapid Antigen 72 Orang

ATAMBUA, TIMEXKUPANG.com-Sejumlah anggota DPRD Belu mengaku menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu yang terkesan biasa saja dalam menangani pandemi Covid-19 di wilayah itu.

Kekesalan para legislator ini seiring terus bertambahnya jumlah kasus pasien positif Covid-19, bahkan jumlah pasien korona yang meninggal.

Wakil Ketua DPRD Belu, Yohanes Jefri Nahak saat ditemui di ruang kerjanya Jumat (15/1) menilai kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19 tidak efektif. Padahal angka pasien terkonfirmasi semakin hari terus bertambah. Bahkan sudah sepekan empat orang meninggal dunia karena terpapar korona.

“Kita dapat informasi sudah empat orang yang dikuburkan di Masmae lokasi khusus pemakaman Covid-19,” ungkapnya.

Politikus yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Belu ini menuturkan, selain jumlah kematian, pasien dari tenaga kesehatan (Nakes) yang positif rapid antigen juga jumlahnya mencapai 72 orang.

“Jumlah data nakes ini belum termasuk pasien terkonfirmasi hasil swab PCR. Data ini sesuai informasi atau laporan dari Dirut RSUD Mgr Gabriel Manek Atambua,” beber Yohanes.

Yohanes yang akrab disapa Epy Seran ini meminta pemerintah untuk lebih proaktif memberikan pelayanan yang tepat. Termasuk data perkembangan jumlah kasus Covid-19, sehingga diikuti tracing terhadap orang yang kontak langsung dengan pasien terkonfirmasi.

Selain itu, lanjutnya, segera menyediakan ruang penampungan khusus dengan kapasitas yang lebih besar dan layak untuk ruang isolasi pasien Covid-19.

“Sudah ada penambahan ruang isolasi Covid-19 di RSUD Atambua. Kita juga minta untuk siapkan tambahan ruang karena angka kasus bisa melonjak,” pintanya.

Legislator yang sudah dua periode duduk di kursi DPRD Belu ini mengaku cukup kesal karena pihaknya sudah dua kali mengundang pemerintah untuk melakukan rapat koordinasi, tetapi Bupati dan Wakil Bupati tidak hadir. Padahal rapat koordinasi untuk mengetahui penanganan Covid-19 sehingga bersama bisa carikan solusi bila ada masalah.

“Sudah dua kali kita undang tapi hanya Dirut RSUD dan Penjabat Sekda yang hadir. Ini mau koordinasi bagaimana? Mestinya datang sehingga bisa cari jalan keluar,” tandasnya.

Ia merasa heran anggaran penanganan Covid-19 sudah ada tetapi masih ada pengeluhan kekurangan Alat Pengaman Diri (APD) termasuk obat-obatan. Bahkan ruang isolasi terbatas, sehingga ada warga yang terkonfirmasi terpaksa isolasi di rumah.

“RSUD Atambua dan beberapa Puskesmas ditutup karena ada yang terpapar Covid-19. Sehingga kita sudah minta ini hari (Jumat, 15/1, Red) harus buka kembali untuk melakukan pelayanan. Dan informasi dari Dirut sudah ada penambahan ruang isolasi Covid-19,” jelasnya.

Epy Seran juga menilai upaya pencegahan oleh Pemkab Belu terkesan lemah. Bagaimana tidak, pos pintu masuk yang sebelumnya dijaga ketat dan dilakukan penyemprotan disinfektan dimana-mana, namun kini tak terlihat lagi. Pasien Covid-19 terus meningkat malah tidak ada aktifitas. Petugas pos dibubarkan dan ketersediaan APD berkurang termasuk ruang isolasi.

Menurutnya, selama ini bantuan penanganan Covid-19 berupa APD dan obatan datang dari sejumlah pihak, baik dari instansi pemerintahan maupun swasta serta perorangan mengalir ke Belu. Ada juga anggaran yang sudah disediakan tetapi langkah pencegahan belum maksimal.

Hal serupa disampaikan Theodorus Seran Tefa. Ia menilai pemerintah gagal dalam penanganan Covid-19. Buktinya setiap hari kasus terus bertambah tetapi dukungan fasilitas dan obat-obatan termasuk APD tidak cukup.

“Masyarakat resah karena ketersediaan ruang isolasi terbatas. Sehingga ada warga yang terpaksa isolasi mandiri di rumah,” katanya.

Theodorus meminta pemerintah sebaiknya berpikir agar mengambil kebijakan yang tepat termasuk anggaran untuk alokasi pengadaan laboratorium PCR. Untuk keselamatan masyarakat maka harga PCR senilai Rp 2 Miliar sangat mudah dan negara mampu.

“Sangat bisa untuk pengadaan karena negara mampu. Alat PCR bisa selamatkan banyak orang. Sehingga sebaiknya pemerintah ambil kebijakan dan alokasikan untuk pengadaan,” ujarnya.

Menurutnya, hingga kini dukungan fasilitas peralatan, obat termasuk APD masih terbatas, sehingga pemerintah sebaiknya mengambil kebijakan cepat untuk mengatasi melonjaknya pasien Covid-19 sehingga tidak makin meluas.

Theodorus juga meminta pemerintah melakukan operasi penertiban di pusat-pusat keramaian seperti pertokoan dan pasar termasuk café dan restoran agar warga tidak berkerumunan.

“Pemerintah harus tegas berkoordinasi. Tidak boleh ada izin keramaian. Di toko ata pasar cukup belanja dan kembali ke rumah,” ujarnya.

Pemerintah, tambah Theodorus, juga harus memberikan sosialisasi agar masyarakat bisa tahu dan paham status tingkatan pasien Covid-19 sehingga mudah tidak panik.

Harus lebih profesional dalam menangani pasien, seperti pasien orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP). Termasuk yang sudah positif Covid-19 harus mendapatkan perlakuan sesuai SOP penanganan Covid-19.

“Kita harap pemerintah harus fokus melakukan tindakan pencegahan dan penyembuhan pasien Covid-19 dan menekan angka yang meninggal akibat Covid-19,” tegasnya. (mg33)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top