Penetapan Bupati-Wabup TTU Terpilih, KPU Tunggu Surat MK | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Penetapan Bupati-Wabup TTU Terpilih, KPU Tunggu Surat MK


ILUSTRASI. KPU TTU bersama PPK foto bersama usai pleno hasil Pilkada tingkat kabupaten pertengahan Desember 2020 lalu. KPU TTU tengah menanti surat MK untuk kelanjutan proses penetapan paslon terpilih. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

POLITIK

Penetapan Bupati-Wabup TTU Terpilih, KPU Tunggu Surat MK


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) hingga kini belum bisa melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Bupati dan Wakil Bupati TTU terpilih Hasil Pilkada TTU 2020. Pasalnya lembaga penyelenggara Pilkada tersebut masih menunggu surat dari Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI). Surat ini penting bagi KPU sebagai dasar menetapkan Bupati-Wabup TTU terpilih untuk periode 2021-2025.

Komisioner KPU TTU Devisi Teknis, Dona Elvira Kapitan kepada Timor Express, Senin (18/1) mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu surat dari MK untuk kepentingan pleno penetapan Bupati-Wabup TTU terpilih.

KPU RI, kata Dona, telah menyurati MK sejak akhir Desember 2020, yang intinya meminta rekomendasi agar daerah yang tidak ada pengajuan sengketa Pilkada agar dapat menetapkan pasangan calon (Paslon) terpilih melalui rapat pleno KPU setempat.

BACA JUGA: Semua Paslon Terima Hasil Pleno, David-Eusebius Bakal Mulus Pimpin TTU

Menurut Dona, sesuai jadwal, apabila surat MK sudah diterima KPU, maka paling lambat lima hari setelah surat tersebut diterima sudah harus dilakukan rapat pleno penetapan Bupati-Wabup TTU periode 2021-2025.

“Kita masih tunggu surat dari MK karena belum ada sampai sekarang. Kalau sudah ada paling lambat lima hari setelah MK bersurat ke KPU sudah harus dilakukan pleno penetapan,” jelas Dona.

Dona berharap, dalam waktu dekat ini MK sudah mengeluarkan surat ke KPU sehingga daerah yang calonnya tidak melayangkan gugatan sengketa Pilkada, khususnya di TTU bisa langsung melakukan rapat pleno penetapan.

“Posisi menunggu saja ini. Kalau sudah ada pasti langsung kita rapat pleno. Apalagi hasil pleno tingkat kabupaten pun sudah selesai dan tidak ada persoalan,” pungkasnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top