Tak Langsung PNS, Seleksi PPPK Wajib Tes, Guru Lama Layak Afirmasi | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Tak Langsung PNS, Seleksi PPPK Wajib Tes, Guru Lama Layak Afirmasi


Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim. (FOTO: Dok. Pribadi/JPC)

NASIONAL

Tak Langsung PNS, Seleksi PPPK Wajib Tes, Guru Lama Layak Afirmasi


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) perlu mengikuti tes. Sebelumnya, banyak guru honorer yang meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengangkat menjadi ASN.

Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, seleksi memang harus melalui tes sesuai dengan UU. Sebab, kompetensi guru juga perlu dipastikan untuk peningkatan kualitas anak bangsa.

“Memang ini dilematis. Dilematisnya antara kualitas kompetensi dengan kesejahteraan dan lama mengabdi. Jujur, saya juga bukan yang setuju 100 persen jika langsung PNS. Kenapa? Karena sekali lagi kalau dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, mekanisme seleksinya kan berdasarkan tes,” ungkapnya kepada JawaPos.com, Selasa (19/1).

Hanya saja, dia meminta agar para guru honorer yang mengabdi lebih 10 tahun dan memiliki sertifikat pendidik mendapatkan afirmasi. Hal ini sebagai bentuk penghargaan bagi para pendidik.

BACA JUGA: 5 Provinsi Tak Ajukan Formasi Guru PPPK, Termasuk NTT

“Yang kami minta adalah bahwa temen-temen honorer yang mengikuti PPPK, untuk lama mengabdi dan sudah memiliki sertifikat pendidik mendapatkan afirmasi. Ini bentuk penghargaan dari negara kepada guru yang mengabdi lama,” ujarnya.

Mekanismenya adalah PPPK tetap mengikuti tes, namun penilaian passing grade-nya diubah. Apabila guru honorer telah berbakti selama puluhan tahun dan memiliki sertifikat pendidik, dapat diberikan nilai tambah.

“Misalnya passing grade umum 8, untuk guru yang mengabdi lama ini dan punya sertifikat pendidik passing grade tetep 8, tetapi ada poin penilaian sertifikat dan lama mengajar. Untuk angka 8 itu, yang punya sertifikat pendidik dan lama mengabdi itu kasih poin 5, jadi tinggal cari 3,” jelasnya.

Menurutnya hal tersebut bisa menjadi jalan tengah bagi seluruh pihak yang merasa keberatan atas dilakukannya seleksi PPPK. “Ini memang jalan tengah, tapi kami melihat mempertimbangkan kompetensi itu harus tetap menjadi ukuran di antaranya melalui mekanisme tes,” pungkasnya. (jpc/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top