DPRD TTS: Kasus Dugaan Korupsi RSP Boking Jalan Ditempat, Begini Respon Polda NTT | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

DPRD TTS: Kasus Dugaan Korupsi RSP Boking Jalan Ditempat, Begini Respon Polda NTT


Ketua Komisi I DPRD TTS, Uksam Selan. (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

DPRD TTS: Kasus Dugaan Korupsi RSP Boking Jalan Ditempat, Begini Respon Polda NTT


SOE, TIMEXKUPANG.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) kembali buka suara terkait proses hukum dugaan tindak pidana korupsi dana pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking yang kini dalam penanganan Polda NTT.

Kasus yang diambil alih dari Polres TTS sejak Juli 2020 terkesan didiamkan karena hingga saat ini belum ada perkembangan penanganan yang jelas. Padahal sudah ada perhitungan atau estimasi nilai kerugian negara.

Dari hasil perhitungan kerugian negara (PKN) oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTT, ditemukan adanya dugaan kerugian negara senilai Rp 14 miliar lebih dalam pembangunan rumah sakit di wilayah Selatan TTS itu.

Ketua Komisi I DPRD TTS, Uksam Selan menuturkan bahwa terkait proses hukum dugaan korupsi pembangunan RSP Boking ditangani di Polres sempat berlajalan dan sudah ada estimasi kerugian negaranya tapi kasus ini malah terkesan ditenggelamkan ketika diambil alih Polda NTT.

Sampai saat ini, kata Uksam, masyarakat terus mempertanyakan kapan ada kejelasan tentang keberlanjutan kasus yang mengakibatkan kerugian negara miliaran rupiah tersebut.

“Ada apa dibalik kasus ini? Justru waktu itu masyarakat punya harapan kalau kasus pratama ditarik ke Polda untuk lebih cepat ternyata, jalan-jalan ditempat juga. Bahkan terkesan tidak berproses sama sekali,” ujarnya ketika dikonfirmasi TIMEXKUPANG.com, Kamis (21/1).

Sebagai wakil rakyat, ia berharap sekaligus mendukung Polda NTT agar segera berproses kasus tersebut agar ada kerugian negara maka harus ada yang bertanggungjawab.

“Di Polres sudah tidur, sampai Polda tenggelam. Ini patutut diduga ada orang peting di balik kasus ini sehingga prosesnya macet,” tegas Uksam.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD TTS, Roy Babys mengungkapkan bahwa pada prinsipnya pihaknya tetap berharap agar pihak kepolisian Polda NTT bisa mempercepat proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan para pihak yang terlibat, sehingga tidak timbul opini dipublik bahwa kasus ini mangkrak di Polda NTT.

Dikatakan bangunan tersebut sebanarnya sudah beroperasi namun kondisi bangunan sangat tidak layak untuk beroperasi karena membahayakan tenaga medis maupun pasien ketika menempati gedung tersebut.

BACA JUGA: Polda NTT Ambil Alih Penanganan Kasus RSP Boking, Ini Penjelasan Kasat Reskrim Polres TTS

BACA JUGA: Kerugian Negara Bangun RSP Boking Rp 14 M, Ini Permintaan Pospera TTS ke Kapolres

BACA JUGA: Bangunan RSP Boking Senilai Rp 17,4 Miliar Mulai Rontok

BACA JUGA: Usut Dugaan Korupsi RSP Boking, Direktur Tangga Batu Jaya Diperiksa

“Kami mendorong pihak kepolisian khususnya Polda NTT agar mempercepat proses hukumnya karena menurut informasi kontraktornya saat ini juga tengah menghadapi kasus yang lain,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi III DPRD TTS, David Boymau. Menurutnya, harapan masyarakat TTS ketika kasus ini diambil alih oleh Polda NTT, maka kasus ini lebih cepat berproses sampai pengadilan. Kalau kemudian kasusnya berjalan ditempat maka kepercayaan kepada Polda NTT untuk mengusut kasus ini sampai tuntas diragukan.

“Saya sudah duga sejak awal ketika kasus ini dibawah ke Polda, maka sebenarnya ada upaya untuk menghambat proses. Kalau bilang tidak, kenapa sampai dengan saat ini kasusnya jalan di tempat,” ungkapnya tampak kesal.

David berharap kepada Kapolri yang baru agar melihat Polda NTT dan Polres TTS sebagai perhatian pertama dalam penanganan kasus korupsi di TTS, karena estimasi kerugian negara dari pekerjaan pembangunan RSP Boking nilainya tidak kecil, dimana mencapai Rp 14 Miliar.

“Ini bukan angka yang kecil. Coba waktu itu diambil alih Kejaksaan pasti sudah berproses sampai putusan karena banyak kasus korupsi di TTS yang telah dituntaskan walaupun hanya mengakibatkan kerugian negara puluhan juta saja,” sebutnya.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Rishian Krisna Budhiaswanto, ketika dikonfirmasi terkait perkembangan kasus tersebut menjelaskan pihaknya tengah melakukan proses penyelidikan atas dugaan korupsi yang terjadi.
“Kasus itu sementara proses lidik masih berjalan,” katanya.

Terhadap penanganannya yang lambat dan terkesan dibiarkan jika dibandingkan dengan penanganan sebelumnya yang dilakukan Polres TTS, mantan Kapolres TTU itu membantah. Menurutnya, saat ini proses terus berlanjut dan masih pada tahap lidik.

Ia juga meminta para pihak untuk tetap bersabar karena setiap perkara apalagi kasus korupsi harus betul-betul melalui proses penyelidikan yang cermat dan teliti.

“Ngga lah. proses penyelidikan masih terus dilakukan dan tetap berjalan. Sabar lah, karena setiap perkara apalagi kasus korupsi harus betul-betul melalui proses penyelidikan yang cermat dan teliti,” tandasnya.

Untuk diketahui, pembangunan RSP Boking tersebut dikerjakan oleh kontraktor Tangga Batu Jaya. Hingga saat ini gedung tersebut tidak bisa dipergunakan karena tidak layak beroperasi sebagaimana peruntukannya. (mg29)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top