Petahana Minta Tunda Penetapan Bupati Manggarai, Begini Kata Ketua KPU | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Petahana Minta Tunda Penetapan Bupati Manggarai, Begini Kata Ketua KPU


Ketua KPU Manggarai, Thomas A. Hartono. (FOTO: FANSI RUNGGAT/TIMEX)

POLITIK

Petahana Minta Tunda Penetapan Bupati Manggarai, Begini Kata Ketua KPU


RUTENG, TIMEXKUPANG.com-Sesuai jadwal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manggarai, melakukan penetapan Bupati-Wakil Bupati (Wabup) terpilih hasil Pilkada Manggarai 2020, Sabtu (23/1). Namun pasangan calon (Paslon) petahana, Deno Kamelus-Viktor Madur (DM) meminta KPU untuk menundanya.

Permintaan penundaan dari paket petahana ini, dituangkan dalam surat tertanggal 22 Januari 2021 kepada komisioner KPU Manggarai. Sesuai salinan yang diterima TIMEXKUPANG.com, surat itu diajukan oleh tiga partai pengusung paket DM, yakni PAN, NasDem, dan partai Demokrat.

Surat itu ditandatangani ketua dan sekretaris masing-masing parpol. PAN ditandatangani oleh Ketua Deno Kamelus dan Sekretaris Lorens Gabur. Partai NasDem ditandatangani oleh Ketua Viktor Madur dan Sekretaris Doni Eligius, dan partai Demokrat ditandatangani Ketua David Suda bersama Sekretaris Agnes Menot.

Ketiga parpol itu berlasan, tim hukum paslon DM sedang mengajukan pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak penyelanggara, dalam hal ini KPU Manggarai dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta.

“Poin dalam pengaduan itu ke DKPP oleh tim hukum, penyelenggara diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dan peraturan perundang-undangan. Sehingga dasar ini kami minta ke KPU Manggarai tunda untuk penetapan paslon bupati dan Wakil bupati terpilih,” kata Juru Bicara paslon DM, Agus Kabur, kepada wartawan di Ruteng, Jumat (22/1).

Menurut Agus, dalam pengaduan itu, paket DM tidak dalam sikap menolak suara rakyat dalam hajatan Pilkada Manggarai 2020. Bukan juga soal paslon. Namun soal netralitas penyelenggara. Tentu pihaknya memiliki sejumlah bukti yang dilampirkan dalam pengaduan ke DKPP di Jakarta.

BACA JUGA: Petahana Manggarai Tumbang, Paslon H2N Unggul dengan Selisih 36.518 Suara

“Jadi tim hukum paket DM sudah buat pengaduan itu ke DKPP dengan sejumlah fakta. Persoalan ini kita tidak menyentuh suara rakyat. Karena substansinya menyangkut netralitas penyelenggara,” terang Agus.

Dikatakan, permintaan menunda penetapan disini berarti on proses terkait dengan asumsi bahwa akan ada respons atau tindakan serta proses yang dilakukan oleh DKPP terhadap pengaduan yang telah dibuat. Kalau hal ini dibiarkan, lanjut Agus, itu akan meninggalkan bibit-bibit yang bisa menjadi bencana demokrasi ke depan.

“Supaya publik tahu, kalau penyelenggara dalam Pilkada Manggarai diwarnai oleh berbagai hal yang harus diangkat, terutama terkait netralitas,” tegasnya.

Menyikapi permintaan itu, Ketua KPU Manggarai, Thomas Aquino Hartono, kepada TIMEXKUPANG.com menjelasakan, pleno penetapan bupati dan wabup terpilih itu sudah sesuai agenda. Hasil Pilkada Manggarai, tidak ada paslon yang mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga KPU Manggarai mendapat perintah dari KPU RI untuk memberikan waktu dan segera lakukan penetapan bupati dan wabup terpilih.

“Penetapan bupati dan wakil bupati Manggarai sudah sesuai dengan agenda  dan proses berjenjang. Mulai pendaftaran calon, pemungutan suara, rekapitulasi, dan penetapan hasil sampai penetapan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih,” jelas Thomas.

Sedangkan terkait surat permintaan penundaan jadwal pleno dan laporan yang dilakukan paket DM ke DKPP, kata Thomas, hal tersebut tidak memiliki hubungan dengan proses pleno penetapan yang harus dilaksanakan sesuai tahapan Pilkada.

Menurut Thomas, pihaknya tidak tunduk pada permintaan, tapi sudah sesuai jadwal tahapan. “Untuk ke DKPP, silakan tetap dijalankan. Itu hak setiap warga negara untuk melaporkan dan dilaporkan. Kita siap bertanggung jawab terhadap seluruh kerja kelembagaan. Termasuk membuktikan pemilihan 9 Desember 2020 lalu, pemilihan yang bermartabat, jujur, partisipatif, terbuka, imparsial, dan berkepastian hukum,” tegasnya. (Krf3)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top