Ketua Tim Riset Uji Klinis: 99 Persen Penerima Vaksin Sinovac Miliki Kekebalan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Ketua Tim Riset Uji Klinis: 99 Persen Penerima Vaksin Sinovac Miliki Kekebalan


Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Kupang, Ernest Ludji saat menerima suntikan vaksin Sinovac di RSUD S. K. Lerik Kupang pekan lalu. (FOTO: ISTIMEWA)

NASIONAL

Ketua Tim Riset Uji Klinis: 99 Persen Penerima Vaksin Sinovac Miliki Kekebalan


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berjalan beriringan dengan vaksinasi. Sebab, PPKM bertujuan untuk membatasi pergerakan agar tidak ada penularan. Terutama ketika vaksinasi belum memenuhi target untuk herd immunity.

Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), dr. Hindra Irawan Satari SpA(K) menjelaskan, vaksin merupakan produk biologi yang dimasukkan ke tubuh manusia. Karena itu, ada bermacam-macam reaksi yang terjadi. Misalnya, bengkak, demam, maupun reaksi lain seperti alergi. ’’Ini tergantung sensitivitas seseorang,” ujarnya kemarin (25/1).

Salah satu kejadian yang biasa disoroti adalah syok anafilaksis. Kejadian itu merupakan syok akibat reaksi alergi berat. Dari satu juta dosis, terjadi satu atau dua kasus. ”Anafilaksis dapat terjadi terhadap semua vaksin, terhadap antibiotik, terhadap kacang, terhadap nasi bisa, terhadap zat kimia juga bisa,” katanya.

Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Sinovac Prof Kusnandi Rusmil SpA(K) menegaskan, kejadian anafilaksis pasti muncul untuk penyuntikan skala besar. Karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan harus selalu siap mengantisipasi kemungkinan kejadian tersebut. ’’Kalau kita lakukan vaksinasi 1 juta orang saja, satu atau dua orang akan pingsan,” ungkapnya. Kejadian itulah yang dikhawatirkan menimbulkan keributan di masyarakat awam. ”Padahal memang seperti itu. Jadi, kita harus siap,” ungkap Kusnandi.

Meski demikian, hingga kemarin (25/1) reaksi anafilaksis tidak ditemukan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Hanya ditemukan reaksi ringan semisal sering mengantuk seperti yang dialami Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan presenter Raffi Ahmad.

Kusnandi juga menjelaskan, penelitian vaksin Covid-19 dari Sinovac masih terus dilakukan. Timnya akan mengamati 1.620 subjek uji klinis.
Pertanyaan apakah vaksin itu harus diulang atau diulang dalam kurun waktu berapa lama akan terjawab saat uji klinis. ”Hingga 9 Januari, imunogenisitas yang dilaporkan sampai 99 persen dan efikasi 65,4 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, dari 1.620 subjek penelitian, ada 25 orang yang terkena Covid-19. Perinciannya, 7 orang yang positif Covid-19 merupakan mereka yang sudah divaksin dan 18 lainnya adalah yang mendapatkan placebo.

Kusnandi menduga, mereka yang terkena Covid-19 memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Namun, dari tujuh orang yang mendapat vaksin dan positif Covid-19, gejalanya tidak berat. Dia menjelaskan, antibodi yang terbentuk pada subjek penelitian juga cukup baik. Pada hari ke-14 setelah penyuntikan kedua, jumlah antibodinya 99,74 persen. Lalu setelah tiga bulan, antibodinya turun menjadi 99,23 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, tak ada komersialisasi vaksin Covid-19. Termasuk vaksin mandiri untuk karyawan perusahaan di seluruh Indonesia.

Menurut Airlangga, vaksin dari pemerintah maupun mandiri disediakan gratis untuk masyarakat. ”Perusahaan yang akan membeli vaksin mandiri untuk karyawannya dan itu tidak boleh potong gaji karyawan,” tegasnya kemarin (25/1).

Airlangga mengimbau masyarakat bersedia melapor jika ada pelanggaran terhadap program vaksinasi Covid-19. ”Silakan melapor ke pihak berwenang jika diminta membayar. Siapa pun masyarakatnya, vaksin Covid-19 tetap gratis,” tandasnya.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) itu menambahkan, pelaksanaan vaksinasi mandiri masih menunggu prioritas. Saat ini pemerintah masih berada pada tahap pemberian vaksin untuk penerima prioritas, yakni tenaga kesehatan.

Pemerintah juga masih belum mengetahui kapan vaksinasi mandiri dimulai. Menurut Airlangga, saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih menyusun regulasi vaksinasi tersebut. Yang pasti, pemerintah menegaskan, merek vaksin antara program vaksin gratis pemerintah dan vaksin mandiri harus berbeda. Namun, pemerintah masih belum memutuskan merek vaksin apa yang akan digunakan untuk vaksin mandiri.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P. Roeslani mengatakan, pihak industri siap berpartisipasi menyukseskan program vaksinasi. Kadin sudah mengusulkan vaksinasi mandiri melalui pihak swasta agar bisa mengurangi beban negara. Vaksinasi mandiri itu diperuntukkan bagi karyawan atau pekerja serta keluarganya. ”Swasta siap mendistribusikan vaksin yang ada dalam daftar Kemenkes yang sudah mendapatkan izin dari BPOM kepada masyarakat,” ucapnya.

Rosan menambahkan, dibukanya akses vaksin kepada swasta tidak hanya akan mengurangi biaya yang dikeluarkan pemerintah, tetapi juga mempercepat vaksinasi untuk masyarakat.

Vaksinasi mandiri kepada karyawan, tutur dia, lebih efektif bagi perusahaan daripada jika terjadi penularan virus di lingkungan perusahaan. Jika ada karyawan yang terkonfirmasi positif Covid-19, dibutuhkan biaya perawatan serta berdampak pada kinerja perusahaan. ”Inilah yang kita butuhkan ke depannya. Agar sektor kesehatan dan ekonomi yang terdampak bisa terkendali dan tumbuh,” tegasnya. (jpc/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

Populer

To Top