Anggota DPRD TTU Segel Pintu Ruang Kerja Pimpinan, Ini Persoalannya | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Anggota DPRD TTU Segel Pintu Ruang Kerja Pimpinan, Ini Persoalannya


SEGEL RUANG PIMPINAN. Pimpinan fraksi dan sejumlah anggota DPRD TTU melakukan penyegelan terhadap ruang kerja pimpinan DPRD TTU, Kamis (28/1). Mereka lakukan itu karena kecewa atas sikap inkonsisten pimpinan DPRD melakukan rapat evaluasi. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

POLITIK

Anggota DPRD TTU Segel Pintu Ruang Kerja Pimpinan, Ini Persoalannya


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Sejumlah pimpinan fraksi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menggelar aksi protes dengan melakukan penyegelan terhadap pintu ruang kerja pimpinan DPRD setempat, Kamis (28/1).

Aksi penyegelan ini dilakukan lantaran pimpinan DPRD menolak melakukan evaluasi terhadap kinerja dari lembaga wakil rakyat itu selama tahun 2020, serta menyusun program kerja untuk satu tahun anggaran ke depan.

Pantauan langsung Timor Express di gedung DPRD TTU, Kamis (28/1), tampak pimpinan fraksi dan anggota melakukan penyegelan terhadap ruang kerja ketua DPRD TTU, Hendrikus Bana. Mereka juga menyegel ruang kerja Wakil Ketua DPRD TTU, Yasintus Lape Naif.

Penyegalan ini ditengarai karena sejumlah agenda rapat yang sudah disepakati batal lantaran kedua pimpinan DPRD itu tidak hadir untuk memimpin rapat.

Pimpinan fraksi yang hadir dalam aksi penyegelan tersebut diantaranya, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi PKB, Fraksi Ampera, Fraksi Indonesia Sejahtera, dan Fraksi Gerindra.

Sekertaris Fraksi Ampera DPRD TTU, Yohanes Salem kepada Timor Express, Kamis (28/1) mengatakan, anggota DPRD TTU bersama seluruh pimpinan fraksi melakukan penyegelan terhadap ruang pimpinan sebagai akibat dari kekecewaan anggota atas komitmen pimpinan yang berubah dan inkonsisten.

Dikatakan, sesuai rapat hari Selasa, 26 Januari 2021, sudah disepakati untuk diadakan rapat evaluasi yang digelar hari ini (28/1). Namun, rapat evaluasi itu ditunda pimpinan DPRD dengan alasan Sekertaris Dewan (Sekwan) sementara melakukan perjalanan dinas ke Kupang untuk urusan kedinasan.

“Ini bentuk kekecewaan anggota DPRD terhadap pimpinan yang tidak konsisten dengan hasil kesepakatan bersama sehingga seluruh anggota DPRD melakukan aksi penyegelan terhadap ruang kerja pimpinan,” ungkap Yohanes.

Yohanes menambahkan, rapat evaluasi yang harusnya digelar hari ini untuk menyusun program kerja lembaga DPRD yang tujuannya meningkatkan kinerja lembaga DPRD tersebut.

Dijelaskan, sesuai pengalaman kerja tahun 2020 lalu, ada banyak persoalan publik yang belum tuntas dijawab lembaga DPRD, baik dari aspek legislasi terkait sejumlah produk hukum yang harus ditunaikan oleh lembaga wakil rakyat itu dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda).

Selain itu, kata Yohanes, DPRD harus semakin tertib waktu dalam pembahasan anggaran dan memprioritaskan program-program maupun kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan atau adanya keseimbangan anggaran untuk publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk fungsi kontrol, lanjut Yohanes Salem, peran DPRD harus lebih maksimal untuk mengontrol sejauh mana pemerintah telah melaksanakan belanja APBD untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan publik.

“Ini sejumlah alasan yang menjadi dasar anggota DPRD untuk mendorong pimpinan menginisiasi rapat evaluasi dengan tujuan meningkatkan kinerja lembaga DPRD di tahun 2021. Mumpung sekarang kita baru berada pada awal tahun 2021, namun pimpinan DPRD tidak hadir,” jelasnya.

Ketua Fraksi PKB DPRD TTU, Thedorus Tahoni mengatakan, aksi tersebut mereka lakukan sebagai sikap protes atas komitmen bersama untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kerja tahunan lembaga DPRD yang tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan.

Dikatakan, Fraksi PKB ini jelas sikapnya dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebagai wakil rakyat, manakala ada hal-hal yang dirasa perlu untuk disikapi secara kelembagaan oleh lembaga DPRD atas berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, harus ditindaklanjuti secara kelembagaan pula sampai tuntas.

Seperti, Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah dilakukan beberapa kali, baik itu yang diajukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa maupun penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten, seperti persoalan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tenaga guru. Ini harus menjadi pembahasan di rapat evaluasi itu.

“Pandangan anggota DPRD yang terwakili melalui fraksi-fraksi sudah sangat jelas waktu itu mendorong salah satu poin rekomendasi adalah segera dilakukan pembentukan Pansus, tetapi pimpinan DPRD tidak memiliki sikap yang jelas sehingga sejumlah Fraksi melakukan penyegelan terhadap ruang kerja pimpinan DPRD,” katanya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top