Bupati Ronda Putuskan 28 Sengketa Pilkades, 4 Hitung Ulang, 2 Pemilihan Ulang Tahun 2022 | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Bupati Ronda Putuskan 28 Sengketa Pilkades, 4 Hitung Ulang, 2 Pemilihan Ulang Tahun 2022


KETERANGAN PERS. Bupati Rote Ndao, Paulina Haning-Bullu saat mengumumkan putusan sengketa Pilkades di daerah itu di ruang TBUPP, Jumat (29/1). (FOTO: Max Saleky/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Bupati Ronda Putuskan 28 Sengketa Pilkades, 4 Hitung Ulang, 2 Pemilihan Ulang Tahun 2022


BA’A, TIMEXKUPANG.com-Bupati Rote Ndao (Ronda), Paulina Haning-Bullu, SE, akhirnya memutuskan sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang diajukan sejumlah pihak usai perhelatan Pilkades di daerah itu akhir Desember 2020 lalu. Dalam keputusan Bupati Paulina itu, sengketa pada empat desa dilakukan penghitungan ulang surat suara, sedangkan dua desa lainya melakukan pemilihan ulang. Dari total 28 sengketa Pilkades, Bupati menolak pengaduan 22 sengketa.

Keputusan tersebut, dituangkan dalam Keputusan Bupati Rote Ndao, Nomor 50/KEP/HK/2021, tentang penetapan hasil penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 28 desa di Rote Ndao. Keputusan ini ditetapkan tanggal 26 Januari 2021.

Dalam salinan Keputusan Bupati yang diterima Timor Express, Jumat (29/1), juga disebutkan alasan penolakan pengaduan 22 sengketa karena dinyatakan tidak sah.

Ke-22 desa yang sengketanya di tolak Bupati adalah, Desa Nggodimeda, Tebole, Loleoen, Oeleka, Oelasin, Dalek Esa, Batutua, Lifuleo, dan Oeledo. Kemudian, Tesabela, Papela, Lakamola, Matanae, Mukekuku, Netenain dan Saindule. Selanjutnya, Desa Mundek, Oelua, Tasilo, Holulai, Oebole, dan Balaoli.

“Tidak ditemukan cukup bukti sehingga pengaduan dinyatakan tidak sah,” kata Bupati Rote Ndao, Paulina Haning-Bullu, SE, dalam konferensi pers, yang digelar di ruang Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) Jumat (29/1).

Selain jumlah sengketa yang sudah ditetapkan tidak sah karena tidak cukup bukti, Bupati Paulina juga memutuskan status 6 desa lainya, sesuai dengan rekomendasi yang diajukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Rote Ndao.

Dimana 4 dari 6 desa tersebut ditetapkan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara. Dan dua desa lainnya, akan melakukan pemilihan ulang tahun 2022 mendatang.

BACA JUGA: Sengketa Pilkades Ronda Berlanjut, Panitia Rampungkan Proses Klarifikasi

Untuk penghitungan ulang surat suara, teknis pelaksanaan dilakukan dinas teknis, dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Yang akan dilaksanakan pada Sabtu (30/1). Keempat desa tersebut adalah Pilasue, Daleholu, Daiama dan Oenggae.

“Pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dilaksanakan paling lama 7 hari setelah ada penetapan keputusan Bupati,” kata Bupati Paulina.

Hampir sama dengan penyelesaian sengketa terhadap keempat desa tersebut, dua desa lainnya juga ditemukan cukup bukti dan meyakinkan. Hanya saja, untuk status Desa Fatelilo dan Pengodua akan dijabat oleh Penjabat Kepala Desa hingga tahun 2022.

Pasalnya, kedua desa tersebut ditetapkan untuk melaksanakan Pilkades tahun depan bersama 43 desa lainnya.

“Terhadap pengaduan dari desa Fatelilo dan Pengodua, ditemukan cukup bukti dan meyakinkan, sehingga dinyatakan sah untuk dilaksanakan pemilihan ulang di tahun 2022,” tegas Bupati Paulina.

Selain memutuskan sengketa Pilkades, Bupati Paulina juga memberi sanksi kepada panitia penyelenggara Pilkades tingkat desa. Berupa sanksi tertulis, yang diberikan kepada panitia Desa Fatelilo, Pengodua, Pilasue, Daleholu, Daiama, dan Oenggae, dimana mereka tidak boleh dilibatkan lagi dalam keanggotaan pada hajatan pesta demokrasi selanjutnya.

Keputusan sengketa Pilkades tersebut, disampaikan dengan didampingi, Wakil Bupati, Stefanus M. Saek, SE, M.Si, Sekretaris Daerah, Drs. Jonas M Selly, MM, dan Kepala Dinas PMD Rote Ndao, Yames M. K. Therik, SH. (mg32)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top