Lab PCR Bantuan Kemenkes untuk Kota Kupang Terkendala Izin, Ini Penegasan Wali Kota | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Lab PCR Bantuan Kemenkes untuk Kota Kupang Terkendala Izin, Ini Penegasan Wali Kota


PERIKSA TEKANAN DARAH. Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore (duduk) ikut diperiksa tim medis saat launching program vaksinasi Covid-19 tahap pertama di Kota Kupang bertempat di RSUD S. K. Lerik, Jumat (15/1) lalu. Wali Kota telah meminta instansi teknis mempercepat proses perizinan pembangunan Lab PCR di Kota Kupang. (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Lab PCR Bantuan Kemenkes untuk Kota Kupang Terkendala Izin, Ini Penegasan Wali Kota


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Wali Kota Kupang, Jefirstson Riwu Kore meminta agar instansi teknis yang mengurus perizinan mempercepat proses izin pembangunan Laboratorium (Lab) PCR yang rencananya dibangun di Kelurahan Belo.

Wali Kota yang akrab disapa Jefri itu mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang sangat bersyukur dengan adanya bantuan Laboratorium PCR dari pemerintah pusat. Bantuan ini akan sangat membantu pemerintah dalam upaya mengatasi dan menekan angka penularan Covid-19 di Kota Kupang.

“Kemarin saya baru dengar, karena belum ada laporan, sehingga saya perintahkan agar segera mengeluarkan izin yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan laboratorium PCR di Kota Kupang,” ungkap Jefri Riwu Kore saat diwawancarai di Balai Kota Kupang, Jumat (29/1).

Jefri bahkan menegaskan agar semua izin harus segera dikeluarkan hari ini (29/1). Prinsipnya Pemkot Kupang mendukung pembangunan laboratorium ini.

“Kemarin ada miskomunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan Dinas Perizinan Kota Kupang, karena mereka mengajukan izin ke Dinas Lingkungan Hidup, namun Dinas Lingkungan Hidup terlambat berkoordinasi dengan Dinas Perizinan,” ujarnya.

Jefri Riwu Kore mengaku, setelah mendengar adanya perencanaan pembangunan laboratorium ini, pihaknya langsung memerintahkan perangkat daerah terkait agar segera memproses izin tersebut.

“Ini bantuan pemerintah pusat, tentu Kota Kupang menyambut baik dengan membantu semua proses, jangan sampai terhambat,” tegasnya.

Jefri menjelaskan, kasus Covid-19 di Kota Kupang terus meningkat, dan selama ini terkendala dengan hasil swab PCR yang lambat dikeluarkan, maka laboratorium PCR bantuan pemerintah pusat ini akan sangat membantu. Dengan kehadiran laboratorium ini, tim gugus tugas bisa secepatnya melakukan testing, tracing, dan treatment (3T).

Mengenai rencana menambah tenaga kesehatan, mantan anggota DPR RI ini menyatakan pihaknya sementara melakukan kajian. “Tentu berbicara tentang penambahan tenaga kesehatan harus dilihat juga ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah, sehingga kami harus melakukan kajian terlebih dahulu,” jawabnya.

Jefri menyebutkan, saat ini angka kasus Covid-19 di Kota Kupang terus bertambah dengan jumlah yang signifikan, karena itu, Pemkot Kupang juga menyiapkan beberapa tempat untuk isolasi mandiri dengan kategori gejala ringan.

“Ada beberapa tempat yang kami siapkan, diantaranya Puskesmas Penkase Oeleta, Hotel Yotowawa, dan Hotel Nelayan,” kata politikus yang biasa disapa Jeriko ini.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Maudy Dengah mengatakan, bantuan laboratorium PCR ini akan sangat membantu Pemkot Kupang dalam upaya menekan angka Covid-19 di Kota Kupang.

Dia menjelaskan, Komisi IV yang bermitra dengan Dinas Kesehatan sering mendengar bahwa untuk hasil tes swab PCR, selama ini terkendala karena membutuhkan waktu satu sampai dua minggu untuk mendapatkan hasil dari sampel yang dikirim.

“Jadi dengan adanya laboratorium bantuan pemerintah pusat ini akan sangat membantu Pemerintah Kota Kupang agar cepat mendapatkan hasil sampel yang diambil, cepat juga melakukan tindak lanjut dengan melakukan testing, tracing, dan treatment,” katanya.

Maudy juga mendukung Pemkot Kupang agar segera mengeluarkan semua izin yang diperlukan agar segera dimulai pengerjaannya.

Politikus Partai Demokrat ini juga mendukung upaya pemerintah untuk menyediakan beberapa tempat bagi pasien Covid-19 melakukan isolasi, karena melihat kondisi rumah sakit di Kota Kupang yang semuanya telah penuh terisi pasien.

“Tentu ini menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan karena melihat kondisi rumah sakit yang sudah over kapasitas, harus ada alternatif lain yang bisa digunakan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus yang lebih besar,” kata Maudy.

Dia juga meminta masyarakat Kota Kupang mematuhi protokol kesehatan agar membantu pemerintah mengendalikan kondisi pandemi ini.

Harusnya Sejak November 2020

Untuk diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggelontorkan anggaran senilai Rp 14,5 miliar untuk mendukung pembangunan laboratorium PCR di Kota Kupang.

Labortaorim itu bakal dibangun di atas tanah seluas 5000 persegi di Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa.

Kepala Loka Litbangkes Waikabubak, Roy Nusa, Selasa (27/1) mengatakan, Kemenkes mengalokasikan anggaran untuk pembangunan laboratorium itu, mengingat NTT merupakan yang paling rendah secara nasional atas hasil pemeriksaan PCR.

“Meski pembangunannya sempat terkendala karena sejumlah faktor, termasuk lambannya proses izin, namun proses pembangunannya kini segera dikerjakan,” katanya

Roy mengatakan, sesuai rencana, proses pembangunan laboratorium ini sudah mulai dikerjakan sejak Novembner 2020. Namun proses izinnya mengalami kendala di instansi Pemkot Kupang.

Padahal Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore, sebut Dia mendukung penuh pembangunan laboratorium itu. Kehadiran PCR itu, lanjut Roy, bukan hanya untuk pemeriksaan Covid-19, namun juga sejumlah penyakit atau virus lainnya.

Pembangunan laboratorium PCR itu, demikian Roy, menelan anggaran sebesar Rp 14,5 miliar. Rinciannya, pembangunan gedung sebesar Rp 12 miliar, dan alat-alatnya sebesar Rp 2,5 miliar.

Lebih jauh, dia mengatakan, pihaknya saat ini membutuhkan sejumlah tenaga untuk pengoperasian laboratorium itu. Terdapat dua skema perekrutan, pertama Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan juga PPPK.

“Itu tenaga kesehatan semua. Kita butuh setidaknya lima CPNS, juga PPPK. Kalau PPPK ini sesuai perjanjian kinerja. Hak yang diperoleh seperti PNS, namun hanya sistem kontraknya yang berjangka,” katanya.

Pembangunan laboratorium ini di bawah pengawasan penuh Loka Litbangkes Waikabubak, unit kerja Kemenkes yang berkantor di Waikabubak, Sumba Baray. Wilayah kerja unit ini meliputi NTT, NTB, dan Bali.

Dia mengatakan, alasan laboratorium itu dibangun di Kupang karena di Sumba tidak memenuhi syarat termasuk faktor pendukung lainnya. “Kalau di Kupang, limbahnya, listriknya, tenaganya, akan bisa dipenuhi,” katanya. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top