GMNI: Wakil Rakyat itu Merakyat Bukan Berkuasa Atas Kesulitan Rakyat | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

GMNI: Wakil Rakyat itu Merakyat Bukan Berkuasa Atas Kesulitan Rakyat


Pimpinan fraksi dan sejumlah anggota DPRD TTU saat menyegel ruang kerja pimpinan DPRD TTU, Kamis (28/1). (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

POLITIK

GMNI: Wakil Rakyat itu Merakyat Bukan Berkuasa Atas Kesulitan Rakyat


GMNI Sikapi Polemik Penyegelan Ruang Kerja Pimpinan DPRD TTU

KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Sejumlah kalangan, termasuk organisasi mahasiswa di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menyoroti aksi penyegelan ruang kerja pimpinan DPRD TTU oleh para pimpinan fraksi dan anggota legislatif setempat.

Salah satu organisasi mahasiswa yang menyoroti aksi ini adalah GMNI Cabang Kefamenanu. Organisasi berlandaskan idiologi marhaenisme itu menyarankan kepada wakil rakyat agar masing-masing rendah hati untuk menyanyangi Rakyat TTU.

Ketua GMNI Cabang Kefamenanu, Francis Ratrigis kepada Timor Express, di Kefamenanu, Minggu (30/1) mengatakan, selama ini banyak persoalan masyarakat yang diadukan ke DPRD untuk ditindaklanjuti, namun mengendap tanpa adanya kejelasan dan kepastian.

Misalnya kasus guru PTT tahun 2020 yang telah diadukan secara langsung maupun tertulis, pengaduan akan pelaksanaan program bedah rumah tidak layak huni (Berarti) dan beberapa pengaduan masyarakat terkait pengelolaan dana desa.

“Seharusnya DPRD sebagai wakil rakyat itu menjadi jembatan dan terang bagi masyarakat TTU dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan menjadi penguasa di atas kesusahan dan kesulitan rakyat,” ungkap Francis.

Francis menambahkan, polemik yang dipertontonkan oleh wakil rakyat kepada rakyat di TTU yang didasarkan pada inkonsistensi pimpinan DPRD untuk melakukan rapat evaluasi kinerja kerja lembaga DPRD merupakan sebuah kebobrokan internal yang seharusnya tidak perlu diketahui publik.

BACA JUGA: Pimpinan Fraksi dan Anggota Ancam Layangkan Mosi tidak Percaya, Ketua DPRD TTU: Itu Salah Alamat

Menurut Francis, apabila polemik ini terus dibiarkan terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama maka rakyatlah yang dirugikan. Untuk itu, Francis meminta kerendahan hati dari seluruh wakil rakyat untuk menyelesaikan polemik ini secara baik demi rakyat TTU tercinta.

“Wakil rakyat itu harus merakyat bukan berkuasa atas kesulitan rakyat. Pimpinan DPRD, pimpinan fraksi dan anggota harus merendah demi rakyat. Kalau polemik ini terus dibiarkan maka rakyat yang akan dirugikan,” tegasnya.

Diberitakan sebelum, buntut kekecewaan pimpinan fraksi dan anggota DPRD TTU yang berujung pada penyegelan ruang kerja pimpinan lembaga wakil rakyat itu belum mereda. Fakta terkini, para wakil rakyat itu mengancam akan menyatakan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPRD TTU jika belum ada inisiatif keduanya melaksanakan rapat evaluasi kinerja lembaga tersebut.

“Kita tentu berharap dengan aksi penyegelan pintu pimpinan DPRD itu, pimpinan secepatnya mengambil langkah penyelesaian secara baik sehingga agenda-agenda kerja DPRD TTU tidak terhambat,” ungkap Ketua Fraksi Indonesia Sejahtera, Arif Talan kepada Timor Express, di Kefamenanu, Jumat (29/1).

Menurutnya, aksi protes pimpinan fraksi dan anggota DPRD TTU yang berujung penyegelan ruang pimpinan semata-mata karena kecewa atas sikap pimpinan yang inkonsisten dengan agenda rapat evaluasi kinerja DPRD yang batal dilaksanakan pada Kamis (28/1).

Karena itu, kata Arif, aksi protes ini akan terus berlanjut hingga pimpinan DPRD menginisiasi adanya rapat evaluasi kinerja. Namun, apabila pimpinan DPRD tidak merespon sikap dari pimpinan fraksi dan anggota DPRD TTU, tentu akan ada opsi lain yang akan ditempuh.

“Kita sudah menyampaikan tiga opsi. Pertama itu terkait penyegelan ruang kerja pimpinan DPRD, kedua itu akan dilakukan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPRD, dan ketiga itu sikap mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPRD akan ditindaklanjuti dengan melakukan pengaduan terhadap Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk selanjutnya mengambil sikap terkait hal ini,” jelasnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top