Doktor Umbu Rauta Ungkap 3 Langkah Hukum Uji Status Orient | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Doktor Umbu Rauta Ungkap 3 Langkah Hukum Uji Status Orient


Pakar Hukum Tata Negara, Akademisi UKSW Salatatiga, DR. Umbu Rauta. (FOTO: ISTIMEWA)

POLITIK

Doktor Umbu Rauta Ungkap 3 Langkah Hukum Uji Status Orient


Terkait Kewarganegaraan AS

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Penetapan pasangan calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati (Wabup) Sabu Raijua, Orient Riwu Kore-Thobias Uly oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menuai masalah. Bupati terpilih, Orient Riwu Kore ternyata diketahui masih berstatus sebagai warga negara Ameriksa Serikat (AS) saat mencalonkan diri sebagai bupati.

Ternyata sesuai klarifikasi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ke Kedutaan Besar (Kedubes) AS yang dilayangkan sejak September 2020 lalu, baru dijawab awal Februari 2021, dimana disebutkan bahwa status Orient masih sebagai warga negara AS.

Penetapan paslon Bupati-Wabup Sabu Raijua terpilih ini sontak viral, tidak saja dijagat media sosial, namun juga media mainstream. Banyak komentar bermunculan, baik dari masyarakat biasa, politisi, pakar hukum, penyelenggara Pilkada hingga pengawas. Ada yang menyatakan penetapan ini bisa dibatalkan, ada yang bilang tidak, namun beragam komentar lainnya.

Pakar hukum tata negara yang adalah akademisi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, DR. Umbu Rauta saat dikonfirmasi TIMEX, Rabu (3/2) menyebutkan bahwa untuk menguji dugaan tersebut, maka ada tiga upaya hukum yang bisa dilakukan.

Umbu Rauta berpandangan, karena dugaan itu ditemukan setelah penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua, maka upaya hukumnya berupa, pertama, ajukan gugatan ke PTUN oleh pihak yang merasa dirugikan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi pengangkatan bupati dan wakil bupati.

Kedua, kata Umbu Rauta, memproses secara pidana jika ada dugaan pemalsuan surat berupa bukti kewarganegaraan. “Baik yang dilakukan oleh calon atau pihak lain yang terkait,” jelas salah satu pakar hukum asal Sumba, NTT yang tahun lalu ikut berjuang mengikuti seleksi perekrutan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Langkah ketiga, demikian Umbu Rauta, adalah upaya hukum ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), manakala ada dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara Pemilu.

Namun, Umbu Rauta mengingatkan bahwa sebelum dugaan itu dibuktikan dan belum ada putusan yang memiliki kekuatan mengikat, maka pasangan calon bupati dan wabup terpilih tetap diproses pengangkatan sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku.

“Karena itu masih dugaan, maka saya menduga proses pengangkatan dan pelantikan akan tetap berlangsung. Ini prinsip atau asas hukum bahwa sejauh dugaan itu belum dapat dibuktikan, makanya dikenal asas praduga tak bersalah atau dalam hukum administrasi dikenal asas praduga absah (praesumtio iustae causa). Artinya keputusan KPU tetap sah, meski ada dugaan, karena dugaan itu belum dibuktikan kebenaran melalui proses peradilan,” pungkasnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, dalam sebuah wawancara televisi menyebutkan bahwa pihaknya melalui Bawaslu Sabu Raijua telah melakukan langkah-langkah sesuai regulasi untuk memastikan status kewarganegaraan Orient sejak awal proses Pilkada Sabu Raijua.

Edward mengatakan bahwa Bawaslu Sabu Raijua pada September 2020 lalu telah meminta klarifikasi ke KPU Sabu Raijua dan Kedubes AS di Jakarta tentang status cabup Orient itu. Bahkan klarifikasi itu juga dilakukan ke Imigrasi.

Klarifikasi Bawaslu ke KPU Sabu Raijua adalah meminta KPU setempat memastikan status kewarganegaraan Orient ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kupang.

BACA JUGA: Tiga Putra NTT Lolos Seleksi Hakim MK dari Total 8 Orang

BACA JUGA: Umbu Rauta: Amandemen UUD 1945 Perlu Ada Konsensus Bersama, Terutama Terkait Tiga Hal Ini

“Hasil klarifikasi KPU itu, Bawaslu Sabu Raijua mendapatkan penyampaian bahwa status Pak Orient adalah benar sebagai warga Kota Kupang sebagaimana KTP-el yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang. Sementara surat klarifikasi ke Kedubes AS sejak September 2020 itu baru dibalas awal Februari ini, dimana menyatakan bahwa Orient benar masih sebagai warga negara AS,” urai Edward.

Menurut Edward, karena paslon ini sudah ditetapkan KPU, bisa saja diproses pelantikannya namun setelah itu bisa langsung diberhentikan dengan alasan berhalangan tetap, dan menaikkan wakil bupati menjadi bupati.

“Ini bisa kita lihat seperti beberapa kasus korupsi di Indonesia, ada kepala daerah yang terjerat kasus, setelah dilantik langsung dibatalkan dan dinyatakan berhalangan tetap sehingga wakilnya naik menggantikan (Sebagai Bupati, Red),” kata Edward.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT, Thomas Dohu mengatakan KPU Sabu Raijua telah melakukan verifikasi dengan benar bahwa Orient P. Riwu mendaftar menggunakan e-KTP Indonesia.

“Sehingga dari aspek pemenuhan syarat, KPU Sabu Raijua menyatakan memenuhi syarat sebagai calon warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP elektoniknya,” ujar Thomas saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (2/2).

Thomas mengatakan, berdasarkan status dari Disdukcapil Kota Kupang bahwa Orient Riwu Kore adalah warga negara Indonesia (WNI) karena memiliki e-KTP.

“Dalam hasil verifikasi syarat pencalonan dan verifikasi syarat calon, salah satu poinnya adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP elektronik,” katanya.

Lantas bagaimana apakah status Orient Riwu Kore bakal dibatalkan menjadi Bupati Sabu Raijua? Thomas mengatakan pembatalan tersebut bukanlah wewenang KPU. Karena tahapannya sudah lewat dan Orient Riwu Kore sudah ditetapkan sebagai Bupati Sabu Raijua.

“Dalam artian dari keseluruhan tahapan yang dilakukan oleh KPU telah menyatakan peresmian dan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Sabu Raijua,” tuturnya.

Apalagi menurut Thomas tidak ada gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pemilihan Bupati di Sabu Raijua. Sehingga Orient Riwu Kore ditetapkan sebagai kepala daerah setempat.

“MK kan sudah lewat. Karena tidak ada sengketa makanya KPU Sabu Raijua menetapkan pasangan calon terpilih,” katanya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disebutkan syarat pencalonan kepala daerah adalah harus warga negara Indonesia (WNI).

Adapun dalam Pilbup Sabu Raijua pasangan Oriet P. Riwu Kore-Thobias Uly yang diusung Partai Demokrat dan PDI Perjuangan ini mendapatkan suara terbanyak dengan 48,3 persen suara. Sehingga ditetapkan sebagai pemenang.

Sementara lawannya yang adalah petahana, Nikodemus N. Rihi-Yohanis Uly Kale mendapatkan suara sebanyak 31,1 persen. Sedangkan paslon Takem Irianto Radja Pono-Herman Hegi Radja Haba mendapatkan 21.6 persen suara. (aln/jpc/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top