Jika Status WN AS Orient Terbukti, Umbu Rauta: Mendagri Angkat Dulu Baru DPRD Pakai Hak Angket | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Jika Status WN AS Orient Terbukti, Umbu Rauta: Mendagri Angkat Dulu Baru DPRD Pakai Hak Angket


Pakar Hukum Tata Negara, Akademisi UKSW Salatatiga, DR. Umbu Rauta. (FOTO: ISTIMEWA)

POLITIK

Jika Status WN AS Orient Terbukti, Umbu Rauta: Mendagri Angkat Dulu Baru DPRD Pakai Hak Angket


Kemendagri Minta Polisi Periksa Bupati Terpilih Sabu Raijua

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Ahli Hukum Tata Negara yang juga akademisi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Dr. Umbu Rauta, SH., M.Hum mengatakan, untuk memastikan kepala daerah terpilih dengan status bukan Warga Negara Indonesia (WNI), harus melalui pembuktian oleh lembaga berwenang.

Umbu Rauta mengatakan hal ini menyikapi dugaan status kepala daerah terpilih di Kabupaten Sabu Raijua, yakni Orient P. Riwu Kore yang masih merupakan warga negara Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, dengan pembuktian oleh lembaga berwenang tersebut, jika terbukti, maka penggunaan dokumen atau keterangan palsu sebagai persyaratan saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah, dapat menjadi alasan pemberhatian kepala daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat 2 huruf h Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Ini artinya, kata Umbu Rauta, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih mesti diangkat terlebih dahulu oleh pemerintah pusat melalui Mendagri.

Setelah itu, lanjutnya, atas dugaan penggunaan dokumen atau keterangan palsu, DPRD menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan sesuai peraturan tata tertib DPRD. “Jika hasil penyelidikan DPRD terbukti, maka diusulkan pemberhentian ke Mendagri melalui Gubernur,” jelas akademisi asal Sumba, NTT ini.

Berdasarkan usulan DPRD, sambung Umbu Rauta, Mendagri memberhentikan kepala daerah/wakil kepala daerah paling lambat 30 hari sejak menerima usulan DPRD.

“Hal ini diatur dalam Pasal 82 UU 23 tahun 2014. Jika DPRD tidak melakukan penyelidikan melalui hak angket, Pemerintah Pusat melakukan klarifikasi ke DPRD,” pungkasnya.

Kemendagri Minta Polisi Periksa

Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemeterian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh meminta kepolisian untuk mengusut status kewarganegaraan Orient Riwu Kore dalam Pilkada Sabu Raijua. Sebab saat mendaftar pasangan calon, Orient menggunakan KTP Indonesia.

“Bahwa yang bersangkutan perlu diperiksa oleh pihak polisi untuk mendalami kewarganegaraanya dan dokumen identitas yang bersangkutan saat mendaftar sebagai paslon,” ujar Zudan kepada wartawan, Rabu (3/1).

BACA JUGA: Doktor Umbu Rauta Ungkap 3 Langkah Hukum Uji Status Orient

“Nanti akan bisa dilihat yang bersangkutan itu melakukan pelanggaran sistem hukum kewarganegaraan atau tidak,” tambahnya.

Zudan menambahkan, Orient Riwu Kore sejak 1997 sampai dengan saat ini masih bersatatus sebagai warga negara Indonesia (WNI). Hal itu merujuk dari data sistem kependukukan.

“Sejak tahun 1997 yang bersangkutan sudah ada dalam database sistem kependudukan WNI,” katanya.

Saat ini menurut Zudan, Kemendagri juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal itu dilakukan untuk mengecek status perubahan status WNI terhadap Orient Riwu Kore.

“Saya sedang koordinasi dengan Kumham untuk cek WNI yang jadi WNA. Apakah sudah dilaporkan ke Dukcapil belum perubahan status WNI ke WNA-nya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, NTT, Yudi Tagi Huma membernarkan bahwa Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient P. Riwu Kore tercatat sebagai warga negara AS.

Yudi mengatakan mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa benar bupati terpilih Orient Riwu Kore merupakan warga negara Paman Sam.

Yudi mengatakan sudah lama mencium gelagat bahwa Orient bukanlah WNI. Hal itu lantaran bupati terpilih tersebut sudah lama menetap di AS.

Diketahui, berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disebutkan syarat pencalonan kepala daerah adalah harus WNI. (aln/jpc/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top