BPD Oekopa-TTU Laporkan Kadesnya ke Aparat Penegak Hukum | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

BPD Oekopa-TTU Laporkan Kadesnya ke Aparat Penegak Hukum


DATANGI DPRD. Ketua BPD Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Eduardus Monemnasi bersama anggota saat mendatangi DPRD TTU dan melaporkan dugaan penyelewengan dana desa di wilayah itu, Selasa (2/2). (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

BPD Oekopa-TTU Laporkan Kadesnya ke Aparat Penegak Hukum


Diduga Selewengkan Dana Desa Selama Dua Tahun Anggaran

KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Oknum Kepala Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Maria Hendriana Abuk, dilaporkan ke aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) maupun pihak Kepolisian Resor (Polres) TTU. Laporan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini karena Kades Maria diduga menyelewengkan pengelolaan dana desa selama dua tahun anggaran, yakni 2019 dan 2020 lalu.

Selain melapor ke Kejari dan Polres, BPD Oekopa juga mengadukan dugaan penyelewengan ini ke Inspektorat TTU, DPRD dan Bupati TTU. BPD Oekopa meminta lembaga ini memperhatikan dan melakukan audit terhadap seluruh program kegiatan yang dibiayai melalui dana desa di Oekopa dua tahun anggaran itu.

Ketua BPD Oekopa, Eduardus Monemnasi, kepada Timor Express, Selasa (2/2) mengatakan, pihaknya terpaksa mengadukan hal ini lantaran selama ini pengelolaan dana desa di Oekopa, dilakukan secara sepihak oleh kepala desa bersama kroninya.

Bahkan, setiap kegiatan yang dibiayai melalui dana desa di Oekopa, diduga dikelola oleh Dominggus Pasi, suami dari oknum Kades setempat.

“Sejumlah proyek fisik yang pengerjaannya menggunakan dana desa tahun 2020 tidak rampung, namun dalam laporan pertanggungjawaban keuangan, sang kepala desa menyatakan realisasi anggaran mencapai 100 persen,” ungkap Eduardus.

Eduardus menyebutkan, proyek fisik yang terbangkalai tersebut diantaranya pembangunan lima unit rumah dengan pagu anggaran per unit sebesar Rp 40.000.000. Selain itu, ada pula pengadaan fiber ukuran 650 liter sebanyak 242 unit.

Satu dari lima unit rumah yang dibangun di Desa Oekopa dengan dana desa tahun 2020 yang belum rampung. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

Eduardus merincikan, untuk proyek pembangunan lima unit rumah, hingga kini pengerjaannya baru sebatas pembangunan tembok dan belum rampung. Sementara pengadaan fiber hingga saat ini baru terealisasi 55 unit dengan harga yang tertera dalam RAPBDS sebesar Rp 800.000 per unit.

“Berdasarkan laporan pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Desa Oekopa, pada 18 Juni 2020 lalu, realisasi anggaran seratus persen. Tetapi kenyataan di lapangan lain. Sampai sekarang pengerjaan lima unit rumah itu tembok setengah untuk tahun anggaran 2020, dan pengadaan fiber yang baru turun di desa 55 buah,” beber Eduardus.

Eduardus menambahkan, selain temuan tersebut, ada juga dugaan penyelewengan anggaran pada 2019, terutama dalam pembangunan aula serba guna. Bangunan tersebut hingga saat ini belum rampung dikerjakan.

Selain itu, Oknum kepala desa juga diduga melakukan penyelewengan terhadap dana penanganan stunting yang bersumber dari dana desa sebesar Rp 42.000.000. Namun dalam realisasinya, tidak sesuai penyampaian kepala desa dalam LKPj-nya.

“Masih banyak temuan di lapangan dan banyak kegiatan yang tidak dikerjakan sampai tuntas. Karena itu kita minta aparat penegak hukum segera melidik kasus ini guna mengamankan kerugian keuangan negara,” pungkasnya.

Sementara Kepala Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Maria Hendriana Abuk, belum berhasil dikonfirmasi media ini, hingga berita diturunkan. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top